Kritik MUI Usai Prabowo Bawa Indonesia Bergabung ke Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada Kamis, 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Swiss - Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) menuai kritik dari berbagai kalangan. Board of Peace merupakan sebuah organisasi yang semula dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada September 2025.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai skeptis keberadaan Dewan Perdamaian, yang diklaim Trump sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang. Terlebih lagi, Israel yang puluhan tahun dan hingga kini menjajah Palestina justru menjadi anggota Board of Peace tersebut. Padahal, entitas zionis itu adalah pelaku utama genosida dan kehancuran masif yang dialami Jalur Gaza.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/1/2026).
Semestinya, setiap inisiatif perdamaian secara tegas mengakui Palestina sebagai negara-bangsa yang terjajah dan sekaligus mendesak pengakhiran penjajahan yang dilakukan Israel. Sebaliknya dari itu, Board of Peace justru memberi ruang bagi Israel, seolah-olah entitas zionis itu tidak bersalah atas genosida.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo kolonialisme.Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegas Prof Sudarnoto.
"Model ini (Board of Peace) berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan," sambung dia.
MUI menghargai niat pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Namun, tegas Prof Sudarnoto, keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan RI sekadar legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," ucap dia.
Karena itu, MUI menyarankan Presiden Prabowo agar mempertimbangkan secara serius untuk RI menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun apabila terbukti menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina.
Kemudian, pemerintah dapat memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara dan kekuatan masyarakat sipil global yang secara konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
"Memperkuat engagement dan koordinasi antara pemerintah dengan kekuatan atau organisasi civil society dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional atas semua kejahatan yg dilakukan," tukas dia.(R-04)
