Ketika Sawah Tak Lagi Menganggur: Brigade Pangan di Kepulauan Meranti Menyemai Harapan Swasembada
Penyuluh pertanian, Rahmadiah bersama salah satu anggota Brigade Pangan Pesisir Jaya saat meninjau tempat penjemuran gabah. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Upaya meningkatkan indeks pertanian daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu langkah strategis yang kini mulai berjalan adalah pembentukan Brigade Pangan, program nasional dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertujuan mendorong pertanian modern dan berkelanjutan berbasis tanaman padi.
Saat ini, Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki 10 Brigade Pangan yang tersebar di sejumlah desa, khususnya di wilayah Pulau Rangsang. Kehadiran brigade ini menjadi tonggak penting dalam transformasi sektor pertanian lokal, dari sistem konvensional menuju pertanian modern yang lebih efisien dan produktif.
Pembentukan Brigade Pangan tidak sekadar menghadirkan kelompok tani, tetapi juga menempatkan mereka sebagai koordinator pelaksanaan pertanian modern, yang difokuskan pada lokasi optimalisasi lahan (oplah). Setiap brigade dinaungi oleh kelompok masyarakat potensial yang dinilai mampu mengelola lahan secara berkelanjutan.
Di Kepulauan Meranti, keseluruhan Brigade Pangan tersebut saat ini telah mengelola 790 hektare lahan pertanian. Untuk mendukung kinerja mereka, pemerintah pusat melalui Kementan menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, yang disalurkan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bantuan alsintan tersebut meliputi satu unit combine harvester, traktor roda empat, rotafator, mesin tanam padi, tiga unit traktor roda dua, serta mesin pompa air. Peralatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, menekan biaya produksi, serta mempercepat proses tanam dan panen.
Dengan dukungan teknologi pertanian modern dan pendampingan berkelanjutan, Brigade Pangan di Kepulauan Meranti diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas padi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.
Dari sepuluh Brigade Pangan yang telah terbentuk di Kabupaten Kepulauan Meranti, Brigade Pangan Pesisir Jaya menjadi salah satu yang paling aktif bergerak. Brigade ini mengelola 154 hektare lahan pertanian yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Sendaur, Kedabu Rapat, dan Penyagun.
Di balik kerja kolektif kelompok tani tersebut, terdapat sosok Rahmadiah, penyuluh pertanian yang menjadi penggerak utama di lapangan. Ia dulunya merupakan penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kepulauan Meranti yang kini sudah pindah dan berada di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), lembaga di bawah Kementerian Pertanian yang berfokus pada penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
Rahmadiah dikenal tak pernah lelah memberikan pendampingan dan motivasi kepada para petani. Ia menjadi pilar penting dalam upaya transformasi pertanian di wilayah pesisir tersebut. Dengan pendekatan persuasif dan penuh semangat, ia mendorong petani untuk meninggalkan pola tanam tradisional yang selama ini hanya mengandalkan satu musim tanam, menuju pola tanam dua kali dalam setahun.
Dalam perbincangan beberapa waktu lalu, Rahmadiah menjelaskan bahwa dasar pembentukan Brigade Pangan adalah program Optimalisasi Lahan (Oplah). Salah satu syarat utama pembentukan brigade adalah ketersediaan lahan dengan luasan 150 hingga 200 hektare dalam satu hamparan, yang difokuskan pada tanaman padi dan bukan sistem tumpang sari.
“Syarat pembentukan Brigade Pangan ini adalah optimalisasi lahan seluas 150 sampai 200 hektare. Lahannya harus berupa hamparan luas untuk bertanam padi, bukan tumpang sari,” ujar Rahmadiah.
Ia menambahkan, di Kepulauan Meranti saat ini telah terbentuk 10 Brigade Pangan, dengan lima brigade dibentuk pada tahun 2024 dengan luasnya 790 hektare dan lima lainnya pada tahun 2025 dengan luas 858 hektare. Setiap brigade dilengkapi dengan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern yang dihibahkan langsung oleh pemerintah pusat.
“Alsintan yang diberikan merupakan hibah. Kelompok Brigade Pangan inilah yang bertanggung jawab merawat, mengelola, dan mengoperasikan alat tersebut secara bersama-sama,” jelasnya.
Melalui pendampingan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi pertanian modern, Brigade Pangan Pesisir Jaya menjadi gambaran nyata bagaimana optimalisasi lahan, dukungan kebijakan, dan peran penyuluh mampu mendorong perubahan pola pikir petani menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan di Kepulauan Meranti.
Lebih dari sekadar mendorong pertanian modern, Brigade Pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti juga diarahkan pada orientasi bisnis yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga yang tergabung di dalamnya. Konsep ini menjadi jembatan antara modernisasi pertanian dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
Skema tersebut selaras dengan program Petani Milenial, sebuah inisiatif yang membuka peluang penghasilan hingga Rp10 juta per bulan—bukan dalam bentuk gaji tetap, melainkan melalui bagi hasil dari pengelolaan lahan pertanian modern berbasis teknologi.
Selain mengelola lahan pertanian, Brigade Pangan juga mengembangkan usaha jasa alat dan mesin pertanian (alsintan). Dari setiap hasil panen yang menggunakan jasa brigade, diterapkan sistem pembagian sebesar 15 persen. Artinya, dari setiap 1 ton gabah yang dipanen pemilik lahan, 150 kilogram menjadi hak Brigade Pangan sebagai imbalan jasa.
Untuk Brigade Pangan Pesisir Jaya sendiri, hingga kini telah berhasil mengumpulkan sekitar 7 ton gabah, dengan target mencapai 20 ton hingga seluruh proses panen selesai. Gabah hasil panen tersebut selanjutnya akan dijual sebagai bagian dari penguatan modal usaha brigade.
Saat ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di pasaran berada di kisaran Rp6.500 per kilogram. Namun di wilayah tersebut, gabah yang tersedia masih didominasi gabah basah hasil panen, yang umumnya dijual dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram.
Rahmadiah menjelaskan, hasil dari usaha jasa alsintan dan penjualan gabah tersebut tidak langsung dibagi, melainkan dijadikan modal bergulir untuk menggarap lahan pada musim tanam berikutnya, setelah penanaman reguler memasuki masa panen.
Adapun skema bagi hasil dalam pengelolaan lahan Brigade Pangan ditetapkan secara proporsional. Petani yang tergabung dalam Brigade Pangan memperoleh 70 persen dari hasil panen, sementara 30 persen menjadi bagian pemilik lahan.
Saat ini, wilayah Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir baru memasuki musim tanam pertama, yang dimulai sejak September 2025. Pada Januari 2026 ini, sebagian lahan telah memasuki masa panen, menandai awal dari siklus pertanian modern yang diharapkan terus berlanjut dan berkembang.
Melalui pola usaha berbasis teknologi, bagi hasil yang adil, serta pengelolaan kolektif, Brigade Pangan bukan hanya menjadi motor produksi pangan, tetapi juga cikal bakal lahirnya petani-petani baru yang mandiri dan berdaya saing di Kepulauan Meranti.
Lebih jauh, Rahmadiah menyoroti kebiasaan bertani di tengah masyarakat yang hingga kini masih bertumpu pada pola satu kali tanam dalam setahun. Menurutnya, pola tersebut memang cukup untuk bertahan hidup, namun belum mampu menjawab cita-cita besar menuju swasembada pangan.
“Selama ini masyarakat hanya menanam sekali. Kalau kita ingin bicara swasembada pangan, maka produksi harus ditingkatkan,” ujar Rahmadiah.
Ia menjelaskan, dari usaha jasa alsintan, Brigade Pangan memperoleh modal awal. Modal itu kemudian diputar kembali untuk kegiatan tanam berikutnya. Namun, tantangan utamanya adalah pola pikir petani yang masih bertahan pada sistem lama.
“Petani kita masih menanam varietas lokal karena merasa cocok di lidah dan itu tidak bisa dibohongi. Orientasinya juga bukan bisnis, hanya untuk makan sendiri, kebutuhan cukup untuk satu tahun,” tuturnya.
Di sinilah peran Brigade Pangan mulai terasa. Dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang hanya melakukan satu kali tanam, Brigade Pangan hadir untuk mengoptimalkan lahan di luar musim tanam sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih giat mengelola sawah mereka.
“Selama ini masyarakat menanam hanya untuk mencukupi kebutuhan. Dengan adanya Brigade Pangan, kita menggerakkan lahan yang sebelumnya menganggur. Dengan pola ini, dalam setahun lahan tidak lagi dibiarkan kosong,” katanya lagi.
Perjalanan menuju pertanian modern tentu tidak selalu mulus. Rahmadiah mengakui, dua kali percobaan penanaman sebelumnya gagal akibat serangan hama yang datang secara sporadis.
“Kami sudah dua kali gagal karena hama burung dan tikus. Itu terjadi karena penanaman tidak dilakukan secara merata oleh semua petani. Akibatnya, hama terkonsentrasi menyerang satu hamparan saja,” jelasnya.
Namun kegagalan itu tidak menyurutkan langkah. Pada percobaan ketiga, Brigade Pangan Pesisir Jaya justru semakin optimistis. Kali ini, penanaman dilakukan secara lebih luas dan serentak.
“Percobaan ketiga ini kami optimistis berhasil karena areal sawah lain yang masuk dalam program Optimalisasi Lahan (Oplah) 2025 ikut ditanami. Jadi bukan hanya 154 hektare milik Brigade Pangan Pesisir Jaya, tetapi ditambah 123 hektare Brigade Pangan 2025. Dengan luasan besar ini, hama tidak lagi terfokus pada satu hamparan,” paparnya.
Dalam perannya sebagai pendamping, Rahmadiah tidak hanya mendampingi di lapangan, tetapi juga aktif melakukan diseminasi informasi, peningkatan kapasitas petani, hingga kunjungan rutin. Ia juga membeberkan perhitungan biaya tanam yang selama ini menjadi momok bagi petani.
“Upah tanam satu hektare dengan sistem tugal, ditambah pupuk NPK dan Urea, bisa mencapai Rp15 juta,” ungkapnya.
Namun Brigade Pangan Pesisir Jaya kemudian menemukan pola baru yang lebih efisien. Dengan dukungan alsintan, mereka mulai menerapkan pola tanam tabur, yang dinilai lebih efektif dan ekonomis.
“Dengan pola tabur, modalnya hanya sekitar Rp9 juta. Ditambah lagi pupuk subsidi akan kita urus melalui aplikasi RDKK,” katanya.
Rahmadiah menyadari, perubahan metode tanam kerap menimbulkan keraguan di kalangan petani. Selama ini, banyak petani beranggapan bahwa pola tabur justru merusak lahan karena harus sering diolah.
“Padahal justru sebaliknya. Semakin sering lahan diolah dengan benar, kualitas tanah akan semakin baik. Ini yang perlahan kami edukasikan,” ujarnya.
Baginya, Brigade Pangan kini tidak lagi mengejar luasan semata, melainkan keberhasilan dan keberlanjutan.
“Saat ini kami bukan lagi mengejar luas lahan, tapi keberhasilan. Kalau ini berhasil, kepercayaan petani akan tumbuh, dan perubahan akan datang dengan sendirinya,” pungkas Rahmadiah. (R-01)
