Graduasi Mandiri PKH, Ada 237 Keluarga di Kepulauan Meranti Memilih Mandiri: Bukti Kemiskinan Bisa Diakhiri, Bukan Diwariskan
Syahroma, warga Dusun I, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan graduasi mandiri karena ekonomi keluarga yang sudah mampu. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Perlahan namun pasti, sejumlah keluarga yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial kini mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sebuah capaian yang menjadi penanda bahwa program pemberdayaan tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian.
Sepanjang tahun 2025, tercatat 237 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kepulauan Meranti secara resmi melakukan graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka memilih keluar dari kepesertaan bantuan sosial bukan karena dicoret, melainkan karena telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Data tersebut dicatat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari total 18.949 KPM penerima bantuan sosial PKH saat ini, ratusan keluarga dinyatakan telah mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
Ratusan KPM yang melakukan graduasi mandiri itu tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelumnya, mereka merupakan penerima bantuan sosial pemerintah melalui PKH, sebuah program nasional yang bertujuan membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
Keputusan para KPM untuk keluar dari kepesertaan PKH menjadi cerminan perubahan kondisi sosial ekonomi di tingkat keluarga. Dengan penghasilan yang mulai stabil dan kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi secara mandiri, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Bagi pemerintah daerah, graduasi mandiri ini menjadi indikator positif keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan secara berkelanjutan. Bantuan sosial tidak berhenti sebagai santunan, tetapi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bangkit dan mandiri.
Ke depan, pemerintah daerah berharap capaian ini terus meningkat, sehingga bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Sementara bagi para KPM yang telah graduasi mandiri, langkah keluar dari bantuan sosial menjadi awal baru menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya.
Di balik angka ratusan KPM yang berhasil graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), ada kerja panjang para pendamping sosial yang tak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga menanamkan harapan dan kesadaran.
Salah satunya adalah Sasli Afandi, pendamping sosial PKH di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Ia menuturkan, tugas pendamping PKH tidak sebatas memastikan bantuan tersalurkan, melainkan juga memotivasi para KPM agar suatu hari bisa “mentas” dari ketergantungan bantuan sosial.
Sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Sosial, setiap pendamping PKH ditargetkan mampu mendorong minimal 10 KPM untuk graduasi setiap tahun. Graduasi ini menjadi indikator keberhasilan program, sekaligus upaya pengurangan kepesertaan secara bertahap.
“PKH memang ditarget Kemensos minimal 10 KPM graduasi per pendamping setiap tahun. Karena bantuan ini ada batas waktunya, maksimal enam tahun. Di sela-sela masa itu, KPM didorong agar bisa keluar secara mandiri,” ujar Sasli.
Di Kepulauan Meranti sendiri, terdapat 63 pendamping PKH. Jika merujuk target ideal, seharusnya terdapat sekitar 630 KPM yang mampu graduasi. Namun di lapangan, target tersebut tidak sepenuhnya tercapai karena berbagai kendala sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.
Dalam setiap pertemuan rutin bersama KPM, para pendamping menyampaikan lima modul utama, yakni kesehatan, gizi dan pencegahan stunting, ekonomi, perlindungan serta pengasuhan anak dan pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Modul-modul ini menjadi bekal untuk mengubah pola pikir dan perilaku hidup keluarga penerima bantuan.
“Saat pertemuan, kami banyak memberikan motivasi. Mulai dari pola hidup sehat, pengelolaan ekonomi keluarga, sampai dorongan agar punya usaha kecil sebagai bagian dari program pemberdayaan sosial ekonomi,” tutur Sasli.
Pendamping juga menganjurkan KPM yang dinilai sudah mampu untuk mundur secara sukarela dari program PKH. Meski demikian, para pendamping tidak memiliki kewenangan untuk mencoret kepesertaan secara sepihak.
“Mungkin dari motivasi itu, ada yang merasa sudah cukup dan akhirnya sadar untuk keluar. Tapi tidak sedikit juga yang masih enggan, meskipun kondisi ekonominya sebenarnya sudah membaik,” tambahnya.
Meski capaian graduasi belum sepenuhnya sesuai target, Sasli menegaskan bahwa 237 KPM yang graduasi mandiri pada tahun 2025 merupakan tonggak penting bagi Kepulauan Meranti.
“Ini berarti 237 keluarga telah naik kelas, menjadi lebih mandiri, dan berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Graduasi mandiri adalah bukti bahwa kemiskinan bisa diakhiri, bukan diwariskan,” tegasnya.
Sasli juga membagikan kisah unik dari lapangan. Salah satunya datang dari Maryani, seorang KPM asal Kecamatan Tebingtinggi. Dengan kesadaran tinggi, Maryani justru meminta agar dirinya dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
“Ada KPM yang kesadarannya luar biasa. Setelah diberikan motivasi, ia meminta sendiri untuk keluar dari PKH. Tapi kami belum mengakomodir karena menurut penilaian, kondisinya masih rentan. Masih punya anak kecil, rumah belum layak, bahkan dapur pun belum ada,” ungkap Sasli.
Permintaan Maryani akhirnya ditahan oleh pendamping demi menjaga objektivitas dan keberlanjutan perlindungan sosial. Menurut Sasli, memaksakan graduasi pada keluarga yang masih rentan justru berisiko menimbulkan masalah baru.
“Kalau kemiskinannya masih bertahan dan kita keluarkan, itu justru kesalahan kami. Tapi sikap seperti Maryani ini jauh lebih baik dibanding ada keluarga yang rumahnya besar, ekonominya sudah mapan, tapi belum juga punya kesadaran untuk keluar,” ujarnya.
Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa graduasi mandiri bukan sekadar angka statistik. Ia adalah proses panjang membangun kesadaran, kejujuran, dan keberanian untuk melepaskan ketergantungan, demi masa depan yang lebih mandiri dan bermartabat.
Kesadaran untuk keluar dari jerat ketergantungan bantuan sosial perlahan tumbuh di Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satunya datang dari Syahroma, warga Dusun I, Desa Banglas, yang sehari-hari mengais rezeki dengan berjualan makohe saus, makanan khas yang mulai diminati masyarakat sekitar.
Syahroma menjadi salah satu KPM yang dengan sukarela menyatakan graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH). Keputusan itu diambil bukan karena paksaan, melainkan lahir dari kesadaran dan perubahan kondisi ekonomi keluarganya.
Pendamping PKH, Firdaus, menuturkan bahwa Syahroma sebenarnya baru sekitar satu tahun terdaftar sebagai penerima PKH dan bahkan baru sekali menerima bantuan dari pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, usaha yang digelutinya menunjukkan perkembangan positif hingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
“Motivasi keluarga Syahroma untuk keluar dari PKH karena ia merasa masih banyak keluarga lain yang lebih membutuhkan. Selain itu, selama kepesertaan PKH, ia baru sekali menerima bantuan dan saat ini kondisi ekonominya sudah cukup baik,” ujar Firdaus.
Keputusan Syahroma dinilai sebagai contoh nyata keberhasilan pendampingan sosial yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada penumbuhan kesadaran dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rokhaizal, M.Pd, menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH yang telah bekerja maksimal mendampingi dan meyakinkan keluarga penerima manfaat untuk berani melangkah menuju kemandirian.
“Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 237 KPM telah melakukan graduasi mandiri. Mereka secara sadar menyatakan keluar dari program PKH karena merasa sudah tidak membutuhkan bantuan lagi,” ungkap Rokhaizal.
Ia menambahkan, graduasi mandiri menjadi hal penting untuk menjaga keadilan sosial, mengingat kuota bantuan PKH tidak bertambah setiap tahunnya.
“Kami berharap kesadaran seperti ini terus tumbuh. Keluarga yang sudah mampu bisa digilir dan digantikan oleh keluarga lain yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan,” pungkasnya.
Kisah Syahroma menjadi bukti bahwa bantuan sosial sejatinya bukan tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kemandirian, tempat di mana kemiskinan perlahan ditinggalkan, bukan diwariskan. (R-01)
