Dugaan Skandal Tender 700 Unit Mobil: CERI Desak Ponsel Dirut PT Pertamina Hulu Rokan Diaudit Forensik, Evaluasi Kinerja Buyung Jaffee
Otoritas hukum didesak mengungkap dugaan praktik penyimpangan dalam tender kendaraan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Dugaan skandal lelang pengadaan sebanyak 700 unit kendaraan roda empat (mobil) di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) masih menyimpan misteri. KPK, Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejaksaan Agung diminta untuk melakukan langkah-langkah konkret mendeteksi adanya kemungkinan praktik penyimpangan dalam proses lelang tersebut.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mendesak KPK, Jampidus Kejagung dan Bareskrim Polri memberikan atensi khusus menelisik heboh tender tersebut. Ia juga meminta agar Inspektur Utama Kementrian BUMN dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Pertamina untuk memeriksa kegiatan buka puasa pada 26 April 2022 di rumah M Nasir, anggota DPR RI dapil Riau dari Fraksi Demokrat.
Diwartakan sebelumnya, geger penundaan lelang disebut-sebut bermula dari adanya acara buka puasa di kediaman M Nasir yang dihadiri oleh Dirut PT PHR, Jaffee Arizon Suardin serta Ketua Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR), Azwir pada 27 April lalu. Usai pertemuan, diduga beredar pesan WhatsApp diduga atas nama Azwir kalau lelang pengadaan sewa mobil ditunda.
BERITA TERKAIT: APJPMI Bersuara Soal Kisruh Tender 700 Unit Mobil di PT Pertamina Hulu Rokan, Singgung Anak Cucu Cicit BUMN
Namun, Azwir sudah membantah kalau dirinya tidak membagikan pesan tersebut kepada sejumlah kontraktor lain. Pihak PT PHR juga sudah dikonfirmasi ikhwal hal ini, namun sampai saat ini belum pernah memberikan penjelasan atau klarifikasi.
Belakangan, tender memang ditunda dari seharusnya pada 28 April. Lelang baru dibuka pada 17 Mei lalu yang diduga diikuti sebanyak 9 perusahaan yang mengajukan penawaran.
BERITA TERKAIT: Heboh Dugaan Pengaturan Lelang 700 Unit Mobil di PT Pertamina Hulu Rokan, Begini Respon Kejati Riau
Yusri Usman menjelaskan, audit forensi perlu dilakukan oleh otoritas hukum terhadap perangkat telepon seluler Dirut PT PHR Jafeee Arizon Suardin yang populer disebut Buyung. Hal yang sama juga mestinya dilakukan terhadap ponsel milik Vice President SCM PT PHR Erwin Karow serta Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Migas Riau Azwir.
"Untuk memastilkan apakah di antara waktu acara buka puasa hingga tanggal 27 April 2022, sebelum dikeluarkan penundaan tender menjadi tanggal 17 Mei 2022, mereka berkomunikasi atau tidak. Hal itu penting untuk mencari benang merahnya, termasuk membuka rekaman CCTV di rumah M Nasir malam itu," kata Yusri lewat keterangan tertulis yang diterima SabangMerauke News, Kamis (26/5/2022).
Audit forensik itu menurut Yusri penting untuk mengetahui pesan WA yang berbunyi "Penundaan ini hasil pertemuan saya dengan Pak Buyung, Pak Feri dan Bang Nasir di rumah-nya tadi malam". Audit forensik diharapkan dapat mengetahui dari siapa sumber pesan itu sesungguhnya.
Ia menerangkan, penyelidikan itu penting untuk mendalami rumor di antara pengusaha jasa penunjang migas di Riau dan Jakarta, terhadap adanya dugaan upaya membentuk kartel pengendalian seluruh tender di PT PHR.
Yusri juga meminta agar direksi dan komisaris Pertamina Holding mengevaluasi Buyung dari jabatannya sebagai Dirut PT PHR.
"Ini bahaya. Direksi serta Komisaris Pertamina Holding bisa mengevaluasi Buyung, apakah masih cukup pantas menjadi Dirut PT PHR," tegas Yusri.
Yusri mengungkapkan, persoalan tender penyewaan mobil tersebut sangat serius lantaran menyangkut good corporate governance (GCG) yang dipraktikkan oleh direksi serta jajaran manajemen PT PHR.
"Lapangan migas Blok Rokan itu ibaratnya kelas bintang lima. Jadi jangan dikelola seperti kaki lima," pungkas Yusri. (*)
