Total Korban Tewas Banjir Sumatera Tembus 1.189 Orang, Masih Ada 141 Orang yang Hilang
Bencana banjir dan longsor di Sumatera. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari menyampaikan laporan terbaru jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.189 jiwa berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin (12/1/2026).
"Tercatat total korban meninggal dunia mencapai 1.189 jiwa, dengan rincian 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, 231 jiwa di Sumatera Barat," kata Abdul Muhari dalam keterangan pers, Rabu (14/1/2026).
Sementara itu, masih ada 33 jiwa lainnya masih dalam proses identifikasi.
"Bencana ini juga mengakibatkan 141 orang hilang dan memaksa 195.542 jiwa mengungsi," ucapnya.
Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi mencapai 67.876 jiwa. Untuk mempercepat langkah pemulihan, pemerintah telah menetapkan status darurat di berbagai daerah.
"Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan di enam daerah di Provinsi Aceh serta transisi darurat di puluhan kabupaten/kota lainnya di ketiga provinsi terdampak," jelasnya.
Lebih lanjut, BNPB juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 270 unit jembatan bailey, di Aceh sebanyak 137 unit, Sumatera Utara 27 unit, dan Sumatera Barat 106 unit.
"Hingga saat ini, sebanyak 20 unit telah terpasang, 10 unit sedang dalam proses pemasangan," jelasnya.
Abdul Muhari menyebutkan bahwa di Aceh, pemerintah telah mengirim 117 unit jembatan Aramco untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terisolasi.
"117 unit jembatan Aramco telah dikirimkan khusus untuk wilayah Aceh," ucapnya.
Ia melanjutkan, Jembatan Bailey Jamur Ujung di ruas Bireuen-Takengon kini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat. Perakitan Jembatan Krueng Pelang di Aceh Tengah telah mencapai 80 persen, disertai kegiatan normalisasi sungai dan pembersihan fasilitas publik yang dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. (R-03)
