Kurun 20 Tahun, Hutan Primer Indonesia Hilang 11 Juta Hektare, Sawit Jadi Pemicu Utama
Global Forest Watch (GFW) menyatakan, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer lembap pada periode 2002-2024. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Global Forest Watch (GFW) menyatakan, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer lembap pada periode 2002-2024.
Selama dua dekade terakhir, luas hutan primer lembap Indonesia menyusut sekitar 11 persen, setara kehilangan 34 persen tutupan pohon dalam periode yang sama.
Hal tersebut terungkap dalam laporan Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara yang disusun International NGO Forum on Indonesian Development (Infid).
Deputi Direktur Infid, Bona Tua menjelaskan hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi dan fungsi ekologis paling penting terus mengalami degradasi dan konversi berskala besar.
"Ini mencerminkan tekanan serius dari deforestasi jangka panjang yang berdampak langsung pada krisis iklim, hilangnya biodiversitas, serta meningkatnya risiko bencana ekologis," kata Bona dikutip dari laporannya, Senin (5/1/2026).
Deforestasi, lanjut dia, turut memicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 lalu.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), deforestasi mencapai 1,4 juta hektare sepanjang 2016-2025 di tiga provinsi tersebut.
Bona menyebutkan penyebabnya ialah aktivitas ratusan perusahaan, yang merusak daerah aliran sungai (DAS) penting di bentang Bukit Barisan seperti Batang Toru, Sumatera Utara; DAS Krueng Trumon, Singkil, Peusangan, dan Tripa di Aceh; serta DAS Aia Dingin di Sumatera Barat.
"Kerusakan hutan di wilayah hulu DAS secara signifikan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memperparah banjir bandang dan longsor," tutur dia.
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat bersama dengan jaringan masyarakat sipil menegaskan, bencana itu merupakan pertanda terjadinya krisis agraria maupun ekologis yang berlangsung sejak lama.
Pembagian izin dan konsesi besar-besaran untuk perkebunan, tambang, dan kehutanan dinilai telah menggerus hutan, wilayah adat, merusak fungsi hidrologis kawasan hulu, hingga meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.
"Data menunjukkan ribuan konflik agraria dalam satu dekade terakhir, dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat termasuk provinsi dengan konflik tertinggi, serta deforestasi masif di Tapanuli Selatan dan Tengah yang berkorelasi dengan ekspansi sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan," jelas Bona.
Ekspansi Sawit
Sementara itu, Direktur Eksekutif Infid, Siti Khoirun Ni’mah menyampaikan bahwa ekspansi perkebunan sawit merupakan salah satu faktor tingginya laju deforestasi.
Menurut Stockholm Environment Institute, selama 20 tahun terakhir perluasan perkebunan kelapa sawit menyebabkan hilangnya sepertiga atau sekitar 3 juta hektare dari total kehilangan hutan.
"Meskipun dalam satu dekade terakhir Indonesia menunjukkan pembalikan tren deforestasi untuk produksi sawit, di mana pada periode 2018-2022 deforestasi akibat sawit industri turun menjadi sekitar 32.406 hektare per tahun, atau 18 persen dari puncaknya pada 2008-2012," beber Siti.
Pihaknya melaporkan, peningkatan deforestasi karena industri sawit kembali meningkat 18 persen pada 2022.
Infid lantas merekomendasikan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
"Selama ratusan tahun, ekonomi Indonesia tumbuh dari komoditas berbasis lahan. Struktur ini merupakan warisan kolonial yang terus berlanjut hingga saat ini," ujar dia.
Struktur ekonomi tersebut rentan karena tidak mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional, sekaligus berpotensi merusak lingkungan dan menghilangkan hak masyarakat atas sumber daya alam yang dimilikinya.
Infid menyampaikan, apabila Indonesia tidak mampu melakukan transformasi struktur perekonomian untuk keluar dari ketergantungan terhadap sumber daya alam, maka potensi konflik dan bencana akibat kerusakan lingkungan makin tak terhindarkan.(R-03)
