Manuver Luhut Lakukan Audit Perusahaan Kelapa Sawit: Kantor Pusat Harus di Indonesia!
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan diminta Jokowi untuk membereskan persoalan minyak goreng. Foto: Net
SabangMerauke News - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk membereskan persoalan minyak goreng. Sebab, masalah minyak goreng hingga kini tak kunjung selesai, di mana harga minyak goreng curah masih berada di atas Rp14.000 per liter.
Tugas baru yang diemban Menko Luhut ialah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter liter di daerah Jawa-Bali.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menko Luhut sebagai koordinator akan melakukan sinergi bersama kementerian/lembaga (K/L) teknis untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng. Adapun, K/L yang dimaksud ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan Agung untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Pemerintah sendiri terus berupaya agar harga minyak goreng bisa murah. Salah satunya dengan kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng, yang kemudian telah dicabut per hari ini. Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasilnya, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan pasokan minyak goreng terus bertambah.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada senin 23 Mei 2022," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Saat ini, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah mencapai kurang lebih 194.000 ton per bulan di Maret 2022. Angka ini naik dibandingkan sebelum dilakukan pelarangan ekspor minyak goreng, pasokan hanya mencapai 64,5 ribu ton.
Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan melonjak jadi 211.000 ton per bulan. Angka pasokan telah melebihi kebutuhan nasional bulanan nasional.
Demikian pula pada April sebelum Penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional pada bulan April sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp 19.800. Kemudian setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200 sampai dengan Rp 17.600.
Pengalaman Luhut Urus PPKM
Kementerian Perdagangan (Kemendag) membongkar alasan penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar untuk mengurusi persoalan minyak goreng curah di wilayah Jawa - Bali.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan, penunjukan oleh Presiden Jokowi tersebut dilatarbelakangi atas kesuksesan Menko Luhut dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya dengan penggunaan teknologi melalui aplikasi PeduliLindungi.
"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, PeduliLindungi nasional tuh, walaupun motornya Jawa-Bali," ungkap Oke kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Dalam mengemban tugas barunya, Menko Luhut akan berperan layaknya sutradara. Yakni menjadi koordinator dari seluruh kementerian/lembaga teknis untuk mewujudkan minyak goreng curah Rp14.000 per liter.
"Pak Luhut itu sutradara, semua jadi bagian anak buahnya. Erick Thohir juga turun," ungkapnya.
Oke menambahkan, Menko Luhut juga telah memberi arahan terkait pengembangan sistem aplikasi digital untuk memantau distribusi minyak goreng sekaligus digunakan untuk sarana pembelian. Yakni, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli minyak goreng curah daripada membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Tadinya (pembelian) mau pakai KTP. Tapi, kata pak luhut (NIK) aja," katanya.
Audit Perusahaan Kelapa Sawit
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit. Selain itu, Luhut juga minta perusahaan kelapa sawit membangun kantor pusat di Indonesia.
Saat ini, Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu (25/5).
Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," katanya.
Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.
Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng. Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkas Luhut. (*)
