Bencana Alam Sumatera, Anggota DPD Penrad Siagian: Negara Bertanggung Jawab Pulihkan Kerusakan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti lambatnya penanganan pasca bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra hampir sebulan yang lalu. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti lambatnya penanganan pasca bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra hampir sebulan yang lalu.
Dalam pernyataannya, Selasa, 23 Desember 2025, ia menyatakan keprihatinan mendalam bahwa hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah yang terisolasi dan masyarakatnya belum mendapatkan pasokan kebutuhan pokok secara memadai.
"Pemerintah harus segera melakukan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Setelah hampir sebulan, tidak boleh lagi ada daerah yang terisolir. Akses logistik harus dibuka sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," tegas Penrad.
Bencana yang melanda Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar) tersebut telah menimbulkan kerugian dan kehilangan yang sangat besar.
Di Sumut, dampak parah dirasakan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan, dan Langkat.
Menyikapi besarnya dampak kerusakan, Penrad mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional.
"Kemampuan fiskal daerah tidak akan mampu melakukan pemulihan dalam waktu cepat. Jika dibiarkan menjadi tanggung jawab daerah, bisa membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memulihkan semua kehancuran ini," ujarnya.
Senator asal Sumut ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan berada di pundak negara.
"Saya menuntut tanggung jawab negara dalam hal ini, yaitu pemerintah pusat melalui presiden. Negara bertanggung jawab memulihkan keadaan, infrastruktur yang rusak, rumah-rumah yang hancur, dan lahan-lahan pertanian yang hilang. Jangan biarkan masyarakat menanggung beban ini sendirian karena itu adalah tanggung jawab negara bagi warganya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang akan datang, pemerintah melakukan penghitungan kerugian secara komprehensif.
Perhitungan tidak hanya mencakup infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga kehilangan yang dialami langsung oleh masyarakat.
“Kita menyaksikan bencana ini tidak hanya merusak rumah, tetapi juga menghancurkan sumber mata pencaharian. Masyarakat kehilangan lahan pertanian, usaha, dan aset penghidupan lainnya. Rehabilitasi harus mencakup hal-hal tersebut,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa dengan semua kehilangan yang diderita, masyarakat tidak lagi memiliki modal untuk memulai hidup baru.
"Mereka tidak lagi punya modal untuk menggarap sawah, membeli bibit, pupuk, hingga masa panen. Kami berharap rehabilitasi yang dilakukan juga menyentuh aspek ini agar pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan normal secepatnya," harap Siagian.
Seruan ini disampaikan sebagai upaya mendesak percepatan penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, mengingat skala kerusakan yang luar biasa dan dampak jangka panjang yang mengancam ketahanan masyarakat di wilayah bencana.
Sebelumnya, Rabu, 17 Desember 2025, Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti temuan banyaknya kayu gelondongan saat ia turun langsung ke lokasi bencana sembari menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.
Penrad menegaskan, kayu-kayu tersebut bukan berasal dari pohon tumbang alami, melainkan potongan kayu dengan bekas gergaji mesin yang rapi.
Ia mensinyalir kuat kayu gelondongan itu merupakan hasil tebangan yang belum diangkut dan kemudian terseret arus banjir bandang hingga memperparah kerusakan permukiman warga.
Temuan ini, menurut Penrad Siagian, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam evaluasi penyebab bencana ekologis yang terjadi, dan menjadi dasar untuk menetapkan status bencana alam nasional. (R-03)
