Pintu Kanal PT NSP Dibuka Sembarangan, Ratusan Rumah Warga di Tebingtinggi Timur Terendam Banjir
Terlihat salah satu rumah warga terendam banjir akibat pintu klip kanal milik PT NSP dibuka. Ada ratusan rumah yang kebanjiran. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Keberadaan sebuah perusahaan sejatinya membawa harapan. Ia diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat di sekitarnya, atau setidaknya tidak menambah kesusahan baru dalam kehidupan warga. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan panjang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional PT Nasional Sago Prima (NSP) di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kekecewaan itu bukan cerita sehari dua hari. Ia menumpuk, mengendap, dan bertahan lebih dari belasan tahun. Berawal dari janji pengelolaan tanaman kehidupan seluas 1.100 hektare dari izin Hutan Tanaman Industri (HTI) sagu seluas 21.620 hektare, sebagaimana tertuang dalam SK Kementerian Kehutanan Nomor 353/Menhut/II/2008.
Sejak izin itu terbit, masyarakat menggantungkan harapan. Sejak 2009, janji demi janji disampaikan—mulai dari program tanaman kehidupan yang disebut-sebut akan meningkatkan kesejahteraan warga, hingga penyerahan simbolis yang dilakukan pada 2017. Namun hingga kini, janji tersebut dinilai tak pernah benar-benar berbuah nyata.
Tanaman kehidupan yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pun dinilai berjalan setengah hati, tanpa arah dan dampak yang jelas. Bagi warga, CSR terasa lebih seperti formalitas ketimbang solusi.
“Sudah terlalu lama kami menunggu. Penantian yang berlarut-larut itu perlahan berubah menjadi rasa dibohongi. Harapan yang dulu disambut dengan semangat kini berganti dengan kekecewaan mendalam," keluh warga.
Ironisnya, di tengah belum terealisasinya kewajiban perusahaan kepada masyarakat, dampak operasional justru semakin terasa. Alih-alih membawa manfaat, aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sagu itu kini disebut-sebut turut memicu bencana banjir di wilayah sekitar.
Di Desa Teluk Buntal, ratusan rumah warga terendam banjir. Warga menuding kondisi tersebut dipicu oleh sistem drainase perusahaan yang dibuka tanpa perencanaan matang dan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan bagi permukiman sekitar. Air yang dahulu mengalir alami kini terjebak, meluap, dan masuk ke rumah-rumah warga.
Bagi masyarakat, banjir ini bukan sekadar bencana alam, melainkan akumulasi dari kelalaian yang sudah lama mereka rasakan. Ketika janji kesejahteraan tak kunjung hadir, kesusahan justru datang silih berganti.
Di tengah genangan air dan kekecewaan yang belum surut, warga hanya menuntut satu hal sederhana yakni keadilan. Mereka berharap perusahaan tidak hanya hadir untuk mengeruk keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab atas janji yang pernah diucapkan dan dampak yang kini harus ditanggung masyarakat.
Sebab bagi mereka, keberadaan perusahaan semestinya menjadi solusi—bukan sumber masalah baru.
Banjir yang merendam Desa Teluk Buntal bukan sekadar kabar dari balik meja. Camat Tebingtinggi Timur, Mazlin, memilih turun langsung ke lapangan, menyusuri genangan air yang sudah berhari-hari mengurung aktivitas warga. Dari situ, satu demi satu fakta mulai terkuak.
Mazlin mengungkapkan bahwa warga setempat telah menyampaikan protes resmi. Pasalnya, banjir tersebut sudah berlangsung tiga hari, sementara curah hujan justru sudah lama tidak mengguyur wilayah tersebut. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: dari mana air itu datang?
Penelusuran di lapangan akhirnya mengarah pada satu sumber. Air yang menggenangi permukiman warga diketahui berasal dari kanal perusahaan milik PT Nasional Sago Prima (NSP). Kanal tersebut sengaja dibuka untuk mengalirkan tual-tual sagu yang memasuki musim panen.
“Warga Desa Teluk Buntal melakukan protes karena wilayah mereka terendam air, sementara hujan sudah lama tidak turun. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata air itu bersumber dari kanal milik PT NSP yang digunakan untuk mengalirkan tual sagu karena memasuki musim panen. Pintu klip air sengaja dibuka tanpa memikirkan dampak yang terjadi,” ungkap Mazlin, Selasa (23/12/2025).
Dampaknya tak main-main. Ratusan rumah warga terendam, akses jalan ikut lumpuh, dan kehidupan sehari-hari masyarakat nyaris terhenti. Aktivitas yang selama ini menjadi sumber penghidupan pun terganggu.
Menurut Mazlin, warga kesulitan beraktivitas dan mencari nafkah. Kebun kelapa, pinang, hingga karet yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat tidak dapat dikelola sebagaimana mestinya akibat terendam air.
“Akibat banjir yang disebabkan oleh pihak PT NSP ini, warga menjadi susah beraktivitas dan mencari nafkah. Kebun kelapa, pinang, dan karet tidak bisa diurus. Kami dari pihak kecamatan meminta agar perusahaan bertanggung jawab atas kejadian ini,” tegasnya.
Bagi warga Teluk Buntal, banjir ini bukan hanya soal genangan air, tetapi tentang rasa keadilan yang kembali dipertanyakan. Di tengah musim panen perusahaan, masyarakat justru harus menanggung dampak yang membebani kehidupan mereka sehari-hari.
Menghadapi kondisi yang kian mendesak, warga Desa Teluk Buntal akhirnya menyampaikan tuntutan terbuka. Dengan difasilitasi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta didampingi Bhabinkamtibmas dan Babinsa, masyarakat meminta pihak PT NSP bertanggung jawab atas dampak banjir yang melumpuhkan kehidupan mereka.
Sebagai langkah awal, warga menuntut penyaluran bantuan sembako kepada 151 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak. Bantuan tersebut diminta sebagai bentuk ganti rugi sementara, mengingat selama banjir berlangsung masyarakat tidak dapat beraktivitas dan kehilangan sumber penghidupan.
Tak hanya itu, warga juga mendesak agar perusahaan segera memperbaiki akses jalan yang kini berubah menjadi becek dan sulit dilalui akibat genangan air. Perbaikan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memulihkan mobilitas warga sekaligus membuka kembali akses ekonomi yang terputus.
Selain perbaikan jalan, masyarakat juga meminta perusahaan membuka jalur percepatan penurunan debit air, agar genangan yang merendam permukiman dan kebun warga dapat segera surut dan tidak berlarut-larut.
Atas tuntutan tersebut, warga secara tegas menetapkan batas waktu hingga 25 Desember bagi pihak perusahaan untuk menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan. Tenggat waktu ini disebut sebagai bentuk kesabaran terakhir masyarakat setelah bertahun-tahun menunggu kepastian.
Pemerintah kecamatan dan desa pun menyampaikan peringatan terbuka. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, mereka menyatakan tidak akan bertanggung jawab apabila masyarakat memilih turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pihak perusahaan.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa kesabaran warga kian menipis. Masyarakat menegaskan mereka tidak lagi menginginkan janji-janji yang berlarut-larut, melainkan tindakan konkret dan segera.
“Jika ini tidak segera dilakukan perbaikan oleh pihak perusahaan, kami tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Warga akan turun dalam jumlah massa yang banyak untuk meminta komitmen penyelesaian,” tegasnya.
Bagi warga Teluk Buntal, tuntutan ini bukan sekadar soal bantuan atau perbaikan jalan, tetapi tentang kehadiran tanggung jawab perusahaan di tengah masyarakat yang selama ini merasa dibiarkan menanggung dampak sendirian.
Sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan pemberitaan, wartawan berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak PT NSP. Direktur PT NSP, Setyo Budi Utomo, dihubungi melalui sambungan telepon sebagai bentuk permintaan klarifikasi atas persoalan yang tengah terjadi di lapangan.
Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil. Panggilan telepon yang dilakukan berkali-kali ke nomor +62 812-7069-8195 tidak mendapat respons. Meski demikian, sambungan telepon dalam kondisi aktif dan nada panggil terdengar, namun tidak diangkat.
Situasi sulitnya memperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan sejak menjabat sebagai Humas perusahaan, Setyo Budi Utomo yang akrab disapa Budi dikenal memiliki akses komunikasi yang tidak mudah dijangkau oleh awak media.
Kondisi tersebut menambah panjang daftar keluhan terkait minimnya keterbukaan informasi dari pihak perusahaan, di tengah masyarakat yang tengah menunggu penjelasan dan tanggung jawab atas dampak yang mereka rasakan. (R-01)
