Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB Tangani Bencana Banjir
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Aceh - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
MTA menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh.
Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," katanya.
Kehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung.
"Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan konstribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," tuturnya
MTA juga mengungkapkan bahwa kondisi di Aceh sudah sangat layak ditetapkan sebagai Bencana Nasional demi mempercepat penanganan pascabanjir.
"Skalanya (bencana) ini memang nasional," katanya.
Namun demikian, untuk menentukan penetapan status Bencana Nasional itu semuanya tergantung pada kebijakan pusat.
"Terkait penentuan status legalitas itu tergantung atas pertimbangan pemerintah pusat sendiri," ujarnya.
Menurut MTA, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dalam beberapa kesempatan selalu berharap agar bantuan internasional harus dibuka, supaya penanganan bencana lebih masif.
Di sisi lain, terkait bantuan-bantuan logistik dari internasional pihaknya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan atau diskresi tanpa pajak.
Mengingat hal ini berkaitan dengan bantuan untuk kemanusiaan bagi rakyat sendiri. Bukan malah mengenakan pajak bagi mereka yang hendak membantu.
"Jika pemerintah berlakukan pajak terhadap bantuan kemanusian yang membantu rakyatnya sendiri, justru akan membuat rakyat dan masyarakat internasional berasumsi seakan-akan Aceh sedang dizalimi oleh pemerintah, hal ini sangat tidak baik," tegasnya.(R-04)
