2 Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi Dana Pokir 'Siluman', Begini Modusnya
Anggota DPRD NTB Indra Jaya Usman (IJU) dan M Nashib Ikroman (MNI) ditahan Kejati NTB terkait kasus korupsi dana siluman, Kamis (20/11). Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, NTB - Anggota DPRD NTB Indra Jaya Usman (IJU) dan M Nashib Ikroman (MNI) ditahan Kejati NTB terkait kasus korupsi dana siluman pokok pikiran (pokir) pada Kamis (20/11/2025). Politisi dari Partai Demokrat dan Partai Perindo itu ditahan setelah menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejati NTB.
Saat pemeriksaan, mereka didampingi penasihat hukumnya. Keduanya dibawa menggunakan mobil tahanan Kejati NTB. Saat keluar dari kantor Kejati mereka irit bicara.
Aspidsus Kejati NTB Zulkifli Said mengatakan, ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni berinisial IJU dan MNI. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah proses hasil penyidikan.
Penyidik menetapkan tersangka berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada pasal 5 tersebut menyebutkan setiap orang yang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya adalah tindak pidana korupsi.
Ancaman hukumannya adalah pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00.
"Peran mereka ditetapkan sebagai tersangka karena bertindak sebagai penyalur uang siluman ke sejumlah anggota DPRD NTB," kata Zulkifli.
Diketahui, jaksa mulai menangani dugaan korupsi dana siluman ini berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat nomor: PRINT-09/N.2/Fd. 1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.
Kasus ini bermula dari informasi yang menyebutkan adanya bagi-bagi uang sebagai fee dari Pokir DPRD. Masing-masing anggota dewan akan mendapatkan program atau Pokir senilai Rp 2 miliar.
Namun mereka tidak diberikan dalam bentuk program, melainkan dalam bentuk uang fee sebesar 15 persen dari total anggaran program tersebut, atau setara dengan sekitar Rp 300 juta.
Dalam kasus ini, sejumlah anggota dewan diduga menerima uang siluman dari angka Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.
Tim penyidik Kejati NTB sudah menyita lebih dari Rp 2 miliar yang berasal dari pengembalian dewan. (R-03)
