Aksi Bentang Spanduk Penolakan Muflihun Jadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru: Sebut Uang Rp 15 Miliar
Aksi bentang spanduk penolakan Penjabat Wali Kota Pekanbaru di luar usulan nama Gubernur Riau, Jumat (20/5/2022).
SabangMerauke News, Pekanbaru - Aksi bentang spanduk digelar menyambut detik-detik injury time pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Jumat (20/5/2022) siang. Dua kelompok membentangkan spanduk berisi sejumlah pesan dan tuntutan menyasar kandidat orang nomor satu di Kota Pekanbaru, Muflihun yang namanya disebut-sebut media bakal diplot menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru oleh Menteri Dalam Negeri.
Aksi ini digelar di Tugu Juang, Jalan Diponegoro, tepatnya di seberang kediaman Gubernur Riau, Syamsuar, Jumat (20/5/2022).
BERITA TERKAIT: Kamsol Digoyang Tuduhan Dugaan Korupsi, Ini Penjelasannya Ketika Namanya Disebut Calon Kuat Penjabat Bupati Kampar
Pantauan SabangMerauke News, spanduk itu dibentangkan mengatasnamakan DPW Gempur. Adapun spanduk berisi desakan agar Gubernur Riau tidak melantik Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang dituding tidak memenuhi persyaratan.
"Kami masyarakat Riau meminta Gubernur Riau untuk tidak melantik Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang tidak memenuhi persyaratan. Diduga keras ada permainan dalam penunjukkan Penjabat Wali Kota Pekanbaru. Kami masyarakat Riau tidak mau diobok-obok oleh pemerintah pusat," demikian isi beberapa spanduk yang dipajang peserta aksi.
Sementara, dalam aksi bentang spanduk lain masih di Tugu Juang, pesan yang disampaikan lebih menohok lagi. Pemajang spanduk secara tegas menyebut penolakan terhadap Muflihun menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru. Penolakan tersebut diklaim karena proses yang tidak benar.
Bahkan, sebuah spanduk yang dibentangkan menulis tudingan serius dugaan adanya pemberian uang sebesar Rp 15 miliar. Tidak dituliskan dari siapa uang tersebut berasal. Hanya saja ditulis kalau seorang tokoh pemuda inisial F memberikan sebesar Rp 15 miliar ke Otda untuk penentuan Penjabat Wali Kota Pekanbaru.
"Masyarakat Pekanbaru menolak keras Muflihun menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru karena proses yang tidak benar. Diduga tokoh pemuda inisial F memberikan Rp 15 miliar ke Otda untuk penentuan Penjabat Wali Kota Pekanbaru," demikian isi spanduk tersebut.
Muflihun belum dapat dikonfirmasi ikhwal adanya aksi penolakan tersebut. Pesan WhatsApp yang dikirimkan SabangMerauke News tidak dibalas. Pun panggilan seluler tidak diangkatnya hingga berita ini diterbitkan. Beberapa hari lalu lewat media, Uun sapaan populer Muflihun menyatakan dirinya tetap loyal dan patuh kepada pimpinan (Gubernur Riau, red).
BERITA TERKAIT: 'Jalur Langit' Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan Hari-hari Kritis Bagi Gubernur Syamsuar
Aksi penolakan dalam pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Kampar terus berlanjut dalam sepekan terakhir. Ribut-ribut ini terjadi, karena 6 orang usulan Gubernur Riau Syamsuar untuk menduduki posisi tersebut ditolak oleh Menteri Dalam Negeri.
Tiga nama yang diajukan oleh Gubernur Riau untuk posisi Penjabat Wali Kota Pekanbaru yakni Masrul Kasmi, M Edy Afrizal, dan Boby Rahmat. Sedangkan untuk calon Penjabat Bupati Kampar yakni Imron Rosadi, Roni Rahmat dan Zulkifli Sukur.
Kabar kencang berhembus kalau Mendagri justru memplot nama lain di luar usulan Gubernur Riau. Muncul nama Muflihun untuk Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan Kamsol di posisi Penjabat Bupati Kampar. Muflihun kini menjabat Sekretaris DPRD Riau, sementara Kamsol baru beberapa bulan lalu dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Riau.
Meski demikian, sejauh ini belum diperoleh informasi pasti dan resmi dari Kemendagri dan Pemprov Riau tentang siapa sebenarnya orang yang akan dilantik pada 22 Mei mendatang.
Sejumlah pihak disebut menggencarkan manuver dengan target meraih jabatan kepala daerah tanpa mekanisme pilkada tersebut. Perang opini pun pecah. Sementara, jabatan kedua kepala daerah tersebut akan habis pada 22 Mei mendatang dan Mendagri harus segera mengeluarkan satu nama yang akan dilantik Gubernur Riau. (cr1)
