Kalau Gak Koalisi, Jagoan PDI Perjuangan Bakal Keok di Pilpres 2024
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, maju sendiri tanpa koalisi sebagai peserta pengusung Pilpres memang kelebihan PDIP saat ini, tetapi itu hanya berfungsi sebatas keikutsertaan, bukan memenangi pilpres. Foto: Net
SabangMerauke News - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berstatus partai pemenang Pemilu 2019 memiliki kelebihan mengusung calon presiden sendiri tanpa berkoalisi. Namun, calon yang diusung oleh PDIP akan sulit menang tanpa koalisi.
"Maju sendiri tanpa koalisi sebagai peserta pengusung Pilpres memang kelebihan PDIP saat ini, tetapi itu hanya berfungsi sebatas keikutsertaan, bukan memenangi pilpres," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Kamis (19/5/2022).
Menurut dia, koalisi penting untuk memperkuat mesin politik. "Sekaligus mengamankan perolehan suara untuk pilpres yang sangat mungkin diikuti oleh tokoh-tokoh setara di 2024, berbeda dengan 2019 atau 2014 yang memang kader PDIP menonjol saat itu," ujarnya.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai ada sejumlah alasan yang membuat PDIP belum menentukan atau mengumumkan koalisi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Salah satu alasannya adalah masih ada kebimbangan di internal PDIP untuk mengusung Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Ganjar memiliki poin lebih dalam rekam jejak dan elektabilitasnya yang tinggi dalam banyak hasil survei, sedangkan Puan yang merupakan trah langsung Sukarno. Terakhir, ia menilai masih adanya hambatan dalam negosiasi antara PDIP dengan Partai Gerindra.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, kedekatan antarelite partai menjadi pertimbangan PDIP dalam membentuk koalisi. “Karena itu, sering kita dengar isu atau rumor Prabowo-Puan," ujar Bawono.
Kecenderungan PDIP untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dilihat makin besar setelah Prabowo Subianto bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Ada kedekatan yang berulang, kalau itu PDIP dan Gerindra itu pernah mesra di 2009,” kata dia.
Sementara itu, politikus PDIP Junimart Girsang menjelaskan bahwa urusan terkait koalisi adalah ranah Megawati sebagai ketua umum partai. Meski belum mengumumkan hal-hal yang terkait dengan Pemilu atau Pilpres, PDIP siap berkontestasi di 2024.
"PDIP itu partai yang betul-betul siap dengan pesta demokrasi, kalau masalah koalisi nanti saja itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum," ujar Junimart.
Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas Partai Golkar, PPP, dan PAN, akan mendukung calon dari luar partai. "Masih terbuka untuk dibicarakan bersama dalam memilih figur capres-cawapres yang tepat, memiliki elektabilitas tinggi, dan yang pasti diterima oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zainut Tauhid Sa'adi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, komunikasi dengan seluruh partai berlangsung cair. Dia memastikan KIB terbuka untuk semua partai. Namun, ia memastikan hingga belum ada pembicaraan mengenai capres dan cawapres. "Wah itu jilid berikutnnya, kami baru jilid satu," ujarnya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa partainya memiliki kedekatan dengan banyak tokoh yang elektabilitasnya kerap masuk di banyak lembaga survei. Mereka, yaki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Berdasarkan temuan Indo Riset, Ganjar dan Anies merupakan tokoh dengan tingkat elektabilitas tiga teratas. Anies 28,2 persen dan Ganjar 33,3 persen, sedangkan Prabowo Subianto berada di puncak dengan elektabilitas 32,4 persen.
Dengan hasil ini, survei Indo Riset melihat ada kemungkinan pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. "Cukup sulit bagi calon lain untuk bisa bertarung dalam kontestasi pilpres," ujar Peneliti Indo Riset Roki Arbi. (*)
