Indonesia Dinilai Cuma Mau Dagang Karbon dan Cari Duit di KTT Iklim COP30 Brasil
Peresmian Paviliun Indonesia di KTT Iklim COP30 di Kota Belem, Brasil oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Foto: Kementerian LH
SABANGMERAUKE NEWS, Brasil - Forum 'seller meet buyer' diperkenalkan saat pembukaan Paviliun Indonesia dalam perhelatan Konferensi Iklim ke-30 (KTT COP30) di Brasil, pada Senin (10/11/2025).
Forum 'seller meet buyer' — pertama kali terjadi dalam sejarah Paviliun Indonesia —bertujuan mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon dari seluruh dunia.
Forum tersebut memfasilitasi transaksi secara langsung, dengan nilai ekonomi mencapai 7,7 miliar dollar AS per tahun dan potensi 90 juta ton unit karbon berkualitas (quality carbon units) yang siap diperdagangkan.
"Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah cara kita menegakkan integritas dan membangun kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia," ujar Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq dalam laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup.
Selama dua pekan pelaksanaan COP30, kata dia, Paviliun Indonesia menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, dengan menampilkan inisiatif lintas sektor, mulai dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah.
Paviliun Indonesia juga menampilkan kerja sama bilateral dengan mitra strategis, seperti Inggris dan The Royal Foundation, untuk memperkuat pendanaan hijau maupun transfer teknologi rendah emisi.
Namun, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) menilai, Indonesia terlalu berfokus pada perdagangan karbon yang tidak menyentuh akar permasalahan krisis iklim.
Padahal, skema perdagangan karbon tidak secara otomatis menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Ini disebabkan skema perdagangan karbon pada dasarnya memindahkan tanggung jawab pengurangan emisi GRK dari satu pihak ke pihak lain tanpa memastikan adanya penurunan nyata di tingkat global.
Selain itu, skema perdagangan tersebut berisiko menjadi celah bagi korporasi besar untuk terus menghasilkan emisi GRK, selama mereka mampu membeli kredit karbon dari wilayah lain yang lebih miskin. Bahkan, perdagangan karbon justru menunda perubahan untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil.
Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki menganggap, perdagangan karbon sebagai solusi atas krisis iklim yang pro-korporasi dan menambah beban ekologis, seperti co-firing batu bara.
“Fokus delegasi pada perdagangan karbon menjadikan misi Indonesia di COP 30 sangat transaksional, tanpa menunjukan komitmen kuat pada masyarakat adat dan masyarakat rentan lainnya," ujar Maikel dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Pendanaan iklim JustCOP berharap agenda adaptasi iklim di konferensi COP 30 berbasis hak, dengan indikator melindungi kelompok rentan seperti masyarakat adat, nelayan, sampai penyandang disabilitas.
JustCOP meminta upaya pendanaan iklim tidak birokratis dan memberikan jalur langsung untuk komunitas. JustCOP juga meminta mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan diakomodasi dalam kebijakan iklim global.
“Keputusan yang diambil dalam COP30 harus menjamin nelayan-nelayan kecil dari cuaca ekstrim,” tutur seorang nelayan asal Ternate, Gofur Kaboli.
Sebelumnya, Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Torry Kuswardono mempertanyakan motif pemerintah Indonesia yang menggaungkan narasi menyelamatkan hutan sekaligus mendapatkan pemasukan lewat jual beli karbon. Ia mengangap fokus kebijakan iklim Indonesia masih berat sebelah.
"Di dalam negoisasi iklim yang diinginkan adalah bukan bagaimana menurunkan emisi, bagaimana mengatasi krisis iklim, tapi bagaimana caranya gua dapat duit," ujar Torry dalam webinar, Jumat (7/11/2025).
Sektor energi yang menjadi sumber emisi utama malah belum tersentuh secara serius. Sementara itu, hutan dijadikan komoditas untuk menarik investasi dan pencitraan di forum global.
Skema offset karbon, kata dia, juga menjadi distraksi dari solusi nyata untuk penurunan emisi GRK, khususnya terkait pemanfaatan energi fosil secara berlebihan. (R-03)
