Bupati Kuansing: Harusnya BUMN Borong Semua CPO di Riau, Uang di BPDPKS Menumpuk: Petani Sudah Menjerit!
Pelaksana Tugas Bupati Kuansing, Suhardiman Amby meminta pemerintah memborong seluruh produksi CPO di Riau. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby meminta agar pemerintah pusat mengambil langkah konkret dan progresif untuk penyelamatan hasil kelapa sawit masyarakat di Riau. Ia menyarankan agar pemerintah melalui BUMN terkait, memborong semua produksi minyak kelapa sawit (CPO) sampai kondisi harga kembali stabil dan ekspor kembali dibuka.
Hal tersebut sebagai solusi jangka pendek menjawab jeritan petani kelapa sawit yang harganya anjlok dan tindakan pabrik kelapa sawit yang stop menerima pasokan tandan buah segar (TBS) masyarakat.
"Langkah cepat untuk Riau, mestinya pemerintah melalui PTP Nusantara (BUMN) memborong semua CPO," kata Suhardiman Amby kepada SabangMerauke News, Senin (16/5/2022).
BERITA TERKAIT: 125 Pabrik Kelapa Sawit di Riau Tak Punya Kebun: Langgar Undang-undang Perkebunan, Ancaman 5 Tahun Penjara!
Ia menegaskan, stok uang di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menumpuk hingga ratusan triliun. Cuan itu bisa dipakai untuk membeli seluruh CPO yang diproduksi PKS di Riau.
"Gunakan dana BPDPKS, uang petani menumpuk ratusan triliun di sana. Sewa tanki-tanki-tanki yang tersedia, menjelang ekspor kembali normal. Dengan demikian, semua PKS bisa menampung buah kelapa sawit petani secara normal dan mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah," tegas Suhardiman.
Menurutnya, dalam kondisi saat ini tidak tepat untuk menyalahkan sepenuhnya dampak anjloknya harga TBS kepada perusahaan pemilik PKS, baik perusahaan dalam negeri maupun modal asing. Justru, ini menjadi momentum yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada koperasi dan kelompok tani untik membuka kilang atau pabrik kelapa sawit sendiri.
"Berikan kemudahan izin. Mungkin dengan kapasitas 10 sampai 15 ton per jam. Kan bisa menggunakan dana BPDPKS, itu uang petani menumpuk ratusan triliun di sana," katanya.
BERITA TERKAIT: Jangan Cuma Gertak dan Gimmick, Pemda di Riau Harusnya Cabut Izin PKS yang Mainkan Harga Kelapa Sawit Rakyat
Menurutnya, BUMN dan BUMD akan dapat membuka pabrik biosolar untuk konsumsi dalam negeri. Termasuk pabrik pengolahan produk hilir dari bahan minyak kelapa sawit. Sehingga, untuk hasil pabrik bisa dikonsumsi langsung di dalam negeri dan diekspor dalam entuk barang jadi.
"Ketimbang saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Saya kira ini momentum yang tepat. Harus ada terobosan kebijakan dari pemerintah untuk menyelamatkan keadaan ini," kata Suhardiman.
Jeritan para petani kelapa sawit di Riau mengemuka manakala sejumlah pabrik kelapa sawit mematok harga pembelian TBS dengan harga relatif murah, jauh di bawah harga yang dipatok pemerintah. Selain itu, sejumlah PKS telah mengumumkan rencana stop membeli TBS, karena tanki penampung CPO telah penuh.
Kondisi ini terjadi pasca-kebijakan Presiden Jokowi yang menghentikan ekspor minyak CPO dan bahan minyak goreng ke luar negeri sejak beberapa pekan lalu. (*)
