Dana Transfer ke Daerah Dipangkas, Mendagri Soroti Bocornya Pajak Hotel-Restoran dan Parkir
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mencari peluang dan berinovasi demi mendapatkan pendapatan tambahan. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mencari peluang dan berinovasi demi mendapatkan pendapatan tambahan. Sumber pendapatan baru tersebut dibutuhkan menyusul adanya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD.
“Daerah harus bisa cerdas dan inovatif mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito seusai menghadiri rapat koordinasi nasional pembinaan dan pengawasan tahun 2025, di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Tito, ada beberapa potensi untuk menggenjot pendapatan daerah, misalnya optimalisasi pajak restoran dan hotel. Dia menyoroti masih adanya kebocoran dalam pemungutan pajak. Mantan Kepala Kepolisian RI ini meminta pemerintah daerah memperbaiki sistem pemungutan pajak agar pendapatan daerah benar-benar masuk ke kantong pemerintah. “Yang sudah ada saja, restoran dan hotel, misalnya,” kata Tito.
Menurut dia, ada pajak-pajak yang belum ditarik dan tidak disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah. Dia mencontohkan, pajak tarif parkir harus dibuat dalam sistem. "Agar pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” ujar Tito.
Dana TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Besaran ini menurun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Mulanya, pemerintah menetapkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun untuk tahun depan. Namun, DPR dan pemerintah kemudian menyepakati penambahan anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun. Meski begitu, anggaran TKD tahun anggaran 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 yang sebesar Rp 919,87 triliun.
Menteri Tito mewanti-wanti supaya pemimpin daerah tidak langsung reaktif dan pesimistis menyikapi kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah. Tito mengatakan, gubernur tidak semestinya serta-merta mengklaim kekurangan anggaran ketika melihat nominal TKD yang dipangkas.
“Jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan 'kami kurang'. Nanti dulu, lakukan dulu exercise untuk melakukan efisiensi,” ucap Tito.(R-04)
