Pekanbaru Terancam Jadi Kota Gagal, Butuh Penjabat Wali Kota Berpengalaman Tingkat Nasional
Penampakan sudut Kota Pekanbaru di Pasar Pagi Arengka yang tergenang banjir beberapa waktu lalu. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Penunjukkan Penjabat Wali Kota Pekanbaru dinilai sebagai momentum perbaikan kota secara fundamental. Di tengah banyak kritik atas kinerja pemerintahan duet Firdaus-Ayat selama 10 tahun terakhir, dibutuhkan pemimpin baru yang memiliki kapasitas terbaik. Pemerintah pusat diminta untuk menunjuk pejabat yang memenuhi kualifikasi mumpuni membenahi kota agar tidak terancam menjadi kota gagal.
"Penilaian saya bahwa Pekanbaru berpotensi dalam ancaman menuju kota gagal. Ada beberapa indikator hipotesa tersebut. Karenanya, pemimpin Kota Pekanbaru yang menjadi Penjabat Wali Kota harus benar-benar orang yang tepat. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang justru membuat kota ini menjadi terpuruk," kata Ketua Umum Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI Indonesia) Robert Hendrico kepada SabangMerauke News, Rabu (11/5/2022).
Analisis itu disampaikan Robert di tengah konstelasi percaturan Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang memasuki fase kritis. Pada 22 Mei mendatang, masa jabatan Wali Kota Firdaus MT akan habis.
Diperkirakan sepekan sebelum masa jabatan habis, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera akan menetapkan Pejabat Wali Kota Pekanbaru yang akan memerintah hingga 2024 mendatang.
Robert menilai, munculnya bursa kandidat Penjabat Wali Kota yang beredar hanyalah sekadar warna-warni politik yang lumrah. Namun, ia meyakini pemerintah pusat akan menentukan keputusan berdasarkan kalkulasi yang tepat, yakni menjadikan track record kandidat Pj Walikota sebagai acuan utamanya.
Ia menilai, sepuluh tahun terakhir Kota Pekanbaru gagal menata dan merawat wajah kota. Padahal, Pekanbaru merupakan barometer dan representasi perwajahan dari Riau, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi daerah.
"Justru yang terjadi, problem yang sifatnya mendasar seperti banjir, layanan publik, kemacetan tetap tak bisa diatasi. Inikan masalah mendasar. Bagaimana mungkin kota ini bisa menghadapi tantangan yang lebih besar dalam konstelasi nasional dan global, kalau masalah mendasar tidak tuntas," kata Robert.
Ia menilai, profil Penjabat Wali Kota Pekanbaru harus memiliki rekam jejak yang jelas dan terukur. Selain memiliki pengalaman dan teruji dalam dunia birokrasi, sosok Pj Walikota harus mampu berkolaborasi dalam jejaring nasional.
"Pengalaman birokrasi dan pergaulan tingkat nasional sosok kandidat Pj Wali Kota Pekanbaru menjadi indikator utama, bukan pejabat kelas biasa umumnya. Karena bagaimana pun, kebijakan dan program di daerah tak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pemerintah pusat. Jejaring nasional amat menentukan maju mundurnya Kota Pekanbaru ke depan," kata Robert.
Ia menjelaskan, Penjabat Wali Kota Pekanbaru memiliki kewenangan yang sama dengan Wali Kota hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat pasti akan menentukan orang tepat berdasarkan analisa kebutuhan profil dan rekam jejak para kandidat.
"Pusat menginginkan figur cerdas yang mampu berkolaborasi dan memiliki pengalaman kelas nasional di level birokrasi pusat. Ini unsur integral yang mesti dipertimbangkan," pungkas Robert. (*)
