Komitmen dan Janji Pembangunan: Gubri Wahid Tuntaskan Infrastruktur Dua Jembatan di Kepulauan Meranti Tahun 2026
Gubernur Riau, Abdul Wahid bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry, Bupati Kepulauan Meranti dan sejumlah pejabat penting lainnya saat meninjau infrastruktur Jembatan Panglima Sampul yang rubuh. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid yang menyatakan dirinya sudah kembali pulih dari sakit akhirnya turun langsung ke Kabupaten Kepulauan Meranti Rabu (10/9/2025).
Abdul Wahid yang baru pulih dari sakit datang untuk pertama kalinya sejak dilantik. Kehadirannya seolah menjadi jawaban atas rindu yang sudah lama terpendam.
Kali ini, kehadirannya terasa lebih bermakna. Abdul Wahid tidak datang sendiri, ia didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Kadis PUPR Riau Muhammad Arif Setiawan, serta jajaran pejabat teras provinsi.
Sementara itu, di Kepulauan Meranti, barisan pemimpin daerah sudah menunggu—Bupati H. Asmar, Wakil Bupati Muzamil Baharuddin, Ketua DPRD H. Khalid Ali, Kapolres AKBP Aldi Alfa Faroqi, Kajari Ricky Makado, hingga para perwira penghubung TNI. Begitu juga masyarakat ikut tumpah ruah, ingin melihat langsung sosok pemimpin nomor satu di Bumi Lancang Kuning itu.
Rangkaian kunjungan dimulai dengan peninjauan Poskamling di Dusun Arja Sari—sebuah simbol penting penguatan keamanan berbasis masyarakat. Usai itu, Abdul Wahid melanjutkan ke Halaman Kantor Desa Alah Air Timur untuk menyerahkan berbagai bantuan. Tak berhenti di sana, ia juga menanam pohon sebagai tanda komitmen “green policing” bersama Kapolda, lalu bergerak meninjau jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat yang rubuh dan selama ini menjadi denyut nadi akses masyarakat.
Bagi masyarakat Kepulauan Meranti, kunjungan itu lebih dari sekadar agenda kerja. Ia adalah simbol bahwa daerah yang berada di tepian negeri ini tidak pernah ditinggalkan, melainkan tetap menjadi bagian penting dari denyut pembangunan Riau.
Di bawah langit Kepulauan Meranti yang berawan tipis, suara tegas Gubernur Riau Abdul Wahid memecah suasana. Dengan nada mantap, ia menegaskan komitmennya membangun kabupaten termuda di Riau itu—sebuah daerah terluar yang langsung berbatasan dengan negeri tetangga.
“Soal pembangunan, saya berkomitmen untuk membangun Kepulauan Meranti. Karena letaknya di perbatasan dengan negara tetangga kita, kita harus memberi perhatian khusus, terutama soal infrastruktur,” ujarnya.
Kunjungan Wahid kali ini bukan sekadar agenda kerja. Lebih dari itu, ia datang membawa pesan kuat tentang keadilan sosial. Ia tak menutup mata bahwa Kepulauan Meranti hingga kini masih menjadi daerah dengan garis kemiskinan tertinggi di Riau.
“Maka sesuai dengan komitmen Pak Kapolda dalam program Jelajah Riau, hari ini kita hadir memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Karena kita tahu, kemiskinan paling banyak berada di pesisir pantai dan pinggir sungai,” kata Wahid.
Tantangan yang dihadapi Kepulauan Meranti memang nyata. Wilayahnya yang berpulau dengan tanah gambut membuat pembangunan tak semudah di daerah lain. Biaya tinggi, akses sulit, dan infrastruktur terbatas menjadi tembok penghalang. Namun Wahid percaya, pintu keluar dari kemiskinan adalah membuka akses ekonomi melalui infrastruktur dasar.
“Oleh karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen agar Kepulauan Meranti keluar dari garis kemiskinan. Jalan, jembatan, dan akses pasar harus dibangun. Itu kuncinya,” tegasnya.
Komitmen itu mulai diwujudkan. Wahid memastikan pembangunan Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat yang rubuh akan tuntas pada 2026.
Setelah itu, giliran Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putripuyu di tahun yang sama serta penyelesaian Jalan Alai–Mengkikip yang juga menjadi prioritas.
“Makanya tadi saya minta Pak Arif, Kadis PUPR, agar tahun 2026 Jembatan Panglima Sampul selesai. Setelah itu kita lanjutkan Selat Akar dan Jalan Alai–Mengkikip. Karena akses inilah yang akan membuka pasar dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelas Wahid.
Janji itu pun ia pertegas kembali, dimana itu juga menjadi salah satu komitmen dalam kampanye politik nya beberapa waktu lalu.
“Untuk tahun 2026, anggarannya sudah pasti kita siapkan. Infrastruktur ini adalah modal dasar untuk menekan dan mengentaskan kemiskinan," tegasnya lagi.
Di hadapan masyarakat Kepulauan Meranti, Gubernur Riau Abdul Wahid bicara blak-blakan soal akar persoalan kemiskinan. Menurutnya, ada dua penyebab utama yakni kultur dan struktur.
“Kemiskinan itu ada dua penyebabnya. Pertama, karena kultur. Misalnya suku-suku terasing yang masih hidup dengan tradisi lama. Mereka perlu diedukasi, dilatih, diberi pemahaman agar bisa beradaptasi, pindah dari laut ke darat, dan hidup bermasyarakat. Kedua, karena struktur. Ini terjadi bila pemerintah abai, tidak ada pembangunan jalan, pelabuhan, atau infrastruktur lain yang menopang kehidupan rakyat,” jelasnya.
Nada suaranya penuh kesungguhan. Wahid paham betul, kondisi geografis Kepulauan Meranti bukanlah tantangan kecil. Pulau-pulaunya terpisah, tanahnya dominan gambut, membuat pembangunan di daerah ini jauh lebih rumit dibandingkan kawasan lain. Biaya tinggi, akses terbatas, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi batu sandungan utama.
“Kepulauan Meranti ini terdiri dari lima pulau. Maka kita perlu memberi perhatian khusus. Kalau infrastrukturnya sudah baik, barulah kita bisa mendorong investasi agar masuk ke Meranti,” ujarnya mantap.
Kabar baik pun ia bawa. Wahid mengungkapkan bahwa akses listrik kini mulai ditingkatkan dengan sistem kabel bawah laut.
“Alhamdulillah, tahun ini PLN sudah berkomitmen membangun kabel bawah laut. Nantinya Meranti akan terkoneksi langsung dengan Pulau Sumatera. Kalau sampai ke Rangsang sudah terhubung, tidak ada lagi Meranti yang isolatif, bergantung pada genset. Tahun 2026 semuanya sudah berjalan. Kita juga ingin ketersediaan air bersih terpenuhi. Mudah-mudahan ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Wahid penuh optimisme.
Kata-kata itu disambut hangat. Bagi masyarakat Kepulauan Meranti, janji ini bukan sekadar wacana. Mereka menaruh harapan besar bahwa perhatian pemerintah provinsi benar-benar mampu memutus rantai keterisolasian, menghadirkan cahaya listrik yang stabil, air bersih yang layak, dan akhirnya membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan yang telah lama membelenggu.
Saat ditanya bagaimana komitmen pembangunan Kepulauan Meranti diwujudkan di tengah rencana pemerintah pusat yang akan mengurangi transfer ke daerah, Gubernur Riau Abdul Wahid memberikan jawaban lugas. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu bukanlah pemangkasan dalam arti sebenarnya, melainkan perubahan pola penyaluran anggaran.
“Pemangkasan itu sebenarnya hanya pola saja. Dari dulu transfer daerah nantinya bisa dialihkan melalui program lain, misalnya lewat Inpres atau IJD. Jadi ini bukan pemangkasan hak, hanya dikemas dengan nuansa baru,” jelas Wahid.
Menurutnya, kunci dari semua itu terletak pada komunikasi. Ia mengaku rutin berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat, memastikan bahwa komitmen pembangunan untuk Riau, khususnya Kepulauan Meranti, tetap terjaga.
“Selama komunikasi kita intens, komitmen pusat tetap besar ke kita. Insya Allah semua bisa diusahakan,” tutupnya penuh keyakinan. (R-01)
