Keputusan Nyentrik Terbaru Trump, Resmi Ganti Nama Departemen Pertahanan Menjadi Departemen Perang
Presiden Donald Trump. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Setelah berbulan-bulan berkampanye untuk Hadiah Nobel Perdamaian, Presiden Donald Trump mengirimkan pesan yang sangat berbeda pada Jumat. Ia menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang.
Arahan tersebut akan menjadikan Departemen Perang sebagai jabatan kedua, dan merupakan cara untuk menghindari perlunya persetujuan kongres untuk secara resmi mengganti nama lembaga federal, kata seorang pejabat pemerintah.
“Kami memenangkan perang dunia pertama, kami memenangkan perang dunia kedua, kami memenangkan segalanya sebelum dan sesudahnya,” kata Trump saat penandatanganan.
“Dan kemudian kami memutuskan untuk menjadi woke (istilah merendahkan untuk kecenderungan progresif) dan mengubah nama menjadi Departemen Pertahanan.”
Pemerintah AS telah mulai menerapkan perubahan simbolis: pengunjung situs web defense.gov Pentagon kini secara otomatis dialihkan ke war.gov.
Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah serangan udara mematikan angkatan laut AS yang menewaskan 11 orang di sebuah kapal kecil di perairan internasional, yang menurut militer melibatkan kapal narkoba yang dioperasikan oleh geng Venezuela Tren de Aragua. Beberapa pakar hukum mempertanyakan apakah pemogokan itu sah menurut hukum internasional.
Kombinasi tindakan militer yang agresif dan perubahan citra secara simbolis bertolak belakang dengan klaim berulang-ulang Trump sebagai “presiden anti-perang” yang berkampanye dengan janji-janji untuk mengakhiri konflik dan menghindari perang baru.
Trump mengatakan saat penandatanganan perintah tersebut bahwa fokusnya pada kekuatan dan perdagangan telah meningkatkan posisi Amerika di dunia.
Trump berpendapat bahwa nama asli departemen tersebut lebih mencerminkan kemenangan militer dan secara jujur mewakili apa yang dilakukan departemen itu. Perubahan nama ini akan membalikkan perubahan nama pada tahun 1947 yang dilakukan sebagai bagian dari reformasi pascaperang yang menekankan pertahanan dibandingkan peperangan.
Tujuh kapal perang AS dan satu kapal selam serangan cepat bertenaga nuklir dilaporkan sedang menuju Karibia setelah serangan Senin, yang merupakan langkah lain yang diambil Trump untuk memerangi apa yang ia klaim sebagai ancaman dari Tren de Aragua.
Persetujuan Kongres pada akhirnya akan diperlukan untuk setiap perubahan nama permanen, meskipun anggota DPR Greg Steube dari Florida dan senator Mike Lee dari Utah, keduanya dari Partai Republik, memperkenalkan undang-undang untuk meresmikan peralihan tersebut.
"Kami akan melakukan serangan, bukan hanya pertahanan. Tindakan mematikan yang maksimal, bukan legalitas yang lemah. Dampak kekerasan, tidak benar secara politis," kata Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, di Ruang Oval.
"Kami akan membangkitkan pejuang, bukan hanya pembela. Jadi departemen perang ini, Tuan Presiden, sama seperti Amerika yang kembali."
Upaya rebranding ini merupakan upaya retoris Trump untuk membentuk kembali militer AS dan mencabut apa yang ia gambarkan sebagai ideologi progresif. Pangkalan-pangkalan telah diganti namanya, tentara transgender telah dilarang dan situs web yang memuat postingan yang menghormati kontribusi perempuan dan kelompok minoritas terhadap angkatan bersenjata telah dihapus.
Dia juga menyukai tindakan militer yang agresif – yang menurut para kritikus dianggap ilegal – meskipun dia mengkritik “perang tanpa akhir” di bawah pemerintahan lain. Ia sering membanggakan serangan pembom siluman terhadap fasilitas nuklir Iran, dan baru-baru ini ia memerintahkan penghancuran sebuah kapal yang menurut AS membawa narkoba di lepas pantai Venezuela.
Presiden Partai Republik tersebut menegaskan bahwa pernyataan kerasnya tidak bertentangan dengan keinginannya untuk diakui atas upaya diplomatiknya, dan mengatakan bahwa perdamaian harus dilakukan dari posisi yang kuat.
Trump mendaku berjasa dalam menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan; Rwanda dan Republik Demokratik Kongo; dan Armenia dan Azerbaijan, antara lain. Dia juga mengungkapkan rasa frustrasinya karena dia tidak menyelesaikan perang antara Rusia dan Ukraina secepat yang dia inginkan.
“Saya pikir saya menciptakan perdamaian karena fakta bahwa kita kuat,” kata Trump, seraya menggemakan moto “perdamaian melalui kekuatan” yang diasosiasikan dengan Presiden Ronald Reagan. (R-03)
