Rakyat Marah Bukan Cuma Karena Tunjangan DPR, Tapi Kesenjangan Ekonomi: Kelas Menengah Terancam!
Demo. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menilai gejolak ketidakpuasan publik yang memicu demonstrasi di berbagai daerah tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesenjangan ekonomi.
Menurutnya, isu kenaikan tunjangan DPR atau pajak hanya pemicu, sedangkan akar masalah sesungguhnya ada pada menurunnya penghasilan kelompok menengah bawah.
“Akar masalahnya adalah penghasilan. Kelas menengah bawah tidak mendapat bantuan sosial, tapi penghasilannya terus menurun,” kata Aviliani.
Ia menegaskan pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk meredam ketidakpuasan publik.
Ada tiga solusi yang ia ajukan adalah fokus pada penciptaan lapangan kerja, memperbaiki komunikasi publik, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Aviliani mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan lebih nyata pada kesejahteraan rakyat.
“APBN harus fokus pada penciptaan lapangan kerja. Insentif jangan hanya diberikan pada efisiensi, tapi diarahkan agar pengusaha bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja,” ujarnya.
Kritik juga dilontarkan pada lemahnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan kebijakan yang sensitif, terutama terkait pajak dan defisit anggaran.
“Sekarang komunikasi publik buruk sekali. Menkominfo (Menkomdigi) seharusnya bisa menyampaikan pesan dengan jelas. Kalau tidak, orang lebih percaya sosial media, padahal belum tentu benar,” kata Aviliani.
Ia menilai hilangnya ruang publik memperbesar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah.
Menurutnya, DPR maupun pemerintah harus kembali membuka diskusi agar kebijakan tidak terkesan diputuskan sepihak.
“Ruang publik itu penting sekali. Kalau tidak ada ruang diskusi, masyarakat akan merasa makin terpinggirkan,” ucapnya.
Aviliani juga memperingatkan dampak ekonomi jika gejolak sosial dibiarkan berlarut. Sebagai informasi, nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia sempat susut Rp 195 triliun dalam sehari saat demonstrasi besar berlangsung.
Kondisi itu membuat rupiah melemah, investor asing keluar, dan momentum pemulihan ekonomi terganggu. Karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri.
“Kita harus membuka ruang publik untuk pemerintah dan masyarakat. Tapi masyarakat juga jangan melakukan anarkis lagi. Biarlah yang kemarin sudah, jangan dilanjutkan,” katanya.
Aviliani menutup dengan pesan bahwa stabilitas sosial adalah syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi.
“Kalau pemerintah bisa fokus pada tiga hal ini, keyakinan rakyat dan investor akan kembali. Itu lebih penting daripada flexing atau simbol-simbol politik yang menyinggung publik,” ujarnya. (R-05)
