Hebat! Malaysia Sahkan UU untuk Pekerja Ojol, Tak Bisa Diberhentikan Sepihak
Dewan Rakyat Malaysia resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Pekerja Gig 2025, yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja di sektor ekonomi berbasis aplikasi dan kontrak jangka pendek, termasuk ojek online dan kurir paket. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Malaysia - Dewan Rakyat Malaysia resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Pekerja Gig 2025, yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja di sektor ekonomi berbasis aplikasi dan kontrak jangka pendek, termasuk ojek online dan kurir paket.
UU tersebut menegaskan bahwa pekerja gig berhak memperoleh perjanjian kerja yang adil, diberitahu terlebih dahulu mengenai upah dan tugas, serta tidak boleh diberhentikan tanpa alasan yang jelas.
Selain itu, pembayaran harus dilakukan maksimal dalam tujuh hari apabila perjanjian tidak menetapkan jangka waktu tertentu.
Tak bisa diputus kerja sepihak
Melalui UU baru ini, perusahaan aplikasi tidak bisa lagi secara sepihak menonaktifkan akun atau memutus kemitraan para pekerja.
“Undang-undang ini mengakhiri masa ketika platform punya kekuasaan penuh untuk memutus akun tanpa solusi. Kini pekerja harus mendapat pemberitahuan, hak untuk didengar, dan jika dibebaskan, setidaknya setengah upah hariannya,” kata Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Steven Sim, dalam pidato penutupnya di parlemen.
Upah dan tugas harus jelas
Selain soal pemutusan sepihak, UU ini juga mengatur hak-hak mendasar bagi pekerja gig.
Mereka berhak mendapat informasi jelas soal upah dan tugas sebelum mulai bekerja, pembayaran maksimal tujuh hari bila tidak ada tenggat waktu yang disepakati dalam kontrak, dan perjanjian kerja yang adil, bukan hanya aturan sepihak dari perusahaan aplikasi.
Jaminan sosial dan perlindungan lebih luas
UU ini juga mewajibkan kontribusi jaminan sosial melalui Perkeso (organisasi keselamatan sosial Malaysia).
Jika pekerja terdaftar di lebih dari satu aplikasi, iuran akan digabung ke dalam satu akun atas nama mereka.
“Kami akui untuk fase pertama ini, alat perlindungan sosialnya adalah Perkeso. Tapi di masa depan, kami bisa mempertimbangkan iuran ke EPF (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja), seperti yang disarankan anggota parlemen,” ujar Sim.
Menariknya, cakupan undang-undang ini tidak hanya terbatas pada ojol dan kurir paket.
Pekerja lepas di sektor film, musik, kecantikan, dan media yang selama ini tanpa payung hukum juga akan mendapat perlindungan.
Disambut positif Serikat Buruh
UU ini disahkan lewat pemungutan suara dan mendapat dukungan luas dari serikat pekerja.
Kongres Serikat Buruh Malaysia (MTUC) serta kelompok lain yang mewakili sekitar 1,4 juta pekerja menyatakan dukungan penuh.
UU ini juga membentuk dewan konsultatif pekerja gig, di mana pekerja dan perusahaan duduk sejajar untuk merumuskan standar upah dan perlindungan kerja.
“Bukan pemerintah, bukan perusahaan, tetapi kedua belah pihak akan duduk bersama,” tegas Sim.
Tak ganggu pertumbuhan ekonomi
Menjawab kekhawatiran bahwa aturan baru ini bisa menghambat ekonomi, Sim menegaskan sebaliknya.
“Bukti menunjukkan tidak ada kerusakan pada pekerjaan atau pertumbuhan. Sebaliknya, upah yang lebih baik justru meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
“Undang-undang ini bukan untuk menyenangkan perusahaan besar. Ini dibuat untuk melindungi pekerja, sambil memastikan ekonomi kita tetap kuat,” tambahnya.(R-03)
