Bikin Rakyat Menderita, FIMRI Desak Pemerintah Audit dan Cabut HGU Kebun Sawit Korporasi di Riau
Ir Robert Hendriko, Ketua Umum FIMRI. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI) mendesak pemerintah segera mengaudit dan cabut hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau. Tindakan korporasi kebun sawit saat ini dinilai telah semena-mena menyebabkan rakyat menderita akibat krisis minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir.
"Perangai pemilik perusahaan seakan-akan sudah berada di atas pemerintah. Mereka semena-mena dalam mengontrol kelapa sawit. Seakan-akan lahan kebun HGU itu milik nenek moyang mereka sendiri. Padahal, itu adalah tanah negara yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyusahkan rakyat," tegas Ketua Umum FIMRI, Ir Robert Hendriko kepada SabangMerauke News, Kamis (5/5/2022).
FIMRI menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk memberi pelajaran keras kepada korporasi kelapa sawit yang ingin mendikte pemerintah. Apalagi, Riau adalah provinsi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, namun masyarakatnya kesulitan minyak goreng karena harga yang tinggi.
Robert Hendriko menegaskan, sejumlah korporasi kelapa sawit di Riau diduga telah mengelola lahan kebun di luar dari HGU yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/ BPN. Itu sebabnya, audit penguasaan lahan oleh korporasi kebun sawit mendesak dilakukan. Hukuman keras harus dijatuhkan terhadap korporasi perampok lahan negara tersebut.
"Kami minta agar tim terpadu, khususnya Kementerian ATR/ BPN segera audit dan ukur ulang HGU perusahaan kebun sawit di Riau. Jika terbukti, segera ambil tindakan. Seret ke muka hukum, adili dan cabut HGU mereka. Karena itu adalah pelanggaran hukum serius yang merugikan negara," tegas Robert.
Ia juga meminta agar perusahaan kebun sawit dan pabrik minyak kelapa sawit yang melawan kebijakan pemerintah untuk dijatuhkan sanksi keras. Menurutnya, perusahaan yang mbalelo atas kebijakan negara terhadap minyak kelapa sawit adalah bukti tidak adanya nasionalisme perusahaan tersebut ke negara dan rakyat.
"Mereka itu hanya mencari cuan saja, mengeruk kekayaan alam Indonesia dan Riau khususnya. Uangnya dibawa ke luar negeri. Jadi, nasionalisme mereka diragukan. Sehingga mereka harus ditindak keras. Silakan berusaha, tapi hargai negara dan hormati rakyat. Jangan mau enak sendiri," tegas Robert.
FIMRI juga mewanti-wanti jika ada oknum pejabat dan elit daerah ikut berkolaborasi dengan para penguasaha kelapa sawit yang hanya ingin mengeruk keuntungan dan melacurkan jabatannya demi kepentingan pribadi. Terhadap para oknum pejabat tersebut, FIMRI meminta agar segera mundur dari jabatannya, sebelum masyarakat marah.
"Oknum-oknum pejabat jangan hanya melindungi kepentingan kapitalis kelapa sawit ini. Ini merontokkan kewibawaan negara. Jangan sampai negara kalah menghadapi oligarki kelapa sawit ini," pungkas Robert, eks aktivis 98 ini keras. (*)
