RDP Komisi III DPRD Kepulauan Meranti Soroti 115 Kasus DBD, Minta Diskes Lakukan Antisipasi
Lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian serius DPRD setempat. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian serius DPRD setempat. Hingga pertengahan Agustus 2025, tercatat 115 kasus DBD dengan satu pasien meninggal dunia, membuat Komisi III DPRD melaksanakan rapat darurat dan dengan segera memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan.
Selasa (19/8/2025), ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti menjadi tempat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III bersama Direktur RSUD Kepulauan Meranti dan Dinas Kesehatan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Meranti, Cun Cun, SE, M.Si, dan diikuti seluruh anggota komisi.
Dari pihak eksekutif, hadir Direktur RSUD Kepulauan Meranti beserta jajaran manajemen, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti bersama pejabat terkait.
Melalui forum ini, DPRD ingin memastikan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menekan penyebaran kasus DBD, sekaligus mencari solusi agar korban tidak terus bertambah.
Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan bahwa lonjakan kasus DBD bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan sudah menjadi isu serius yang perlu ditangani secara cepat, terpadu, dan menyeluruh.
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cun Cun, SE, M.Si, menyoroti angka kasus DBD yang mencapai 115 orang dengan satu korban meninggal dunia.
“Kasus ini jelas sangat mengkhawatirkan. DPRD meminta agar Dinas Kesehatan dan RSUD memperkuat langkah penanganan serta memperluas upaya pencegahan di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama untuk menekan penyebaran nyamuk Aedes Aegypti penyebab DBD. “Kami berharap program 3M Plus benar-benar dijalankan, mulai dari menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, hingga memanfaatkan kembali barang bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk,” tambahnya.
Sementara itu, sebagai langkah konkret mengatasi kasus DBD, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti meminta agar dilakukan fogging di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti pada anak usia sekolah yang menjadi kelompok rentan.
Namun cerita tak berhenti di situ. Komisi III juga menyoal ketersediaan darah di RSUD. Banyak pasien DBD yang membutuhkan transfusi, sementara stok darah semakin menipis. DPRD merekomendasikan dan mendorong agar Palang Merah Indonesia (PMI) kembali diaktifkan serta mendorong kerja sama dengan pihak ketiga untuk menggelar kegiatan donor darah secara rutin. Langkah ini dinilai penting guna menjamin kebutuhan darah bagi pasien, khususnya penderita DBD.
Rapat itu bukan hanya tentang angka dan data. Ia merekam keresahan, harapan, dan panggilan tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa warga. Karena bagi Kepulauan Meranti, setiap kasus DBD bukan sekadar laporan medis, melainkan kisah nyata perjuangan hidup yang harus ditangani bersama.
Usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Kepulauan Meranti, rombongan Komisi III melanjutkan agenda dengan meninjau langsung pasien DBD yang tengah dirawat di RSUD. Kehadiran para wakil rakyat itu sekaligus untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan baik dan pasien mendapatkan perawatan maksimal.
Sementara itu, Direktur RSUD Kepulauan Meranti, M Sardi menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah menyiapkan fasilitas untuk pasien DBD.
Ia menghela napas panjang saat menjelaskan kondisi terkini. “Kami sudah menyiapkan fasilitas perawatan, memastikan obat-obatan, cairan infus, hingga kebutuhan laboratorium selalu tersedia,” ucapnya. Koordinasi dengan Puskesmas juga terus diperkuat agar pasien rujukan tidak terhambat dalam mendapatkan layanan.
Namun di balik kesiapan itu, Sardi tak menampik bahwa tren pasien DBD terus meningkat dalam dua bulan terakhir. Lonjakan ini membuat kewaspadaan tenaga kesehatan harus selalu berada pada titik tertinggi.
“Kami ingin memastikan, meskipun jumlah pasien bertambah, pelayanan tidak boleh terkendala,” katanya dengan tegas.
Isu lain yang mengemuka adalah ketersediaan darah. RSUD Kepulauan Meranti sebenarnya memiliki bank darah berkapasitas 300 kantong, namun stok yang ada saat ini hanya 65 kantong. Jumlah yang rawan, apalagi darah memiliki masa aktif terbatas sesuai standar medis.
Sedangkan terkait kebutuhan darah, pihak RSUD Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa stok darah yang tersedia tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasien. Hal ini bergantung pada kondisi medis pasien, apakah dapat menggunakan darah yang tersimpan di bank darah atau justru membutuhkan darah segar untuk mendapatkan trombosit dan plasma yang masih aktif.
Di balik angka-angka itu, tersimpan kecemasan: bagaimana jika pasien DBD datang bersamaan dengan kebutuhan transfusi mendesak? Pertanyaan itu masih menggantung, namun upaya menjaga stok darah dengan mengaktifkan PMI dan donor darah rutin menjadi jalan keluar yang terus digenjot.
Di balik ruang rapat yang penuh ketegangan, suara Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, terdengar mantap. Ia memaparkan langkah-langkah yang sudah ditempuh jajaran kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus DBD.
“Setiap ada laporan kasus, kami segera menurunkan tim Puskesmas untuk memastikan penanganan cepat. Surveilans dilakukan, fogging fokus digelar, dan edukasi diberikan langsung ke masyarakat,” ujar Ade dengan nada tegas.
Namun, ia juga mengingatkan, fogging bukanlah satu-satunya jalan keluar. “Pencegahan utama tetap pada kebersihan lingkungan. Jangan hanya mengandalkan fogging,” katanya.
Ade menjelaskan bahwa gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) kini kembali dihidupkan. Kader jumantik bersama perangkat desa dan kelurahan kembali digerakkan untuk mengetuk pintu-pintu rumah warga, mengajak masyarakat menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, hingga memanfaatkan barang bekas agar tak jadi sarang nyamuk.
Meski begitu, Ade tak menutup mata terhadap kendala di lapangan, dimana saat ini pihaknya hanya ada satu mesin fogging.
“Saat ini kami hanya memiliki satu mesin fogging untuk seluruh wilayah Meranti. Kondisi ini jelas jadi tantangan besar,” akunya.
Data terbaru yang dipaparkannya membuat suasana rapat semakin serius. Hingga pertengahan Agustus, sudah tercatat 115 kasus DBD dengan satu orang meninggal dunia. Selatpanjang Timur menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 31 kasus, disusul Banglas 17 kasus, dan Selatpanjang Selatan 9 kasus.
Di balik angka-angka itu, tergambar jelas betapa keras perjuangan tenaga kesehatan yang harus berpacu dengan waktu, peralatan terbatas, dan ancaman nyamuk Aedes aegypti yang terus membayangi masyarakat Kepulauan Meranti.
Di penghujung Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III DPRD Kepulauan Meranti menegaskan bahwa upaya penanganan kasus
DBD tidak bisa dibebankan hanya kepada RSUD maupun Dinas Kesehatan. Koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting agar langkah pencegahan berjalan lebih efektif.
“Penanganan DBD bukan hanya tanggung jawab RSUD dan Dinas Kesehatan, tetapi butuh keterlibatan camat, kepala desa, sekolah, bahkan tokoh masyarakat. DPRD siap mengawal dan mendukung upaya anggaran bila memang dibutuhkan tambahan fasilitas atau sarana pendukung,” tegas salah seorang anggota Komisi III.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pihak eksekutif. Di antaranya, meminta RSUD dan Dinas Kesehatan melakukan evaluasi berkala setiap pekan, mengaktifkan kembali kerja sama dengan PMI dan pihak lain dalam hal donor darah, menambah mesin fogging serta persediaan bubuk abate, melakukan fogging di sekolah-sekolah, hingga memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan DBD.
Harapannya, dengan langkah-langkah tersebut angka kasus DBD di Kepulauan Meranti dapat ditekan, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang bertambah akibat penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini. (Advertorial)
