Atasi Krisis Beras, Pemkab Kepulauan Meranti Gandeng Bulog Gelar Operasi Pasar Murah :10 Ton Beras untuk Redam Kelangkaan
Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Meranti, Ifwandi, SP bersama anggota menemui pimpinan Cabang Bulog Bengkalis, Zairi Yuriadi di Pekanbaru. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di Kepulauan Meranti, kabar kelangkaan beras premium menyebar cepat bak angin di musim utara. Rak-rak di sejumlah toko mulai kosong, harga merangkak naik, dan kegelisahan pelan-pelan merayap ke dapur warga.
Persoalan ini bukan datang tiba-tiba. Sejak kasus beras oplosan mencuat pada pertengahan Juli lalu, distribusi beras premium di kabupaten termuda di Provinsi Riau itu ikut terguncang. Rantai pasok tergelincir, meninggalkan celah yang cepat dirasakan masyarakat.
Melihat situasi yang mengancam ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM bergerak cepat. Mereka merumuskan langkah darurat bersama pihak terkait, lalu melayangkan surat resmi kepada Kepala Perum Bulog Divre Riau dan Kepri di Pekanbaru. Surat itu tak hanya berisi permintaan, tapi juga seruan mendesak agar ketersediaan beras untuk Kepulauan Meranti difasilitasi secepat mungkin, dengan tembusan kepada Ketua DPRD dan Kapolres.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, tak tinggal diam. Dari meja kerjanya, ia langsung menghubungi pimpinan Cabang Bulog Bengkalis, Zairi Yuriadi, untuk mempercepat pengadaan beras ke wilayahnya. Dalam waktu dekat, beberapa titik di Kepulauan Meranti akan menjadi lokasi Gerakan Pasar Murah (GPM)—sebuah langkah yang diharapkan mampu menahan gejolak harga dan memulihkan rasa tenang di tengah masyarakat.
Di tengah riak kelangkaan beras premium yang sempat membuat warga resah, Bupati Asmar kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan di daerahnya.
“Bulog juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kelangkaan ini. Jadi, warga tidak perlu khawatir, stok akan kembali aman,” ujarnya dengan nada meyakinkan.
Pernyataan itu menjadi penegas bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pasokan sesaat, tetapi juga memikirkan langkah antisipasi jangka menengah. Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan bahwa suplai beras, baik premium maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terus mengalir ke masyarakat.
Bagi warga, ucapan itu bukan sekadar janji, tapi sinyal bahwa pemerintah siap berada di garda terdepan untuk memastikan setiap rumah di Kepulauan Meranti tetap berasap di tengah gejolak pasar.
Beras yang akan mengalir ke warga nanti adalah Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), program intervensi harga dari pemerintah yang disalurkan melalui Bulog untuk menstabilkan pasokan dan harga.
Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, ini bukan semata urusan logistik. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Sebab, jika distribusi tak segera mengalir, kelangkaan dan lonjakan harga bisa menjadi bom waktu yang menghantam dapur setiap rumah di kabupaten ini.
Namun di tengah kegelisahan itu, langkah cepat Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memulai koordinasi dengan Perum Bulog menjadi pemicu gerak cepat lanjutan dari jajarannya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ifwandi, SP, tak membuang waktu. Setelah menerima instruksi dan mengetahui hasil komunikasi Bupati dengan pihak Bulog, ia langsung bergerak menuju Pekanbaru untuk menemui pimpinan Cabang Bulog Bengkalis, Zairi Yuriadi. Pertemuan itu menjadi titik krusial yang mengubah kecemasan warga menjadi harapan baru.
Tak lama setelah duduk satu meja, kesepakatan diambil, dimana beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 10 ton segera dikirim dari Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Truk-truk pengangkut beras itu melaju menuju Pelabuhan Tanjung Buton, lalu beralih ke kapal yang membelah perairan menuju Selatpanjang. Di sana, beras akan dibagikan kepada warga melalui operasi pasar murah.
“Kita bergerak cepat saja. Setelah Pak Bupati berkoordinasi dengan pihak Bulog, kita langsung melakukan pertemuan terkait mekanisme pengiriman beras SPHP kepada masyarakat untuk menekan kelangkaan beras premium,” ujar Ifwandi.
Tahap awal, pasokan ini akan difokuskan untuk wilayah bukan penghasil padi seperti Kota Selatpanjang di Kecamatan Tebingtinggi dan sekitarnya. Selama distribusi beras premium belum kembali normal, Pemkab memastikan pasokan beras SPHP akan terus mengalir.
“Kita akan terus mendatangkan beras SPHP ini dan menggelar operasi pasar beras murah sampai kebutuhan masyarakat tercukupi,” tegas Ifwandi.
Mekanisme pembagiannya pun diatur ketat. Setiap kali truk berhenti di suatu titik, warga sekitar akan didata lalu dibagikan jatahnya. Untuk masyarakat pesisir, satu orang berhak mendapat empat sak ukuran 5 kilogram—total 20 kilogram dan dilarang memperjualbelikannya. Harga pun mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp13 ribu per kilogram.
Langkah ini bukan hanya tentang distribusi pangan, tapi juga soal memastikan dapur warga Kepulauan Meranti tetap berasap di tengah badai kelangkaan.
Di tengah kelangkaan beras premium, operasi pasar beras murah di Kepulauan Meranti menjadi secercah harapan bagi banyak keluarga. Namun, di balik lancarnya kegiatan ini, ada cerita menarik tentang bagaimana pemerintah daerah bisa bergerak cepat meski tanpa anggaran daerah.
Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Meranti, Ifwandi, SP, mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan dana APBD sedikit pun. Baik untuk pembelian maupun distribusi beras, semua berjalan berkat jalinan koordinasi yang solid bersama Perum Bulog.
“Kita tidak menggunakan anggaran daerah. Baik membeli berasnya maupun distribusinya. Kegiatan ini murni hasil kerja sama yang baik dengan Bulog, sehingga bisa berjalan lancar seperti yang kita harapkan,” ujarnya.
Selain menyalurkan beras SPHP dengan harga terjangkau, Ifwandi juga memanfaatkan momentum ini untuk mengedukasi warga. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada beras premium yang harganya lebih tinggi.
“Beras medium dan SPHP kualitasnya bagus, gizinya sama, harganya juga lebih terjangkau. Mari kita biasakan mengonsumsi beras alternatif,” katanya, mengajak warga bijak dalam memilih bahan pangan.
Bagi banyak warga, operasi pasar murah ini bukan sekadar soal harga beras yang ramah di kantong, tapi juga bukti bahwa koordinasi yang tepat bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran.
Sebelumnya diberitakan, rak-rak beras premium di minimarket Selatpanjang kini menjadi pemandangan yang membuat dahi berkerut. Kekosongan dengan merek-merek tertentu terus berulang, dan entah sampai kapan akan berakhir.
Plh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Disperindag UKM) Kepulauan Meranti, Miftahulaid, bersama timnya turun langsung memeriksa sejumlah distributor dan agen beras terbesar di kota ini. Biasanya, setiap bulan rata-rata 765 ton beras mengalir masuk dari para agen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi kali ini, gudang-gudang yang dulu penuh karung justru kosong melompong.
Menurut Miftahulaid, masalah bermula dari Jakarta. Sebagai pusat pasokan nasional, stok di ibu kota ikut habis sehingga permintaan dari Meranti tak terlayani. Dari hasil pengecekan lapangan, stok yang tersisa hanya 80 ton di toko dan minimarket, ditambah beras produksi lokal sekitar 50 ton, serta cadangan pemerintah dari Juni–Juli sebanyak 628 ton. Totalnya, hanya 758 ton tersedia—jauh dari kebutuhan bulanan yang mencapai 1.883 ton. Defisitnya? Mencapai 1.125 ton.
Namun kelangkaan ini bukan hanya soal angka. Sejak isu beras oplosan mencuat pertengahan Juli, para agen dan toko memilih menahan distribusi demi menghindari risiko hukum. Sementara itu, jalur logistik dari Jakarta menuju Kepulauan Meranti yang memakan waktu panjang membuat stok yang sedikit cepat habis sebelum kiriman berikutnya datang.
Kombinasi dari ketiga faktor ini—stok pusat yang kosong, kekhawatiran pedagang, dan distribusi yang lambat membentuk potensi krisis di daerah kepulauan yang 98 persen kebutuhan pangannya bergantung pada pasokan luar.
Hanya dua hari setelah hasil pantauan lapangan mengungkap fakta ini, Pemkab Kepulauan Meranti bergerak cepat. Disperindag UKM merumuskan langkah darurat bersama pihak terkait, lalu melayangkan surat resmi kepada Kepala Perum Bulog Divre Riau dan Kepri di Pekanbaru. Surat itu tak sekadar meminta bantuan pasokan, tapi juga memaparkan rantai persoalan dari hulu ke hilir, dengan tembusan kepada Ketua DPRD dan Kapolres.
Meski masih ada cadangan beras pemerintah dari pertengahan tahun, stok itu diperkirakan hanya bertahan beberapa minggu. Selebihnya, langkah cepat dari koordinasi dengan Bulog dan percepatan penugasan pasokan menjadi satu-satunya jalan agar asap dapur warga Meranti tetap mengepul. (R-01)
