'One Piece' Pernah Dipakai Wapres Gibran, Kini Jadi Pergunjingan Jelang Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus
Lambang bajak laut tokoh anime Topi Jerami Monkey D. Luffy dalam manga One Piece menjadi populer belakangan karena dikibarkan di banyak titik oleh masyarakat Indonesia jelang perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Lambang bajak laut tokoh anime Topi Jerami Monkey D. Luffy dalam manga One Piece menjadi populer belakangan karena dikibarkan di banyak titik oleh masyarakat Indonesia jelang perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).
Bendera bajak laut kelompok Topi Jerami ini adalah bagian ikonik dari manga One Piece sebenarnya dikenal dengan nama Jolly Roger.
Layaknya lambang bajak laut pada umumnya, bendera ini bergambar tengkorak manusia dengan silang tulang di belakangnya.
Namun, yang membedakan Jolly Roger kelompok tokoh utama One Piece dengan bajak laut lainnya adalah gambar tengkorak diberikan topi jerami.
Dikutip dari onepiece.fandom.com, bendera yang biasanya digunakan sebagai tanda peringatan bahaya itu memiliki makna lebih dalam.
Misalnya, bendera Jolly Roger Topi Jerami yang dikibarkan oleh kru Monkey D. Luffy bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan persahabatan.
Dalam dunia animasi One Piece, beberapa tokoh bahkan menjadikan Jolly Roger sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan penindasan.
Di beberapa cerita, simbol ini juga dipakai untuk menandai wilayah kekuasaan, bentuk proteksi, atau kritik terhadap dominasi Pemerintah Dunia.
Pernah Digunakan Gibran
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pun pernah menggunakan simbol Jolly Roger Topi Jerami pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Lambang itu dia gunakan dalam bentuk pin saat mendatangi rumah Presiden Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi calon presiden (capres), di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada 21 Januari 2024.
Gibran saat itu menggunakan kemeja berwarna biru langit dan pin berlambang Jolly Roger Topi Jerami di dada sebelah kirinya.
Namun, lambang "One Piece" di dada kiri Gibran tersebut kini ditafsirkan berbeda oleh pemerintah.
Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemasangan bendera One Piece ini adalah upaya memecah belah bangsa karena dikibarkan jelang HUT ke-80 RI.
"Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 31 Juli 2025, malam.
Menurut Dasco, pihaknya menerima masukan dari sejumlah lembaga intelijen yang menyebutkan bahwa kemunculan simbol-simbol tersebut diduga mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Dasco pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol atau gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa jelang peringatan kemerdekaan.
Dia menekankan pentingnya menjaga solidaritas nasional di tengah pesatnya kemajuan yang sedang diraih Indonesia.
“Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu.
Justru kita harus bersama melawan hal-hal yang seperti itu," ungkapnya.
Namun, dalam pernyataan terbarunya, Dasco juga meminta agar penggemar One Piece tidak didiskreditkan karena ramai pengibaran Jolly Roger di media sosial (Medsos).
Meskipun, dia menegaskan bahwa bendera yang harus dikibarkan dalam peringatan Kemerdekaan RI adalah bendera Merah Putih.
"Pada 17 Agustus, bendera Merah Putih tetap satu-satunya simbol nasional yang dikibarkan. Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat persatuan dan kebangsaan,” ujar Dasco dalam keterangannya pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Minta Negara Mendengar, bukan Menghakimi
Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Sunny Ummul Firdaus, menanggapi pernyataan anggota DPR yang menyebut pengibaran bendera bajak laut ala One Piece sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Menurut dia, penilaian semacam itu sebaiknya tidak disampaikan secara gegabah.
“Pernyataan tersebut perlu dianalisis dengan hati-hati. Tidak semua tindakan simbolik warga, dalam hal ini para sopir truk, bisa serta-merta ditafsirkan sebagai aksi politik atau pembangkangan terhadap konstitusi,” ujar Prof. Sunny kepada media, Jumat (1/8/2025).
Dia menilai, pengibaran bendera tersebut lebih tepat dibaca sebagai ekspresi heroisme imajinatif ketimbang pernyataan politik.
“Kemungkinan besar, mereka tidak sedang melawan pemerintah. Tapi sedang menarasikan nilai-nilai seperti keberanian menghadapi ketidakadilan, solidaritas, dan hasrat hidup bebas di tengah tekanan sistem yang mapan,” katanya.
Dia juga meminta agar pemerintah tidak bersikap reaktif dan mudah mengeneralisir ekspresi rakyat sebagai ancaman.
Sebaliknya, menurut dia, simbol-simbol yang muncul dari akar rumput justru bisa menjadi jendela untuk memahami aspirasi yang tersembunyi.
“Saya kira negara sebaiknya merespons ini dengan pendekatan kultural, bukan stigmatisasi.
Ajak mereka berdialog: mengapa mereka menyukai tokoh Luffy? Apa makna simbol bajak laut dalam keseharian mereka? Bisa jadi, itu cara mereka menyampaikan harapan atas negara yang lebih adil, membela yang lemah, dan bebas dari penindasan,” katanya.
Menurut Prof. Sunny, justru dalam pesan-pesan semacam itu terkandung nilai-nilai Pancasila.
“Jika ditafsirkan dengan empati, ekspresi semacam ini sangat Pancasilais. Negara harus mampu mendengarkan, bukan menghakimi,” ujarnya.(R-04)
