Jokowi Setop Ekspor CPO: Petani Sawit Indonesia Menjerit, Malaysia Gembira
Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah jika ingin kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng berdampak pada turunnya harga jual komoditas langsung berefek ke masyarakat. Foto: Net
SabangMerauke News - Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah jika ingin kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng berdampak pada turunnya harga jual komoditas langsung berefek ke masyarakat.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menyebut, tantangan pertama yakni munculnya dampak larangan ekspor terhadap penyerapan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Pada 2021 lalu, jumlah produksi CPO nasional sebanyak 46,88 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, yang digunakan untuk kepentingan domestik hanya 18,42 juta ton.
"Mengingat struktur industri CPO yang berbentuk oligopolistik dan memiliki daya tawar yang lebih kuat daripada petani, dapat dipastikan sebagian besar efek dari menurunnya penjualan CPO akan dibebankan ke petani," tulis LPEM FEB UI dalam Trade and Industry Brief, Sabtu (30/4/2022).
Dampak pertama ini telah terbukti beberapa hari sebelum kebijakan larangan ekspor resmi berlaku. Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), harga TBS sebelum larangan ekspor tercatat Rp4.200 per kg, sedangkan pasca pengumuman turun menjadi Rp1.800 per kg.
"Dengan demikian, perlu ada mekanisme tertentu agar TBS petani tetap terserap dengan harga yang layak, setidaknya sampai industri hilir mampu meningkatkan kapasitas produksinya," katanya.
Kedua, pemerintah perlu mengantisipasi dampak kebijakan ini terhadap situasi pasar di negara-negara tujuan ekspor produk turunan sawit Indonesia. Sikap hati-hati harus dimiliki, karena negara-negara tujuan ekspor sawit dari Indonesia berpotensi mengganti produk dari negara ini dengan produsen lain seperti Malaysia.
"Ketiga, tentu saja diperlukan konsistensi dan implementasi kebijakan ini di lapangan. Misalnya, mengingat disparitas harga yang tinggi di pasar domestik dan internasional, maka akan muncul insentif yang besar untuk melakukan penyelundupan. Dalam jangka panjang, tujuan lain dari pelarangan untuk hilirisasi produk olahan sawit memerlukan beberapa kebijakan lain yang strategis," ujarnya. (*)
