Kontraktor Asal Kalteng Menangi Tender Gedung Jantung RSUD Arifin Ahmad, 'Buang' Penawaran 20 Persen: Apakah Bisa Selesai?
Proyek gedung layanan jantung terpadu RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru disorot karena penawaran relatif rendah dan dimenangkan kontraktor asal Kalimantan Tengah. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Perusahaan asal Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng ditetapkan sebagai pemenang tender pembangunan gedung layanan jantung terpadu RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. Lelang proyek fisik bersumber dari DAK Provinsi Riau ini dimenangi oleh PT Griya Fortuna Buun.
Berdasarkan data yang di-posting di situs LPSE Provinsi Riau per Sabtu (30/4/2022) pagi ini, tender proyek diikuti sebanyak 100 perusahaan. Dimana, terdapat 3 perusahaan yang masuk ke tahapan evaluasi.
PT Griya Fortuna Buun melakukan penawaran terendah yang cukup mencolok dengan 'membuang' hampir 20 persen dari pagu anggaran. Diketahui, pagu anggaran proyek tersebut sebesar Rp 20,982 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 20,979 miliar. Sementara, PT Griya Fortuna Buun melakukan penawaran senilai Rp 16,783 miliar dan ditetapkan sebagai pemenang lelang.
Praktisi jasa konstruksi, Bismar Rambah menilai penawaran dengan 'membuang' sebesar 20 persen dari pagu anggaran patut dipertanyakan. Hal itu, dikhawatirkan berdampak serius terhadap mutu dan penyelesaian proyek sektor strategis kesehatan di Riau tersebut.
Soalnya, dipastikan pemenang lelang akan mengeluarkan lagi pembayaran pajak sebesar 15 persen yakni PPh dan PPN. Dengan demikian, penggunaan anggaran proyek praktis hanya tinggal 65 persen lagi dari pagu anggaran. Atau berkisar tersisa sekitar Rp 14,3 miliar untuk pelaksanaan proyek fisik tersebut.
"Saya meragukan sekaligus mempertanyakan apakah proyek tersebut akan bisa diselesaikan dengan anggaran tersisa sebesar itu. Ini sangat riskan dan berisiko tinggi. Padahal, gedung kesehatan itu bernilai strategis dan harus dibangun dengan mutu terbaik," kata Bismar Rambah yang merupakan mantan Ketua Gapensi Provinsi Riau ini.
Bismar mempertanyakan, apa dasar panitia lelang dan kelompok kerja (pokja) dalam menentukan perusahaan pemenang tender. Ia menyerukan agar proyek tersebut diawasi secara ketat dan berkelanjutan.
Termasuk mengawal apakah nanti akan dilakukan contract change order (CCO) di tengah jalan karena desifit anggaran proyek akibat penawaran yang relatif rendah dan berisiko tersebut. Ia mengingatkan agar pola CCO tidak dijadikan taktik untuk sekadar memenangkan perusahaan yang menawar rendah sekali.
"Saya minta agar NGO, aparat penegak hukum KPK, Jampidsus dan Bareskrim mengawasi secara ketat proyek ini. Karena saya menilai sangat berisiko sekali. Jangan nanti di tengah jalan ada CCO. Apalagi jika sampai didesain demikian hanya untuk memenangkan penawaran yang relatif rendah sekali. Ini proyek yang strategis dan harus dibangun dengan mutu terbaik," kata Bismar.
Mantan Wakil Ketua Komite Tetap Konstruksi Kadin Indonesia pusat ini juga mempertanyakan keberpihakan panitia lelang dan pokja terhadap keberadaan kontraktor lokal. Penetapan perusahaan asal Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menggarap proyek pagu anggaran Rp 20 miliar, dinilai bertolak belakang dengan janji pemda untuk pemberdayaan dan penguatan pelaku usaha kontraktor lokal di Riau.
Ia menilai, panitia lelang, pokja dan pihak terkait dalam penentuan pemenang tender, tidak sensitif dengan isu penguatan daya saing kontraktor lokal. Padahal, kerap kali pemda berkampanye soal perlunya kontraktor lokal naik kelas.
"Tapi, faktanya dengan kondisi itu justru kontraktor lokal jadi penonton di negeri sendiri. Ini sangat ironis sekali," pungkas Bismar.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Rahmad Ramadiyanto belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan SabangMerauke News, pagi ini. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Thomas, juga belum menjawab pesan konfirmasi yang dilayangkan media ini. Pihak PT Griya Fortuna Buun juga belum dapat diminta keterangannya ikhwal proyek ini. (*)
