Lonjakan Harga Sembako di Kepulauan Meranti, Ketika Rantai Pasok Terputus Karena Ulah Distributor
Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat melakukan peninjauan terhadap pedagang pasar beberapa waktu lalu. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah semilir angin laut Selat Air Hitam yang biasanya menenangkan, kini terselip keluhan para ibu rumah tangga di pasar-pasar tradisional. Harga cabe dan bawang melonjak tinggi, seperti tak terkendali. Para pedagang hanya bisa mengangkat bahu, sementara pembeli mengeluh.
Dalam beberapa hari terakhir, lonjakan harga sembako di Kabupaten Kepulauan Meranti tak hanya terasa, tetapi juga menyengat seperti rasa cabe itu sendiri. Stok barang menipis, dan pasokan dari Kepulauan Riau yang selama ini jadi penopang utama terhenti.
Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) yang selama ini menjadi tumpuan, kini menghadapi hambatan. Dispensasi yang memungkinkan distribusi sembako dari wilayah FTZ tanpa hambatan aturan kini terganjal. Kapal-kapal pengangkut bahan pokok dari Batam dan Tanjungpinang tak lagi bisa bersandar seperti biasa. Ketika laut tak lagi menjadi jalur mudah, maka dapur masyarakat pun mulai resah.
Padahal, jarak Kepulauan Meranti ke Kepulauan Riau jauh lebih dekat dibanding harus mengandalkan pasokan dari Pulau Jawa. Tapi kini, ketika distribusi dari FTZ terganggu, pilihan pasokan pun berputar ke jalur darat dan laut yang jauh dan mahal dari Jawa dengan biaya bongkar muat, pelabuhan, hingga rantai pasok yang panjang dan ruwet.
Tak hanya soal jarak, infrastruktur menjadi penyumbang utama masalah. Jalanan belum memadai, pelabuhan yang terbatas, dan moda transportasi yang tak efisien membuat ongkos logistik kian menumpuk, dibebankan pada harga barang yang akhirnya harus dibayar masyarakat.
Distribusi pangan di Indonesia selama ini terlalu terpusat. Ketika daerah kepulauan seperti Meranti tak mendapat perhatian dalam sistem distribusi nasional, maka inilah hasilnya—harga melambung, pasokan menipis, dan masyarakat yang jadi korban.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya telah menyiapkan jalan agar warganya tak harus mengeluh soal harga sembako. Melalui Disperindag UKM, mereka menggagas kebijakan distribusi alternatif, yakni pasokan bahan pokok dialihkan dari Pulau Jawa ke Kepulauan Riau, yang lebih dekat dan berada dalam kawasan FTZ.
Tujuannya jelas—memangkas biaya distribusi, menjamin stok tetap tersedia, dan menjaga harga tetap ramah di kantong masyarakat. Bahkan hitung-hitungan pemerintah menunjukkan, selisih harga dari jalur FTZ bisa lebih murah hingga 20 persen dibandingkan dari Pulau Jawa.
Namun, harapan itu perlahan dikoyak oleh praktik nakal para distributor. Ketika niat baik tak sejalan dengan integritas pelaku usaha, distribusi yang semula lancar jadi rusak. Manifest kapal sering tak sesuai dengan barang yang dibawa. Akibatnya, otoritas seperti Bea Cukai dan pihak karantina harus menahan kapal-kapal tersebut. Barang tertahan, stok menipis, harga pun melonjak.
Sembako yang seharusnya jadi kebutuhan dasar berubah menjadi barang mewah di dapur rakyat kecil. Harga bawang merah misalnya, sempat bertahan tinggi di angka Rp 48.000 per kilogram selama 22–28 Juli, baru turun menjadi Rp 42.000 pada 29 Juli. Harga cabai merah malah sempat meroket dari Rp 50.000 menjadi Rp 55.000, lalu menurun sedikit menjadi Rp 48.000.
Begitu juga cabai merah keriting. Dari Rp 30.000 di awal Juli, sempat melonjak ke Rp 38.000 per kilogram, lalu turun perlahan ke angka Rp 35.000. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem jika dikendalikan oleh tangan-tangan serakah yang bermain di balik layar logistik.
Masyarakat di Kepulauan Meranti kini harus membayar harga dari sebuah kelalaian yang bukan mereka lakukan. Kebijakan telah dibuat, jalan sudah dibuka, tapi selama masih ada pihak-pihak yang bermain curang, maka kesejahteraan rakyat akan selalu tersendat di dermaga kepentingan.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Disperindag UKM) Kepulauan Meranti, Marwan, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saat dikonfirmasi soal kisruh distribusi sembako dari wilayah FTZ, ia hanya bisa menghela napas panjang.
Pemerintah daerah, kata Marwan, sudah bekerja keras. Dispensasi dari kawasan Free Trade Zone bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Tapi karena tekad untuk membantu masyarakat, segala upaya ditempuh agar harga kebutuhan pokok di Kepulauan Meranti tetap terjangkau dan stabil.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Niat baik itu dicederai oleh ulah oknum distributor nakal yang memanipulasi daftar manifest kapal. Akibatnya, barang tertahan di pelabuhan, stok menipis, dan harga pun naik tajam.
"Terkadang apa yang kita lakukan baik, ternyata belum bisa berdampak baik. Apa yang kita lakukan adalah untuk membantu masyarakat namun sering disalahartikan. Padahal selisih harganya hampir 20 persen jika dibandingkan dengan mendatangkan barang dari Pulau Jawa. Jaraknya jauh dan prosesnya tidak mudah," kata Marwan dengan nada getir.
Disperindag UKM tak bekerja dalam ruang hampa. Mereka setiap hari dipantau oleh SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) milik Kementerian Perdagangan. Lewat sistem ini, data harga dan ketersediaan bahan pokok terus dimonitor. Harga-harga di Kepulauan Meranti dibandingkan dengan daerah lain, sebagai acuan nasional dalam pengambilan keputusan.
Namun semua upaya ini bisa runtuh hanya karena satu titik lemah di rantai distribusi. Ketika integritas pelaku distribusi tergelincir, maka dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat kecil.
Kini, bukan hanya harga sembako yang naik, tapi juga kepercayaan masyarakat yang ikut tergores. Pemerintah daerah pun harus bekerja dua kali lebih keras, bukan hanya menjaga pasokan, tapi juga menambal luka yang ditinggalkan oleh segelintir oknum yang bermain di air keruh. (R-01)
