Indonesia Transfer Data Pribadi ke AS, Ini Kata Pakar Keamanan Siber
Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Indonesia bakal memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu kesepakatan tarif impor.
Hal itu tercantum dalam bagian yang membahas penghapusan hambatan terhadap perdangan digital.
Gedung Putih menyebut, AS dan Indonesia sepakat untuk menuntaskan komitmen di bidang perdagangan digital, jasa, dan investasi.
"Salah satu komitmen yang diambil Indonesia adalah memberikan kepastian hukum mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayah Indonesia ke AS," bunyi pernyataan Gedung Putih, Rabu (23/7/2025).
Lantas, bagaimana tanggapan pakar keamanan siber mengenai Indonesia transfer data ke AS itu?
Tanggapan pakar keamanan siber soal transfer data ke AS
Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, mengatakan data pribadi milik warga Indonesia sebenarnya sudah tersimpan di luar negeri melalui layanan Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain.
“Soal kedaulatan data saya tidak berkomentar, karena dengan layanan Google, Whatsapp dan lainnya pun sebenarnya data kita sudah ada di luar negeri,” kata dia kepada media, Kamis (25/7/2025).
Namun, data strategis seperti data pertahanan atau data penting lainnya, sebaiknya disimpan di Indonesia dan terlindung dengan baik.
Cara perlindungan data tersebut, salah satunya menggunakan enkripsi yang kuat. Sehingga tidak bisa dibaca sekalipun bocor.
“Itu yang paling penting,” tutur Alfons.
Aturan soal data pribadi
Alfons merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
PP itu menyatakan bahwa data non strategis termasuk data privat boleh disimpan di luar negeri asakan memenuhi ketentuan pelindungan data.
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur lebih jelas lagi mengenai hal itu.
Dengan begitu, data pribadi boleh di transfer keluar negeri asalkan negara tujuan punya perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari UU Nomor 27 Tahun 2022.
Kasus kebocoran data dan ransomware di AS
Alfons menyampaikan, AS sempat beberapa kali mengalami kebocoran data besar, seperti Equifax (2017), Facebook–Cambridge Analytica (2018), dan lain-lain.
“Tapi sering berujung pada denda miliaran dollar, class-action, investigasi kongres,” ucap dia.
Selain itu, AS juga sempat mendapatkan beberapa kali serangan siber ransomware dan perlu menebusnya karena terenkripsi.
Alfons menyampaikan, serangan ransomware tersebut termasuk Colonial Pipeline (2021), MBM Resorts-Caesars Las Vegas (2023), dan sebagainya.
“Apakah AS bisa buka datanya? Nyatanya mereka bayar uang tebusannya ke pembuat ransomware demi mendapatkan data dan bisa operasional,” ujar dia.
Sebaiknya bagaimana?
Dengan begitu, sebaiknya data pribadi yang ditransfer ke AS perlu dienkripsi dengan baik, serta tidak boleh diakses tanpa persetujuan eksplisit.
Perusahaan di AS juga harus tunduk pada undang-undang mengenai pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
Kemudian, Alfons menilai harus ada perjanjian bilateral untuk mencegah penyalahgunaan oleh otoritas asing.
“Secara hukum tertulis (de jure), Indonesia sekarang punya perlindungan data pribadi yang lebih menyeluruh daripada AS,” papar dia.
“Tapi secara pelaksanaan dan budaya hukum (de facto), AS masih jauh lebih unggul, baik dari sisi penegakan, kesiapan institusi, maupun respon terhadap pelanggaran,” imbuhnya.(R-04)
