Hadapi Karhutla, BNPB Gelontorkan Rp165 Ribu/Hari untuk Personel Satgas Darat Riau
Kasat Samapta Polres Kepulauan Meranti, AKP Timur Brata Yuda memimpin langsung pendinginan di Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan bersama TNI dan Polri telah menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) darat tambahan di empat kabupaten kota prioritas di Riau.
Satgas bertujuan untuk perbantuan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) nantinya akan diperkuat personel TNI dari satuan tempur dari Batalyon 132 di Salo Kampar sebanyak 100 personel. Kemudian ditambah 100 personel lagi dari kepolisian setiap kabupaten di Riau.
"Meski statusnya BKO administrasi BNPB, namun secara teknis tetap di bawah kendali langsung komandan masing-masing," jelas Suharyanto, Selasa (22/7/2025).
Dijelaskan Kepala BNPB, untuk penempatan akan didistribusikan sesuai kebutuhan lokasi pemadaman Karhutla. BNPB akan melengkapi semua kebutuhan perlengkapan perlatan. Seperti, pompa, alat pelindung diri (APD), sepeda motor trail, dan kendaraan patroli.
Tak hanya itu, BNPB juga sudah menyiapkan biaya operasional disiapkan oleh BNPB. Setiap personel akan mendapatkan sebesar Rp165 ribu per hari.
Pada kesempatan ini Suharyanto pun mengingatkan pentingnya patroli aktif terutama setelah pemadaman selesai. Tujuanya untuk mencegah pembakaran ulang.
Patroli darat ini dipandang efektif untuk memberikan efek gentar kepada mereka yang akan berbuat membakar lahan. Selain itu juga aparat yang berpatroli bisa memberikan edukasi perihal bahaya membakar lahan.
“Kehadiran aparat di titik-titik rawan akan membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membakar. Kami percaya Dandim dan Kapolres memahami teknis di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa operasi darat merupakan kunci utama dalam penanggulangan Karhutla. Tanpa mengesampingkan bantuan pemadaman dari tim udara dengan water bombing.
Namun, dengan kondisi api sudah meluas melahap lahan dan hutan, penyiraman air dari udara dengan kapasitas terbatas bak memadamkan rumah yang terbakar hebat dengan segayung air.
Semakin banyak penyiraman dan durasi waktunya, artinya semakin membengkak pula biaya operasional yang harus dikeluarkan negara. Bayangkan saja papar Suharyanto lagi, untuk operasional heli water bombing per jam-nya mencapai 11.000 US dollar atau setara Rp165 juta dengan nilai kurs dolar 15 ribu rupiah.
"Kalau kebakarannya sudah besar, sangat sulit dipadamkan. Kita masih ingat tahun 2019, jarak pandang di Pekanbaru hanya dua meteran. Jangan sampai terulang lagi," ujarnya. (R-05)
