Menulis Masa Depan Kepulauan Meranti: Muzamil Tegaskan RPJMD 2025-2029 Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Amanah Visi dan Misi
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang - Langkah demi langkah para pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Meranti menyatu dalam satu tujuan yakni merancang masa depan daerah. Di bawah gemerlap lampu ballroom Afifa, Selasa pagi (22/7/2025), ruangan penuh dengan semangat, bukan hanya karena hadirnya para pejabat tinggi, melainkan karena harapan besar yang menggantung dalam setiap rancangan dan proyeksi pembangunan jangka menengah daerah lima tahun ke depan.
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ini bukan sekadar seremonial rutin. Ia adalah panggung awal untuk menyusun arah pembangunan Kepulauan Meranti di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, hadir membuka kegiatan, berdampingan dengan Ketua DPRD H. Khalid Ali, serta para narasumber yakni Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Riau Paidi, S.Hut., MT dan Direktur Pusat Kajian SDGs UIR. Dr. Azharuddin M Amin. M.Sc,
Musrenbang ini menjadi kelanjutan dari serangkaian tahapan perencanaan sebelumnya, termasuk Kick-Off penyusunan RPJMD dan Forum Konsultasi Publik penandatanganan Nota Kesepahaman atas Rancangan Awal RPJMD, serta pelaksanaan Forum Rencana Strategis Lintas Perangkat Daerah yang telah digelar untuk menyelaraskan misi pembangunan antar sektor.
Suasana dalam ballroom tak hanya berisi presentasi dan diskusi teknis. Ada denyut semangat kolaborasi yang terasa hidup. Kepala OPD duduk bersama, berdiskusi lintas sektor, membahas arah pembangunan yang menyentuh semua lapisan—mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi daerah dan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
Dr. Azharuddin M. Amin, pakar dari Pusat Kajian SDGs UIR, menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk daerah seperti Meranti yang kaya potensi namun juga penuh tantangan geografis.
"RPJMD ini harus mampu menjawab bukan hanya kebutuhan saat ini, tapi juga menyiapkan generasi masa depan. Kita tidak bisa membangun dengan pola pikir kemarin," tegasnya.
Dari forum ini, jalan menuju RPJMD yang inklusif dan partisipatif mulai digariskan. Harapan pun kembali disemai agar lima tahun ke depan bukan hanya tentang infrastruktur yang dibangun, tapi tentang harapan masyarakat yang dijawab dan masa depan Meranti yang lebih cerah.
Di tengah rangkaian forum Musrenbang RPJMD yang penuh dinamika, suara tenang Kepala Bapperida Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, membawa audiens menyelami dasar pijakan penting di balik perencanaan besar lima tahunan ini. Bukan hanya sekadar menyusun program, tetapi merangkai arah pembangunan yang melibatkan suara semua elemen.
Dengan penuh ketegasan, Abu Hanifah menjelaskan bahwa seluruh proses ini berlandaskan hukum dan pedoman yang jelas: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Dua regulasi yang menjadi kompas dalam menyusun RPJMD serta Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menghimpun masukan, saran, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Karena RPJMD bukan sekadar dokumen pemerintah, tapi cerminan kehendak masyarakat yang harus kita tuangkan dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menggambarkan proses ini seperti menyempurnakan sebuah lukisan besar di mana setiap warna, garis, dan goresan adalah kontribusi dari masyarakat, akademisi, tokoh daerah, hingga seluruh stakeholder. Semua dikumpulkan untuk mengubah rancangan awal RPJMD menjadi rancangan akhir yang matang, realistis, dan berpihak pada kepentingan publik.
Abu Hanifah pun mengajak seluruh pihak untuk tak sekadar hadir secara formal, tapi benar-benar terlibat. Karena dari musyawarah ini, Meranti sedang menuliskan babak penting sejarah pembangunannya.
“Pembangunan tak bisa dilakukan oleh satu tangan, ia harus lahir dari banyak pemikiran yang dipadukan dalam satu visi: Meranti yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera,” tutupnya.
Suasana di Ballroom Afifa pagi itu bukan sekadar formalitas. Di balik layar proyektor yang menampilkan slide demi slide visi pembangunan, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, berdiri penuh keyakinan. Ia tidak hanya memberi sambutan, tetapi menjawab langsung berbagai persepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat.
“Banyak yang mengira ini cuma seremoni, padahal Musrenbang RPJMD ini adalah amanah Undang-undang. Tanpa ini, kita tidak bisa menyusun APBD dan tak mungkin membuat peta jalan pembangunan daerah ke depan,” ujar Muzamil, membuka sambutannya dengan nada tegas namun tetap mengalir santai.
Ia mengakui, dalam beberapa hari terakhir, dirinya dihubungi oleh sejumlah pihak—sebagian mengkritik karena dianggap terlalu sering mengadakan acara formal. Namun Muzamil menjelaskan, kegiatan seperti Musrenbang RPJMD dan forum konsultasi publik yang berlangsung hari ini dan beberapa waktu lalu adalah tahapan wajib dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat visi dan misi kepala daerah.
“RPJMD ini adalah cerminan dari visi dan misi kami—saya bersama Bupati H. Asmar. Ini bukan keinginan pribadi, melainkan janji politik yang telah kami sampaikan ke publik dan dilaporkan secara resmi ke KPU. Jadi ini adalah ruang terbuka untuk kita semua memikirkan seperti apa Meranti lima tahun ke depan,” jelasnya dengan penuh keterbukaan.
Tak hanya berhenti pada kata-kata, Muzamil pun menyampaikan presentasi lengkap berisi arah pembangunan dan fokus strategis yang mereka emban sejak awal masa kampanye. Ia menilai, banyak ASN dan pejabat mungkin belum mengetahui secara utuh seperti apa garis besar visi dan misi kepala daerah, karena keterbatasan waktu dan informasi saat Pilkada lalu.
“Ini momen penting bagi seluruh OPD. Jangan sampai ada pejabat yang tidak tahu arah pembangunan daerah. Kita harus tahu dari mana kita mulai dan ke mana kita melangkah. Karena semua program nanti bermuara pada satu hal yakni kesejahteraan masyarakat Meranti,” tegasnya.
Musrenbang ini pun bukan hanya pertemuan teknokratis. Di dalamnya mengalir semangat kolektif untuk mengubah rencana menjadi kenyataan, dan menjadikan visi politik sebagai pijakan konkret dalam perencanaan keuangan dan program daerah.
Muzamil juga menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan mandat dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 itu harus diselesaikan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Dokumen ini menjadi pedoman utama pembangunan daerah lima tahun ke depan.
"RPJMD adalah penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yakni menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera (UAS)," tegasnya.
Wakil Bupati itu juga memaparkan delapan misi strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan infrastruktur, transportasi antar pulau, pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi berbasis UMKM, nilai keagamaan, hingga pelibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan.
Di balik wajah serius dan nada tegasnya Muzamil Baharuddin, menyampaikan pesan yang tak sekadar bersifat administratif—tapi juga menggugah nurani. Dalam suasana Musrenbang RPJMD yang penuh dengan angka, grafik, dan proyeksi, ia menyisipkan harapan besar terhadap para pemimpin perangkat daerah yang baru saja dilantik.
“Kami punya ekspektasi tinggi terhadap pejabat yang baru dilantik. Kita harus bersama, dengan semangat baru, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang sedang dihadapi daerah ini," ujarnya.
Bagi Muzamil, keberhasilan visi dan misi pemerintah daerah bukanlah soal ambisi pribadi. Ia berkali-kali menegaskan bahwa visi Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera harus dijalankan dengan kesadaran penuh akan realitas: kemampuan keuangan daerah, tantangan infrastruktur, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kami tidak muluk-muluk. Visi dan misi yang kami susun sejak masa kampanye pun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang kita miliki saat ini. Tapi yang terpenting, seluruh ASN dan OPD harus tahu dan benar-benar paham ke mana arah yang akan kita tuju," ujarnya lagi.
Muzamil tahu betul, memimpin bukan soal berdiri di depan, tapi soal menggandeng semua pihak agar berjalan bersama. Karena itu ia menyerukan kolaborasi, bukan kompetisi. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kerjasama, sinergi, dan keikhlasan agar bisa menyusun rencana akhir pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.”
Tapi di balik visi pembangunan fisik dan ekonomi, ia menyelipkan pesan moral yang dalam. Tentang integritas. Tentang prinsip. Tentang hati nurani dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya ingin tegaskan satu hal. Jangan pernah ajari kami untuk menjadi jahat. Siapa pun yang memahami arti dari kalimat ini, saya yakin dia akan tahu bahwa kami ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucapnya.
Pernyataan itu bukan sekadar peringatan, tapi ajakan bahwa pembangunan sejati dimulai dari keberanian untuk bersih dan kejujuran dalam mengambil keputusan.
Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan terkait beberapa permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Seperti masih tingginya tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga masih rendah dan angka pertumbuhan ekonomi yang juga relatif masih rendah serta tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan di atas rata-rata.
Mengingat persoalan-persoalan tersebut, dia mengajak seluruh pihak yang hadir dalam Musrenbang ikut memberikan masukan, ide dan solusi agar yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud.
"Dalam perumusan rancangan RPJMD yang dilaksanakan saat ini, harus lebih teliti dan benar-benar memperhatikan segala masukan, sumbangsih pikiran yang nantinya akan dimasukan di dalam dokumen kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029," ujar Muzamil.
Lebih rinci dipaparkan, Kabupaten Kepulauan Meranti, gugusan pulau seluas 3.623,95 km² di bibir timur Sumatera, menyimpan dinamika pembangunan yang tidak sederhana. Di balik pesona alam dan keramahan masyarakatnya, Meranti masih bergulat dengan tantangan-tantangan mendasar yang tak bisa lagi ditunda penyelesaiannya.
Dalam lima tahun terakhir, sejumlah capaian makro ekonomi menunjukkan progres yang cukup positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misalnya, terus mengalami kenaikan dari angka 65,50 pada tahun 2020 menjadi 69,64 pada 2024. Pertumbuhan rata-ratanya menyentuh 1,13 persen per tahun. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Namun, di sisi lain, wajah kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar wilayah. Tahun 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 23,15 persen, atau hampir 49 ribu jiwa. Penurunannya dari tahun-tahun sebelumnya memang ada, tetapi tak cukup signifikan untuk membawa perubahan besar dalam struktur kesejahteraan warga.
Angka pengangguran pun naik-turun. Setelah sempat melonjak pada masa pandemi 2020 sebesar 7,94 persen, berhasil ditekan hingga menjadi 4,51 persen di tahun 2024, menunjukkan tren penurunan yang positif. Namun pekerjaan rumah masih banyak, terutama dalam membuka lapangan kerja yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah.
Pertumbuhan ekonomi pun tak lepas dari dinamika nasional dan global. Dari hanya 0,43 persen di tahun 2020, ekonomi Meranti sempat menyentuh 4,81 persen di 2023, sebelum menurun kembali ke 3,33 persen di 2024. Rata-rata pertumbuhan yang masih fluktuatif ini menunjukkan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang belum sepenuhnya tahan terhadap guncangan eksternal.
Tapi tantangan terbesar Meranti hari ini bukan hanya dalam angka statistik. Ia hadir nyata di jalanan berlubang dan berlumpur yang membelah desa ke desa. Dari total 929,41 km jalan kabupaten, hanya 9,27 persen dalam kondisi baik, sementara 13,87 persen rusak berat dan hampir 49 persen rusak ringan. Aksesibilitas Meranti, berdasarkan indeks yang digunakan, hanya berada di angka 0,29—jauh dari ideal.
Tak hanya itu, persoalan dasar seperti akses air minum masih menghantui kehidupan warga. Hingga 2024, hanya 5,34 persen rumah tangga yang mendapat akses air minum layak. Bahkan 41,50 persen rumah tangga masih belum memiliki sistem sanitasi yang layak untuk pembuangan air limbah tinja.
Di pesisir, abrasi pantai menjadi ancaman nyata yang terus menggerus daratan. Dari total panjang abrasi 137 km, baru 1.213 meter (atau hanya 0,89 persen) yang berhasil ditangani hingga 2024. Sementara itu, Selatpanjang dibayangi krisis pengelolaan sampah. Dari timbunan 20 ton per hari, hanya 31,50 persen yang tertangani, dan hanya 7,30 persen yang berhasil dikurangi lewat prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Di tengah angka-angka tersebut, satu hal menjadi jelas, dimana pembangunan di Kepulauan Meranti tidak bisa hanya mengandalkan rutinitas administratif. Dibutuhkan lompatan, bukan hanya langkah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya program sektoral. Dan yang paling penting, dibutuhkan kemauan politik dan keberpihakan yang nyata pada masyarakat di garis depan pembangunan.
Karena Kepulauan Meranti bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah rumah bagi puluhan ribu jiwa yang menanti perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dari keberanian membaca data sebagai cerita, bukan hanya sebagai laporan. (R-04)
