BNPB Minta Riau Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyoroti Provinsi Riau sebagai wilayah dengan jumlah titik panas (hotspot) dan firespot terbanyak di antara enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, mengingat bencana kebakaran sudah terjadi di sejumlah daerah.
"Untuk enam provinsi prioritas, Riau ini yang paling banyak titik panas. Tadi Pak Kalaksa sampaikan kalau daerah-daerah kan sudah kebakaran. Provinsi sebaiknya sudah langsung menetapkan status tanggap darurat, bukan siaga darurat lagi, karena sudah terjadi bencananya," ucapnya saat melakukan pertemuan di Lanud Rsn Pekanbaru, Senin (21/07/2025).
Diungkapkan, peningkatan status menjadi tanggap darurat akan mempermudah pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan secara langsung dan maksimal ke daerah. BNPB mencatat, dari 12 kabupaten/kota di Riau, sebagian besar sudah terdampak kebakaran hutan dan lahan dengan intensitas yang bervariasi.
"Kenapa harus tanggap darurat, supaya pemerintah pusat ini leluasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Untuk data kami memang sudah ada mengetahui 12 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau, ada beberapa yang sudah terjadi kebakaran. Besarannya memang bervariasi," ungkapnya.
Dua wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Ia mengingatkan potensi munculnya gangguan asap lintas negara jika tidak segera ditangani.
"Kita mohon Dumai dan Bengkalis ini menjadi perhatian betul karena letaknya dekat sekali dengan wilayah Malaysia. Beberapa tahun ini kita selalu mengusahakan jangan sampai negara Singapura dan Malaysia ini protes gara-gara terganggu dengan kiriman asap dari wilayah Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjur, ia menjelaskan bahwa tantangan tahun ini seharusnya lebih ringan dibandingkan tahun 2023 yang dilanda El Nino. Ia menyebut kondisi cuaca di tahun 2025 masih relatif basah di sebagian besar wilayah, bahkan beberapa daerah masih mengalami banjir.
"Kalau di tahun 2023 yang El Nino saja kita bisa, masa kita di 2025 tidak bisa. Karena itu di tahun ini kebakaran seharusnya lebih kecil, sebab cuacanya juga masih relatif basah. Tadi di daerah-daerah lain itu justru masih banjir bencananya. Jadi ini mohon perhatian betul," pungkasnya. (R-05)
