Puluhan Kilometer Jalan Poros di Pulau Rangsang Rusak Parah, Anggaran Pokir DPRD Dapil Setempat Jadi Solusi yang Dinanti
Jalan poros Peranggas menuju Kayu Ara yang semakin hancur dimakan waktu dan cuaca. Foto:SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah gemuruh angin dan derasnya hujan yang mengguyur Pulau Rangsang, ada pemandangan yang tak pernah berubah yakni jalan poros Peranggas menuju Kayu Ara yang semakin hancur dimakan waktu dan cuaca.
Lubang-lubang menganga seolah menjadi jebakan maut bagi para pengendara. Ketika hujan datang, air tergenang membentuk kolam-kolam dalam yang tak terlihat dasarannya, membuat motor dan gerobak kerap terperosok. Risiko kecelakaan menghantui setiap yang melintas, dari petani yang membawa hasil kebun, hingga anak-anak sekolah yang menempuh perjalanan dengan penuh hati-hati.
“Kami bukan minta jalan berlapis beton, kami cuma minta jalan ini bisa dilewati tanpa harus takut jatuh,” ujar salah satu warga yang setiap hari melintasi jalan itu.
Jalan ini bukan sekadar base yang rusak, ia adalah urat nadi perekonomian warga yang menjadi penghubung antar tiga kecamatan di Kepulauan Meranti. Di sinilah hasil bumi diangkut, anak-anak berangkat ke sekolah, dan warga menuju ibukota kabupaten. Namun hingga hari ini, perbaikan jalan itu belum juga dimulai.
Dinas terkait menyatakan bahwa anggaran perbaikan belum tersedia karena terjadi defisit dan rasionalisasi, sehingga proyek infrastruktur ini kembali tertunda. Kabar ini menjadi pukulan bagi warga yang sudah bertahun-tahun menanti sentuhan pembangunan.
Namun, di tengah kekecewaan itu, muncul harapan baru. Usulan untuk mengalokasikan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dari anggota DPRD yang berasal dari Dapil setempat mulai mengemuka. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi solusi cepat untuk memperbaiki jalan poros yang sudah lama dikeluhkan.
“Kalau masih menunggu kucuran anggaran APBD, bisa jadi tidak masuk tahun ini. Maka kami tawarkan Pokir anggota dewan untuk difokuskan ke jalan ini. Ini cara mempercepat pembangunan,” ungkap Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia ST.
Kini, bola ada di tangan para wakil rakyat. Jalan rusak tak hanya bicara tentang infrastruktur, tapi tentang keberpihakan dan kepedulian. Apakah suara rakyat akan benar-benar diperjuangkan, atau kembali tenggelam dalam lubang-lubang anggaran yang tak berpihak?
Warga masih menunggu, tak hanya perbaikan jalan, tapi juga perbaikan sikap dan arah kebijakan. Karena bagi mereka, jalan yang mulus bukan kemewahan, namun itu adalah kebutuhan dasar.
Dari Peranggas di Desa Lemang hingga ke Desa Telesung, sepanjang 60 kilometer membentang jalan yang kini lebih layak disebut jalur perjuangan. Bukan tanpa alasan: jalan ini rusak parah, berlubang, dan nyaris tak bisa dilalui saat hujan tiba. Tak hanya di sana, jalan menuju Desa Wisata Bokor pun mengalami nasib serupa—rusak berat membentang sepanjang 15 kilometer, menunggu kepedulian dari mereka yang punya kuasa.
Sekretaris Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST itu juga mengakui bahwa sebagian besar kerusakan masuk kategori berat. Hanya beberapa titik yang dinilai rusak ringan. Namun semua itu tetap menyulitkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada akses transportasi darat.
Dia menyebutkan, kondisi keuangan yang cukup memprihatinkan butuh strategi bagaimana dengan ketersediaan keuangan yang sedikit, pembangunan bisa dilakukan optimal dan masyarakat bisa merasakan dampaknya.
“Kondisi keuangan kita sangat memprihatinkan. Jadi butuh strategi bagaimana uang yang sedikit ini bisa tetap dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ungkap Rahmat.
Upaya sementara yang bisa dilakukan adalah pemeliharaan, bukan pembangunan baru. Seperti yang telah diterapkan pada ruas jalan Lukun–Sungai Tohor, dengan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk 15 kilometer, hanya sebatas menambal dan meratakan bagian yang paling parah.
"Terhadap jalan tersebut bukan dilakukan pembangunan baru namun pemeliharaan dan kisaran anggarannya sekira Rp 2 miliar dengan jarak 15 kilometer dan itu sudah kita laksanakan di ruas jalan Lukun- Sungai Tohor," kata Rahmat Kurnia.
Namun anggaran APBD saja jelas tak cukup. Karena itu, Rahmat menekankan pentingnya keterlibatan anggota DPRD, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) tersebut. Ia mengusulkan agar anggaran Pokir dititipkan ke dinas PUPR agar bisa difokuskan pada perbaikan jalan yang menyentuh basis konstituen mereka.
“Kalau Pokir bisa dibagi dengan beberapa anggota DPRD dari dapil yang sama, kami bisa langsung eksekusi di lapangan. Ini bisa jadi strategi kolaboratif yang efektif dan juga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi konsisten di basis mereka," ujarnya.
Di tengah tekanan keterbatasan daerah, PUPR juga tidak tinggal diam. Mereka mencoba ikhtiar ke tingkat provinsi dan pusat, mengusulkan agar ruas-ruas jalan ini masuk dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2025–2029.
Namun seperti biasa, ketidakpastian menjadi bayang-bayang. Meski ruas jalan tersebut masuk daftar Renstra, belum ada jaminan apakah akan menjadi skala prioritas dalam waktu dekat.
"Kami berharap berkolaborasi mengingat anggaran kita juga tak ada dan itu di level kabupaten, di level provinsi kami tetap mengajukan usulan dan ruas itu masuk Renstra Kementerian PU tahun 2025-2029, namun kita tidak mengetahui kepastian mana yang jadi skala prioritas," tukasnya.
Kini masyarakat hanya bisa menunggu antara realisasi janji dan rintangan fiskal yang mendera. Jalan yang rusak tidak hanya menjadi simbol lemahnya infrastruktur, tapi juga menjadi potret ketimpangan pembangunan dan komunikasi antar lembaga pemerintahan. Satu hal yang pasti, warga tidak butuh jalan yang mulus berkilau, mereka hanya ingin bisa lewat tanpa harus terjatuh.
Untuk diketahui, anggota DPRD yang terpilih dari daerah pemilihan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir ada lima orang, mereka diantaranya, Sopandi, Tengku Mohd Nasir, Al Amin, Suji Hartono, dan Idris Sudin.
Adalah Tengku Mohd Nasir, satu dari lima anggota DPRD Kepulauan Meranti dari daerah pemilihan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir, yang menyatakan kesiapannya mengalokasikan dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk perbaikan jalan poros tersebut.
"Saya pribadi tak ada masalah untuk menggelontorkan dana Pokir saya untuk perbaikan jalan rusak ini. Karena ini juga demi kampung halaman sendiri," ujarnya lugas, mengenang langkah serupa yang sudah dilakukannya sebelumnya di Desa Sialang Pasung, dengan total alokasi Rp 500 juta dari dana Pokir miliknya.
Ia mengakui, upaya ini butuh kebersamaan. Tidak bisa hanya satu orang yang peduli. Butuh gerakan bersama dari para wakil rakyat lain yang juga berasal dari dapil yang sama yakni Sopandi, Al Amin, Suji Hartono, dan Idris Sudin.
"Karena masing-masing anggota DPRD juga punya kepentingan lain, untuk itu jangan saya yang mengatakan. Harusnya Dinas PUPR yang menyampaikan nantinya kepada masing-masing anggota DPRD," ucapnya, menekankan pentingnya inisiatif dari pihak teknis pemerintah.
Apa yang disampaikan Tengku bukan hanya soal alokasi anggaran. Ini tentang keberpihakan. Bahwa ketika pemerintah daerah tengah terseok karena defisit dan rasionalisasi, justru langkah konkret dari legislatif bisa menjadi jalan keluar.
Langkah ini pun bisa menjadi simbol, bahwa politik bukan hanya tentang janji—tetapi bukti. Bahwa jalan di kampung, meski jauh dari sorotan kota, tetap layak diperjuangkan.
“Mulai dari sekarang lah kita melakukan pembenahan, meskipun anggaran terbilang minim,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan, komitmen seperti inilah yang menjadi nyala kecil harapan. Jalan poros itu bukan sekadar akses fisik, melainkan jalur utama bagi mobilitas, ekonomi, pendidikan, dan masa depan warga di tiga kecamatan. Maka, siapa pun yang memperjuangkannya, telah ikut serta menenun masa depan kampung halaman. (R-01)
