PT Bumi Siak Pusako Rugi Rp 238 Miliar, Pemegang Saham Terima Laporan Keuangan Persero 2024, Kok Bisa?
PT Bumi Siak Pusako (BSP) dilaporkan mengalami kerugian mencapai 14,7 juta USD (setara Rp 238 miliar pada kurs Rp 16.200) tahun buku 2024. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - PT Bumi Siak Pusako (BSP) dilaporkan mengalami kerugian mencapai 14,7 juta USD (setara Rp 238 miliar pada kurs Rp 16.200). Kerugian tersebut tertuang dalam laporan keuangan persero tahun buku 2024 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (30/6/2025) di Novotel Pekanbaru.
Kerugian sebesar Rp 238 miliar ini merupakan kali pertama terjadi pada PT BSP sejak pengelolaan ladang minyak Coastal Plains and Pekanbaru (CPP). Pada laporan keuangan tahun buku 2023, persero mengklaim mencatatkan laba sebesar Rp 476 miliar.
Gejolak finansial ini memicu kekhawatiran publik terhadap kesanggupan PT BSP sebagai operator tunggal CPP Blok, sejak ditunjuk pemerintah pusat pada 9 Agustus 2022 lalu. Sebelumnya, sejak tahun 2020, CPP Blok dikelola secara bersama oleh Pertamina Hulu dengan PT BSP.
Meski mengalami kerugian jumbo, jajaran pemegang saham menyatakan dapat menerima laporan keuangan PT BSP tersebut. Tidak ada desakan dari pemegang saham untuk meminta dilakukan audit khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menelisik penyebab pasti timbulnya kerugian persero. Termasuk melakukan langkah koreksi total terhadap manajemen.
RUPS PT BSP kemarin dihadiri langsung oleh Bupati Siak, Afni selaku pemegang saham mayoritas mewakili Pemkab Siak. Selain itu, sejumlah perwakilan pemegang saham dari pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kampar, Pemko Pekanbaru dan pemerintah Kabupaten Pelalawan.
"Pemegang saham menyatakan dapat menerima laporan keuangan tahun buku 2024 PT BSP. Persero mencatat kerugian mencapai 14,7 juta USD," kata sumber yang mengetahui jalannya RUPS tersebut, Selasa (1/7/2025).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kerugian PT BSP dipicu oleh terjadinya gangguan operasional sistemik, yakni gagal salur minyak produksi yang parah sejak Maret 2024 lalu. Hingga saat ini, gangguan congeal atau pembekuan minyak dalam pipa belum bisa diatasi. Hal ini menyebabkan beban biaya distribusi minyak mentah membengkak, karena harus diangkut menggunakan truk (trucking).
Akibat congeal tersebut, produksi minyak PT BSP sempat anjlok selama beberapa bulan, menyentuh level 2 ribu barel per hari (bph), dari produksi normal sebesar 8.000 bph.
Kerugian yang dialami PT BSP ini juga memicu kekhawatiran perusahaan dalam merealisasikan Komitmen Kerja Pasti (KKP) yang tertuang dalam kontrak pengelolaan CPP Blok. Di mana, nilai KKP yang harus dipenuhi mencapai US$ 130,4 juta untuk periode lima tahun pertama pengelolaan.
Direktur PT BSP, Iskandar belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan, terkait penyebab kerugian perseroan tahun buku 2024 yang dilaporkan dalam forum RUPS kemarin.
Kritik Praktisi Migas
Praktisi Migas, Aris Aruna mengkritisi sikap lembek jajaran pemegang saham dalam mencermati laporan keuangan PT BSP yang disampaikan dalam RUPS kemarin. Ia khawatir, kesan pembiaran atas kondisi yang terjadi akan menyebabkan kondisi PT BSP makin terpuruk lebih dalam lagi.
"Seharusnya berdasarkan potret laporan keuangan yang rugi itu, pemegang saham secara khusus pemegang saham mayoritas mengambil langkah-langkah konkret melakukan evaluasi total terhadap kinerja manajemen PT BSP," kata Aris Aruna, Selasa (1/7/2025).
Ia meminta agar keberadaan PT BSP dimaknai sebagai aset daerah dan negara yang harus dikelola secara prudent dengan pendekatan bisnis dan sumber daya manusia yang tepat.
"Potensi minyak yang terkandung di CPP Blok adalah milik rakyat, bukan milik pribadi. Sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," tegas Aris yang juga mempertanyakan sikap pemegang saham menerima begitu saja laporan keuangan PT BSP.
PT BSP merupakan BUMD dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Riau sebesar 18,07%. Adapun pemegang saham mayoritas yakni Pemerintah Kabupaten Siak sebesar 72,29%. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kampar 6,02%, Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2,41% dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21%.
PT BSP mengalami rentetan masalah operasional sejak 2 tahun lalu, pasca ditunjuk sebagai operator tunggal ladang minyak Coastal Plains and Pekanbaru (CPO Block) pada Agustus 2022 silam. Sebelumnya, sejak tahun 2002, CPP Blok dikelola secara bersama oleh PT BSP dengan Pertamina Hulu. CPP Blok merupakan warisan dari PT Caltex Pacific Indonesia (CPI).
Masalah operasional telah mengganggu produksi minyak CPP Blok, ditandai dengan kebocoran pipa salur minyak sejak Maret 2024 silam. Akibatnya, pengangkutan minyak dilakukan menggunakan truk (trucking) dari Zamrud ke Minas.
Produksi minyak PT BSP pun sempat anjlok. Biaya produksi minyak makin tinggi yang memicu tekanan kuat terhadap kondisi finansial perusahaan. (R-03)
