Rapat Paripurna, Pj Sekdaprov Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2025
Pj Sekdaprov Riau, M Job Kurniawan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pj Sekdaprov Riau, M Job Kurniawan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Ranperda tersebut disampaikannya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (30/6/2025).
M Job Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menjaga konsistensi dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan serta memastikan keselarasan kegiatan yang telah disusun.??Lanjutnya, terutama terhadap visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau tahun 2019-2024. Dimana sasaran pembangunan lebih mengutamakan skala prioritas dengan memperhatikan perspektif lingkungan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
"Pembangunan merupakan aktivitas multidimensi yang meliputi proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian yang terukur terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab. Dengan demikian yang menjadi sasaran pembangunan pada akhirnya bermuara pada Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)," sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau telah melewati review oleh Inspektorat Provinsi Riau, selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau. Predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tentu bukan akhir dari suatu pencapaia, namun lebih dari pada jalinan dari berbagai proses yang berkesinambungan pada kegiatan pengelolaan keuangan daerah.
"Oleh karenanya Pemprov Riau tetap berupaya memegang komitmen yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan sehingga azas reliabilitas, akuntabilitas laporan keuangan tetap terjaga," terangnya.
Pj Sekdaprov Riau menyampaikan secara rinci pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yaitu, pertama Realisasi Pendapatan Provinsi Riau sebesar Rp9.499.559.746.229,15 atau 85,42 persen dari anggaran sebesar Rp11.121.473.834.272,00.
“Realisasi pendapatan tersebut berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.432.109.238.736,15 atau 80,09 persen dari anggaran sebesar Rp6.782.926.126.806,00,” ucap Job.
Sedangkan, untuk realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp4.058.624.325.493,00 atau 93,74 persen dari anggaran sebesar Rp4.329.608.655.466,00 dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.826.182.000,00 atau 98,74 persen dari anggaran sebesar Rp8.939.052.000,00.
Lalu, yang kedua ada Realisasi Belania Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.586.628.436.630,25 atau 85,67 persen dari anggaran sebesar Rp11.190.585.199.339,00.
“Realisasi Belanja ini berasal dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp5.994.945.418.819,14 atau 87.75 persen dari anggaran sebesar Rp6.831.777.108.162,65, realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.887.693.923.021,92 atau 77,05% dari anggaran sebesar Rp2.449.933.623.542,00,” jelasnya.
“Kemudian, berasal dari Belanja Tak Terduga sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp1.703.989.094.789,19 atau 89,97 persen dari anggaran sebesar Rp1.893.874.467.634,35,” tambah M Job.
Lanjutnya, yang ketiga Realisasi Pembiayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.270.482.101,62 atau 100,23 persen dari anggaran sebesar Rp.69.111.365.067,00 yang seluruhnya berasal dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan.
Dalam kesempatan tersebut, M Job juga mengungkapkan bahwa setelah memperhatikan laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau atas laporan keuangan tahun 2023, maka Pemprov Riau memprioritaskan urusan wajib dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dengan membentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak seperti pengembangan sistem dan jaminan sosial.(R-04)
