Duet Kepemimpinan Meranti Adil-Asmar Retak? Akademisi Singgung Monopoli Kekuasaan Tunggal
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Adil-Asmar. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Masa bulan madu antara duet kepemimpinan Kepulauan Meranti Adil-Asmar disebut telah berakhir. Hubungan keduanya dikabarkan sudah retak dan tidak lagi harmonis.
Konon kabarnya, persoalan dipicu dominasi dan monopoli kekuasaan di tangan Bupati Adil. Baru setahun dilantik sebagai pasangan pemimpin kabupaten termuda di Riau, pada 26 Februari 2021 lalu, kepemimpinan daerah di Meranti mengalami keretakan.
Sumber SabangMerauke News menyebut retaknya kapal Adil-Asmar sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Asmar disebut tak lagi diberi peran yang cukup memadai sebagai wakil bupati.
"Istilahnya perahu sudah retak dan tak lagi harmonis," kata sumber yang tak bersedia disebut namanya.
Akademisi Universitas Riau, Saiman Pakpahan menyatakan, ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya kerap disebabkan oleh dominasi kekuasaan yang dipegang secara mutlak dan tunggal. Peran wakil kepala daerah kerap dibatasi dan ruang geraknya menjadi sempit.
"Padahal, saat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sangat kompak. Namun, ketika kekuasaan telah dipegang, maka kepala daerah memiliki ego untuk memegang kekuasaan bahkan melakukan monopoli kekuasaan," kata Saiman Pakpahan, Minggu (24/4/2022).
Ia menjelaskan, sebenarnya Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan peran kepada wakil kepala daerah yang diatur secara jelas. Dalam kenyataannya, kata Saiman, kepala daerah kerap memborong dan bahkan mengamputasi tugas serta kewenangan wakil kepala daerah.
"Kondisi ini yang membuat peran wakil kepala daerah terkesan diabaikan. Dominasi dan monopoli kekuasaan eksekutif daerah di tangan kepala daerah menyebabkan wakilnya menjadi tersisih," kata Saiman dosen FISIP Unri ini.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat birokrasi pemda menjadi tidak sehat lagi. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, kepala daerah dapat memerintahkan birokrasi hanya taat dan patuh kepada dirinya. Alhasil, kerap wakil kepala daerah tak lagi mampu melakukan peran dan fungsinya.
"Padahal, posisi wakil kepala daerah itu merupakan dwi tunggal dengan kepala daerah. Bukan sebaliknya mengebiri kewenangan yang diberikan undang-undang kepada wakil bupati," tegas Saiman.
Saiman juga menyinggung soal manuver Bupati Adil yang ingin mencalonkan diri dalam pilgubri 2024 mendatang. Namun, kondisi yang terjadi di Meranti saat ini, justru akan menjadi alat evaluasi awal terhadap tipikal kepemimpinannya yang dinilai otoriter.
"Tentu itu bisa menyebabkan kondisi kontraproduktif. Publik akan menganggapnya tidak bisa membangun harmoni di tubuh pemerintah daerah Meranti, tapi mau maju ke level provinsi. Kan jadi semacam alat evaluasi publik," kata Saiman.
Wakil Bupati Meranti, Asmar saat dikonfirmasi wartawan belum bersedia bicara buka-bukaan. Ia menyerahkan hal tersebut kepada penilaian publik, khususnya masyarakat Kepulauan Meranti.
"Saya serahkan kepada masyarakat. Biarlah masyarakat yang memberi penilaian," kata Asmar, purnawirawan perwira polisi ini.
Kabag Prokim Setdakab Meranti, Afrinal Yusran membantah keras rumor pecahnya duet Adil-Asmar. Ia menyebut, kepemimpinan Meranti saat ini berlangsung baik dan berprestasi.
"Gak ada isu begitu. Justru, keduanya telah mampu menunjukkan prestasi. Kemarin, Pemkab Meranti meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Jadi, gak benar rumor itu," kata Afrinal. (*)
