Langkah Cepat Tunjiarto Usai Dilantik Jadi Kepala Disdikbud Kepulauan Meranti : Benahi Segala Persoalan, Demi Pendidikan yang Tertata
Belum genap seminggu sejak resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti pada 10 Juni 2025, Tunjiarto, M.Pd langsung tancap gas. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang - Belum genap seminggu sejak resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti pada 10 Juni 2025, Tunjiarto, M.Pd langsung tancap gas. Mantan Kepala Satpol PP dan Damkar ini tak datang dengan gebyar upacara atau perayaan. Usai dilantik, ia hanya bersilaturahmi secukupnya, memperkenalkan diri kepada staf, lalu langsung mengunci ruang rapat. Di dalamnya, bersama sejumlah pegawai, ia membedah satu per satu masalah pendidikan yang sudah lama mengendap.
Tunjiarto tahu betul bahwa waktu bukan sekutu bagi siapa pun yang memimpin sektor pendidikan. Ia tidak datang membawa janji manis, melainkan semangat kerja cepat dan berpijak pada realita.
“Jangan menunggu angin reda. Kita harus menyiapkan perahu untuk menghadapi gelombang,” ujarnya membuka rapat internal perdananya.
Dalam waktu singkat, sederet persoalan berhasil diinventarisasi. Salah satu yang mencolok yaitu sebanyak 22 kepala sekolah masih berstatus pelaksana tugas, terdiri dari 2 SMP dan 20 SD. Problem klasik ini ternyata disebabkan oleh belum terpenuhinya syarat administratif, terutama soal sertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep) yang belum dimiliki para calon definitif.
Tak hanya itu. Masalah distribusi guru yang tidak merata menjadi sorotan serius. Ada sekolah yang kelebihan guru, ada pula yang hanya memiliki satu guru untuk semua kelas.
Bahkan guru banyak menumpuk di wilayah perkotaan daripada di desa.
Sementara itu, jumlah pengawas sekolah tidak sebanding dengan jumlah lembaga pendidikan yang harus diawasi, hingga membuat fungsi kontrol dan pembinaan menjadi timpang.
Dan tentu saja, soal lama yang masih jadi batu sandungan yakni sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Dari ruang belajar hingga fasilitas penunjang pembelajaran, masih banyak yang jauh dari kata layak.
Namun di balik tumpukan masalah itu, Tunjiarto tidak kehilangan arah. Dengan latar belakang pendidikan yang ia miliki, ditambah rekam jejak kepemimpinan yang tegas dan disiplin saat menakhodai Satpol PP dan Damkar, ia tahu satu hal, dimana pendidikan bukan soal administrasi semata, melainkan soal masa depan.
“Ini bukan hanya soal ruang kelas atau kepala sekolah definitif. Ini tentang harapan anak-anak kita. Kalau kita tidak mulai hari ini, kapan lagi?” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun pola kerja kolaboratif, merangkul guru, kepala sekolah, pengawas, hingga orang tua dan masyarakat.
“Pendidikan yang baik tak bisa berdiri di atas ego sektoral. Semua harus merasa memiliki,” tegasnya.
Langkah awal sudah diambil. Kini tinggal bagaimana konsistensi dijaga dan keberpihakan pada mutu terus ditanamkan. Karena, seperti kata orang bijak, membangun sekolah yang baik hari ini adalah cara paling pasti untuk menyelamatkan negeri di masa depan.
Tunjiarto ia harus bergerak cepat pada dua persoalan besar yang telah lama menjadi duri dalam daging sistem pendidikan di daerah ini, diantaranya banyaknya kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt), serta ketimpangan distribusi guru antara kota dan perkampungan.
Namun, seperti gaya kepemimpinannya saat memimpin Satpol PP dan Damkar, Tunjiarto tak tinggal diam. Dengan langkah cepat dan pendekatan sistematis, ia menyiapkan strategi konkret untuk menjawab dua masalah tersebut.
“Kita perlu cepat mengambil tindakan terhadap persoalan ini. Terkait banyaknya kepala sekolah Plt karena belum ada yang memenuhi syarat Cakep, insya Allah kita akan menggelar rapat koordinasi dengan Kemendikdasmen dan mencari solusi untuk menyegerakan definitif ini," tegasnya saat ditemui usai rapat internal.
Menurutnya, keberadaan kepala sekolah Plt memang memberikan ruang sementara untuk kelangsungan sekolah. Tapi secara administratif, posisi Plt sangat terbatas, bahkan tidak dapat menandatangani ijazah tanpa rekomendasi dari dinas. Hal ini, jika dibiarkan berlarut, dapat berdampak pada legalitas dokumen pendidikan para siswa.
“Kita ingin para kepala sekolah bisa bekerja secara penuh, tidak hanya sekadar pelaksana tugas. Definitif itu penting untuk kewenangan dan pengambilan keputusan yang sah,” lanjutnya.
Tak berhenti di situ, Tunjiarto juga menyoroti ketimpangan distribusi guru. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung kelebihan tenaga pengajar, sementara di daerah pelosok, terutama di perkampungan, guru kerap hanya satu atau dua orang menangani seluruh jenjang.
Namun, alih-alih langsung merotasi guru dan membuat kegaduhan baru, Tunjiarto memilih jalur tenang namun tepat sasaran. “Kita tidak akan mengotak-atik yang sudah ada. Biar proses belajar mengajar tetap berjalan. Yang kita lakukan adalah menginventarisasi kebutuhan dan memperkuat sekolah yang kekurangan guru,” jelasnya.
Solusinya? Mengoptimalkan pengangkatan tenaga pengajar dari formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagai penguatan di sekolah-sekolah yang kekurangan.
“Itu langkah realistis dan bisa segera dijalankan. Kita tahu rotasi seringkali menimbulkan gesekan. Maka pendekatannya harus cerdas dan manusiawi,” tambahnya.
Langkah-langkah awal Tunjiarto ini menjadi angin segar di tengah dunia pendidikan Kepulauan Meranti yang selama ini kerap jalan di tempat. Di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan geografis, ia memilih pendekatan kolaboratif dan menyelesaikan masalah dari akarnya.
Karena bagi Tunjiarto, jabatan bukan sekadar jabatan. Tapi amanah yang harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan hanya wacana.
Sambil menunjukkan gerak cepatnya. Mantan Kepala Satpol PP dan Damkar ini langsung menyalakan mesin perubahan dengan langkah-langkah strategis, menyisir satu per satu problem klasik di dunia pendidikan Meranti.
Salah satu langkah yang diambil adalah melaksanakan rapat virtual via Zoom bersama seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. Cara ini dipilih agar komunikasi tetap lancar tanpa membebani para kepala sekolah harus datang ke kantor. Dalam forum daring itu, Tunjiarto menegaskan pentingnya menyelaraskan visi dan misi dengan Kemendikdasmen.
“Kita ingin semua kepala sekolah memahami arah kebijakan nasional agar setiap program tidak sekadar terlaksana, tapi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain penguatan program pusat, ia juga menyampaikan misi kepala daerah, yakni penghijauan lingkungan sekolah dan pembenahan kebersihan WC sekolah. Menurutnya, lingkungan sekolah yang asri tidak hanya sedap dipandang, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai laboratorium alam bagi siswa, tempat belajar yang hidup dan interaktif.
"Dimana nantinya lingkungan yang asri akan dijadikan laboratorium alam sebagai pembelajaran siswa. Selanjutnya bagi yang belum ada WC akan dilakukan inventarisasi dan dibangun diusulkan melalui program revitalisasi yang merupakan prioritas Kemendikdasmen," ujarnya
Masalah lain yang tak luput dari sorotannya adalah minimnya jumlah pengawas sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah lembaga pendidikan yang harus diawasi.
Saat ini, kata dia, ada pengawas yang harus membina hingga 29 sekolah. Ia menilai itu jauh dari ideal, dan bertekad menambah tenaga pengawas baru.
Disebutkan bahwa peran pengawas dalam melakukan pengawasan sangat penting seperti membimbing guru dan melakukan evaluasi terhadap sekolah agar kualitas pendidikan merata
"Pengawasan sekolah selama ini tidak memadai, bahkan ada 1 pengawas mengawasi 29 sekolah. Idealnya itu, satu kecamatan harus ada 2-3 pengawas. Kita sudah diskusi untuk perekrutan pengawas dimana syaratnya harus ada sertifikasi dan kita akan cari regulasinya," kata Tunjiarto.
Sementara itu, terkait keterbatasan sarana dan prasarana, Tunjiarto mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Meski anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sedang mengalami rasionalisasi, ia tetap optimistis.
“Kita sedang berjuang mendapatkan pembangunan dari pusat. Alhamdulillah, sudah MoU dengan kementerian dan mendapatkan alokasi pembangunan untuk 5 SMP, 2 SD, dan 1 PAUD,” ungkapnya sambil merincikan fasilitas yang akan dibangun meliputi WC, laboratorium, perpustakaan, dan ruang UKS, dengan skema swakelola.
Tak berhenti di situ, ia menyebut bahwa tahap kedua usulan sudah disiapkan, dengan 15 sekolah masuk daftar prioritas pembangunan.
Dengan semangat tinggi dan strategi bertahap, Tunjiarto menunjukkan bahwa pendidikan di Kepulauan Meranti tidak hanya butuh pemimpin yang paham administrasi, tetapi juga mampu bergerak cepat, tepat, dan responsif terhadap kenyataan di lapangan.
Bagi Tunjiarto, membenahi dunia pendidikan bukan semata soal pembangunan gedung, ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Sisi administratif justru tak kalah penting. Di balik angka dan laporan, ada fondasi data yang menentukan arah kebijakan. Dan di sanalah, Dapodik — basis data pokok pendidikan menjadi perhatian seriusnya.
“Kita harus menyiapkan data Dapodik sebaik-baiknya,” tegas Tunjiarto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti yang baru saja dilantik. Ia tak menutup mata, bahwa selama ini banyak data yang keliru, bahkan sempat menjadi temuan saat verifikasi dari kementerian.
Dari guru yang tak tercatat dengan benar, ruang kelas yang tak sesuai kondisi nyata, hingga jumlah siswa yang tak valid semua ini, menurutnya, dapat mengganggu alur program dan alokasi anggaran.
Untuk itu, ia menegaskan langkah cepat akan dilakukan. Tim Dinas Pendidikan akan turun langsung ke sekolah-sekolah, membawa serta kepala sekolah dan operator untuk bersama-sama membenahi Dapodik.
“Kita akan undang juga para kepala sekolah dan operator ke dinas, kita benahi bersama. Karena data yang tidak valid akan berdampak besar terhadap program yang masuk,” jelasnya.
Namun, saat ditanya apakah kondisi ini adalah bentuk pembiaran dari pejabat sebelumnya, Tunjiarto memilih tak menyalahkan siapapun. Ia tak ingin terjebak pada narasi masa lalu.
“Tidak ada pembiaran, saya rasa banyak yang sudah dilakukan. Tapi memang banyak juga yang terbentur oleh sistem dan regulasi. Kita fokus saja pada solusi,” ujarnya dengan nada tegas namun tenang.
Bagi Tunjiarto, ini bukan soal mencari siapa yang salah, melainkan soal mengurai benang kusut satu per satu, dan memastikan pendidikan di Kepulauan Meranti tak lagi tertinggal baik dari sisi fisik, sumber daya, maupun administrasi.
"Tapi permasalahan ini akan diuraikan satu persatu dan kita akan secepatnya menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya.
Langkah awalnya sudah terlihat nyata, mulai dari pembenahan distribusi guru, rencana rekrutmen pengawas, hingga validasi data Dapodik. Sebuah bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari ketegasan, kejujuran, dan kemauan untuk bekerja dari dasar bukan sekadar merapikan wajah pendidikan, tetapi juga menata fondasinya. (R-03)
