Meninggalkan Kepulauan Meranti Ditengah Lesunya Ekonomi, Ribuan Warga Pindah dan Ratusan ASN Eksodus
Beberapa tahun terakhir, gelombang perpindahan penduduk menjadi fenomena yang semakin terasa. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang - Dalam hening Kota Selatpanjang yang senyap saat senja tiba, satu per satu rumah mulai tampak kosong. Tirai yang dulu berkibar, kini diam tak bergerak. Pintu-pintu terkunci, halaman dibiarkan ditumbuhi rumput liar. Seolah menandai kepergian mereka yang pernah tinggal dan menggantungkan harap di tanah ini—Kabupaten Kepulauan Meranti, daerah termuda di Provinsi Riau.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga asli Kabupaten Kepulauan Meranti maupun yang hanya menetap sementara karena tugas terpaksa pindah meninggalkan Kabupaten termuda di Provinsi Riau ini. Tidak hanya yang berada di desa, mereka yang selama ini menjadi bagian dari denyut nadi kota kecil juga harus berpamitan, meninggalkan Selatpanjang yang menjadi ibukota kabupaten
Beberapa tahun terakhir, gelombang perpindahan penduduk menjadi fenomena yang semakin terasa. Mereka yang lahir dan besar di Kepulauan Meranti, maupun yang datang karena tugas dan mengabdi bertahun-tahun menorehkan jejak dan kenangan, kini harus berpamitan. Tak sedikit yang mengemas kenangan dan pergi—bukan karena tak cinta, melainkan karena bertahan di kampung halaman terasa makin sulit.
Mereka pergi entah karena tugas yang berpindah, atau sekadar ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Setelah digali beberapa informasi, mereka yang merupakan warga pribumi maupun bukan, harus pergi meninggalkan kabupaten Kepulauan ini hanya karena alasan ekonomi.
Cerita seperti ini bukan lagi hal yang langka di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan data pun mengkonfirmasi kenyataan itu.
Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tahun 2024, sebanyak 6.524 orang tercatat pindah keluar dari daerah ini. Mereka terdiri dari 3.354 laki-laki dan 3.170 perempuan. Di saat yang sama, yang masuk ke Meranti hanya 4.375 orang, terdiri dari 1.076 laki-laki dan 3.299 perempuan.
Artinya, lebih banyak yang pergi dibanding yang datang. Dan angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cerita tentang harapan yang pupus dan perjuangan untuk bertahan. Belum lagi cerita banyak warga yang menjadi TKI di negeri Jiran, Malaysia.
Fenomena ini terus berlanjut. Hanya dalam empat bulan pertama tahun 2025, sebanyak 1.871 orang kembali memilih untuk meninggalkan Kabupaten Kepulauan Merantiyang terdiri dari 963 laki-laki dan 908 perempuan. Sementara yang datang hanya 1.123 orang, dengan rincian 280 laki-laki dan 843 perempuan.
Kesenjangan ini menunjukkan arus keluar yang lebih deras dibanding arus masuk. Kepulauan Meranti secara perlahan seperti “kehilangan” penduduknya sendiri—baik karena alasan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, maupun ketidakpastian masa depan.
Mereka yang pergi sebagian besar adalah usia produktif pencari kerja, lulusan sekolah dan perguruan tinggi bahkan mereka yang sudah mempunyai kerja tetap dan pendapatan yang terbilang bagus yakni ASN. Mereka membawa harapan baru ke kota-kota besar, meski dengan risiko tinggi. Sebagian kembali dengan cerita keberhasilan, sebagian lainnya hilang dalam kerasnya persaingan kota.
Yang tertinggal di Kepulauan Meranti adalah rumah-rumah yang mulai lengang, sekolah-sekolah dengan murid yang berkurang, dan pasar yang sepi pembeli.
Bagi pemerintah, angka ini menjadi alarm. Jika tidak segera ditangani dengan langkah konkret, maka tak hanya ekonomi yang lesu—tapi juga semangat masyarakat akan kian memudar. Karena pada akhirnya, daerah tidak hanya dibangun oleh dana, tapi juga oleh manusia-manusia yang menetap dan mengabdi.
Kini Kepulauan Meranti berdiri di persimpangan. Antara menjadi tempat yang ditinggalkan, atau bangkit sebagai kampung halaman yang dirindukan. Jawabannya akan bergantung pada upaya bersama—dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang peduli agar tidak semakin banyak orang yang memilih pergi untuk selamanya.
Di balik perpisahan itu, ada cerita getir tentang ekonomi yang melemah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti menurun dari 4,81% pada tahun 2023 menjadi 3,33% pada tahun 2024. Tak hanya itu, angka kemiskinan turut meningkat dari 22,98% menjadi 23,15% dalam rentang satu tahun.
Perpindahan warga ini menimbulkan fenomena baru di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana banyak warga yang menjual rumah mereka. Di berbagai forum jual beli di media sosial, pemandangan seperti ini kian lazim, dimana rumah-rumah ditawarkan dengan harga miring dan tak jarang dengan segala perabotan nya pun dijual, beberapa bahkan tak kunjung laku dan akhirnya dibiarkan kosong begitu saja.
Kini, rumah-rumah kosong itu menjadi saksi bisu tentang bagaimana sebuah kabupaten yang pernah tumbuh dengan semangat desentralisasi, perlahan harus berjuang mempertahankan keberlangsungan warganya. Dan di tengah sunyi itu, tersisa harapan—bahwa suatu hari nanti, anak-anak Kepulauan Meranti yang pergi akan kembali, membawa asa baru, untuk membangkitkan daerah ini dari keterpurukan.
Mereka pergi dengan berat hati dan pindah ke daerah lain. Demi kesempatan kerja yang lebih baik, atau sekadar untuk mencukupi kebutuhan hidup yang makin mendesak.
Kondisi ini menjadi sinyal penting, bahwa Kepulauan Meranti tidak hanya sedang menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga kehilangan sumber daya manusianya—orang-orang yang sejatinya menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
Ihsan, salah seorang warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah bulat tekadnya menyatakan ingin pindah ke Kota Pekanbaru hanya semata-mata karena kesempatan kerja yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. Karena tidak banyak yang dapat diusahakan di tanah kelahirannya itu.
Ia adalah salah satu dari sekian banyak warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang kini memilih untuk pergi—bukan karena kehilangan cinta pada tanah kelahiran, tetapi karena kehidupan menuntut lebih dari sekadar rasa memiliki.
“Saya terpaksa meninggalkan kampung halaman ini karena kebutuhan hidup. Kami tak banyak yang dapat diusahakan, sementara kebutuhan makin banyak,” tutur Ihsan, warga Kecamatan Tebingtinggi Barat, dengan nada lirih.
Keputusan untuk pindah ke Kota Pekanbaru bukan hal mudah. Tapi baginya, kesempatan kerja yang lebih terbuka, akses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak, dan kehidupan yang lebih layak adalah alasan yang tak bisa ditunda lagi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Meranti memang menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, meningkatnya angka kemiskinan, dan minimnya lapangan kerja di daerah menjadi alasan utama banyak warga memilih pindah. Ada yang menuju Pekanbaru, ada pula yang merantau lebih jauh hingga ke luar provinsi.
Fenomena ini bukan sekadar perpindahan penduduk. Ini adalah cerita tentang keluarga yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik dan harapan yang dipertaruhkan di tanah orang.
Namun bagi Ihsan, keputusan ini bukan akhir dari segalanya. Di balik keberangkatannya, ia titipkan rindu dan impian. Ia percaya, satu hari nanti, ketika keadaan lebih baik, langkahnya akan kembali menyusuri jalan-jalan kecil di kampung halaman. Tempat di mana segalanya bermula.
“Semoga langkah kami ini selalu dimudahkan. Dan suatu saat, mungkin rindu akan membawa kami pulang ke Meranti lagi,” tutupnya sambil tersenyum tipis.
Dan begitulah kisah banyak anak Meranti hari ini—pergi bukan karena ingin, tetapi karena harus. Sebab, di tengah gejolak ekonomi dan sempitnya peluang, kadang rindu pun harus bersabar menunggu waktu untuk pulang.
Di tengah lesunya roda ekonomi dan ketidakpastian fiskal, tak hanya masyarakat biasa atau pekerja sektor informal yang terpaksa meninggalkan Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka yang selama ini menjadi bagian dari tulang punggung birokrasi pun ikut tergerus gelombang perpindahan, mereka adalah para ASN.
Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan hal mengejutkan. Pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Adil—yang kini harus menghadapi konsekuensi hukum akibat operasi tangkap tangan KPK—sebanyak 80 ASN tercatat pindah keluar daerah. Kemudian pada tahun 2023, tercatat 10 ASN mengajukan mutasi. Dan hingga Mei 2025, sudah ada 17 ASN yang mengikuti jejak yang sama meninggalkan Kepulauan Meranti.
Namun angka resmi dari Badan Kepegawaian hanyalah puncak dari gunung es. Jumlah ASN yang menyatakan keinginan pindah dari Kepulauan Meranti sejatinya jauh lebih besar. Banyak dari mereka yang kini hanya menunggu satu hal: tanda tangan pengesahan mutasi. Berkas sudah masuk, niat sudah bulat — tinggal menunggu waktu.
Yang mengejutkan, keinginan untuk pindah ini tidak hanya datang dari ASN yang telah lama mengabdi. Bahkan, ASN muda yang masa kerjanya belum genap 10 tahun pun rela mengambil risiko besar demi bisa keluar dari kabupaten berpulau ini.
Dimana sesuai aturan, bagi ASN yang belum 10 tahun mengabdi dan ingin pindah harus membayar Rp100 juta. Tetapi persyaratan itu
tetap ada yang sanggup bayar. Ini menunjukkan betapa kuat dorongan untuk meninggalkan Meranti.
Entah semata karena faktor ekonomi, atau karena atmosfer kerja yang tak lagi nyaman, tapi gelombang keinginan pindah ini sudah seperti riak eksodus perlahan. Banyak dari mereka yang sejatinya mencintai tanah ini, yang pernah datang dengan semangat membangun, kini hanya menunggu waktu untuk berpamitan.
Sebagian besar dari mereka pindah bukan karena mengejar jabatan atau promosi, tapi karena alasan ekonomi.
Gaji pokok ASN, yang sebelumnya cukup untuk menopang kebutuhan rumah tangga, kini terasa seperti bayangan semu. Banyak dari mereka yang harus menyisihkan hampir seluruh gaji hanya untuk membayar cicilan bank. Satu-satunya harapan tersisa adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang selama ini menjadi penyangga keseimbangan finansial.
Namun harapan itu pun kini terguncang. Setelah sembilan bulan TPP tak kunjung dibayarkan, kabar pemangkasan 50 persen TPP kembali menghantui. Bagi banyak ASN, kebijakan ini tak ubahnya pemantik baru dari krisis lama. Ancaman eksodus pun kembali mengintai.
Di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada dilema besar. Ruang fiskal makin sempit. Di tengah desakan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan rutin lainnya, ruang untuk memprioritaskan TPP ASN makin mengecil. Sementara tuntutan dari ribuan ASN tetap berdiri tegak yakni hak mereka harus dibayar.
Ini bukan sekadar kisah tentang angka dan kebijakan. Ini adalah tentang manusia— tentang pegawai administrasi yang setia melayani warga sambil diam-diam menjual kue demi menutup biaya sekolah anaknya. Tentang kepala seksi yang terpaksa menggadaikan sepeda motornya karena TPP tak kunjung datang.
Kepulauan Meranti kini berada di simpang jalan. Jika birokratnya yang paling loyal pun mulai angkat kaki, bagaimana nasib sistem pelayanan publik yang selama ini mereka topang?
Akhirnya, semua pihak harus menyadari bahwa TPP bukan hanya soal angka di lembar gaji. Ia adalah simbol penghargaan, pemicu semangat, dan penguat loyalitas. Dan ketika simbol itu runtuh, bukan hanya ASN yang akan pergi—tapi juga kepercayaan.
Di balik senyum ramah para ASN di Kepulauan Meranti, ada cerita yang sering tak terdengar. Cerita tentang keputusan berat untuk menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka ke bank, demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bukan karena boros, bukan pula karena gaya hidup tinggi—tetapi karena realitas yang memaksa.
“Memang sebelumnya sudah kami pikirkan untuk menggadaikan SK ke bank dan melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita sama-sama tahu, biaya hidup di sini tinggi. Ada rumah yang harus dibangun, ada biaya sekolah anak yang harus dibayar,” ujar seorang ASN yang memilih untuk tak disebutkan namanya.
Satu-satunya harapan mereka adalah TPP, yang di atas kertas, harusnya bisa menopang kebutuhan sehari-hari. Namun ketika sembilan bulan berlalu tanpa satu rupiah pun TPP cair, rasa cemas mulai menjelma jadi kepanikan. Dan kini, ketika yang ditunggu-tunggu justru dipangkas sebesar 50 persen, banyak dari mereka harus kembali menghitung ulang masa depan.
“Setelah menunggu sekian bulan tidak cair, sekarang justru dipotong. Walau kami paham kondisi keuangan daerah memang sedang tidak normal, tetap saja ini menyesakkan,” lanjutnya dengan nada getir.
Kondisi ini bukan tanpa sebab. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa langkah pemotongan TPP adalah upaya efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, SE, MM menjelaskan bahwa dengan ketergantungan fiskal yang mencapai lebih dari 90 persen pada transfer pusat, ruang untuk mengatur keuangan daerah sangat terbatas.
“Ini bukan soal keinginan atau kebijakan sepihak, tapi karena kondisi real yang sedang kita hadapi. Pengurangan TPP adalah dalam rangka efisiensi anggaran, supaya pembayarannya bisa dilakukan 12 bulan. Karena memang kemampuan keuangan kita terbatas,” kata Bambang.
Namun, di balik narasi efisiensi itu, ratusan ASN dan keluarganya tengah menjalani kehidupan yang dipenuhi kecemasan. Di dapur mereka, kebutuhan pokok mulai disesuaikan. Di sekolah, ada anak-anak yang bertanya mengapa uang saku semakin menipis.
Bahkan di ruang-ruang kantor, diskusi tentang cicilan yang menunggak dan kebutuhan lainnya yang tak lagi bisa ditunda menjadi obrolan sehari-hari.
Bagi ASN Meranti, TPP bukan hanya sekadar tambahan penghasilan. Itu adalah jaminan atas kepercayaan, dan penyangga utama yang menahan mereka tetap tinggal dan bekerja di tempat yang kini tak lagi menjanjikan masa depan. Ketika TPP tak pasti, banyak dari mereka mulai melirik keluar daerah. Mutasi menjadi kata yang makin sering terdengar di lorong-lorong kantor. Tidak untuk naik pangkat, tetapi untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup. (R-03)
