Gubernur Riau Abdul Wahid Minta Pelaksanaan RUPS PT Bumi Siak Pusako Ditunda, Ada Apa?
Gubernur Riau Abdul Wahid resmi meminta agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT Bumi Siak Pusako ditunda. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan telah resmi meminta agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT Bumi Siak Pusako ditunda. Permintaan agar RUPS ditunda kabarnya telah disampaikan oleh Pemprov Riau kepada Direktur PT BSP Iskandar lewat sepucuk surat resmi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh SabangMerauke News, surat Abdul Wahid tersebut telah diterbitkan hari ini, Jumat (16/5/ 2025). Sebelumnya, Pemprov Riau telah menerima undangan menghadiri RUPS-T yang akan dilaksanakan pada 20 Mei 2025 mendatang di Hotel Sari Pacific, Jakarta. Adapun agenda RUPS Tahunan PT BSP yakni pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024.
"Permintaan agar RUPS PT BSP ditunda sudah disampaikan resmi melalui surat oleh Pemprov Riau," kata sumber SabangMerauke News, Jumat malam tadi.
Menurut sumber tersebut, Gubernur Abdul Wahid meminta agar pelaksanaan RUPS Tahunan PT BSP ditunda, sampai Bupati Siak terpilih Afni Z dilantik.
Surat permintaan penundaan RUPS juga dikirimkan Pemprov Riau ke jajaran bupati dan wali kota yang merupakan pemegang saham di PT BSP. Yakni Bupati Siak, Bupati Kampar, Bupati Pelalawan dan Wali Kota Pekanbaru.
PT BSP merupakan BUMD dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Riau sebesar 18,07%. Adapun pemegang saham mayoritas yakni Pemerintah Kabupaten Siak sebesar 72,29%. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kampar 6,02%, Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2,41% dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21%.
Belum diketahui apakah RUPS Tahunan PT BSP tetap akan dilaksanakan, meski Gubernur Abdul Wahid sudah meminta ditunda. Soalnya, Pemprov Riau bukanlah pemegang saham mayoritas di PT BSP.
Media ini telah mencoba mengonfirmasi Abdul Wahid, namun belum mendapat respon.
Pengamat Migas Nilai RUPS Kejar Tayang
Sebelumnya diwartakan, PT Bumi Siak Pusako direncanakan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) pada 20 Mei mendatang di Jakarta. Pelaksanaan RUPS ini dinilai agak janggal dan terkesan kejar tayang. Apalagi agenda RUPS yang akan dibahas bersifat vital, yakni menyangkut laporan keuangan tahun buku 2024.
Pengamat Migas, Aris Aruna menyatakan manajemen PT BSP terkesan terburu-buru dalam menyelenggarakan RUPS tersebut. Soalnya, pelantikan Bupati Siak terpilih hanya tinggal menunggu waktu. Tahapan Pilkada Siak 2024 usai putusan MK beberapa pekan lalu telah berakhir.
"Pelaksanaan RUPS ini memantik kecurigaan. Apalagi yang dibahas adalah laporan keuangan tahun buku 2024. Kesannya kejar tayang dan terburu-buru," kata Aris Aruna, Kamis (15/5/2025).
Aris menyatakan, wajar jika publik menaruh kecurigaan atas pelaksanaan RUPS tersebut. Beragam spekulasi pun muncul, termasuk menyoroti transparansi laporan keuangan yang akan disahkan, karena RUPS masih dikendalikan oleh Bupati Siak Alfedri sebagai pemegang saham mayoritas saat ini.
Seharusnya, kata Aris Aruna, manajemen PT BSP dan pemegang saham bisa bersabar menunggu pelantikan Bupati Siak terpilih. Ia meminta agar pemegang saham mereview ulang jadwal pelaksanaan RUPS.
"Sangat bijak dan objektif jika jadwal RUPS itu ditinjau ulang. Ini agar PT BSP bisa dinilai kredibel dan profesional," kata Aris.
Menurutnya, Bupati Siak terpilih memiliki kepentingan strategis terkait masa depan dan eksistensi PT BSP. Sebagai representasi pemda yang memiliki saham mayoritas sebesar 72 persen, Bupati Siak pada awal menjabat harus dapat mengetahui secara utuh dan komprehensif terkait kondisi PT BSP saat ini, termasuk menyangkut keadaan keuangan korporasi.
Terlebih, kondisi PT BSP dalam dua tahun terakhir menjadi sorotan banyak pihak. Beragam masalah operasional dan isu negatif tentang PT BSP bersiliweran yang menjadikan stigma kurang positif terhadap perusahaan.
"Pelaksanaan RUPS di tengah beragam masalah yang menerpa PT BSP, harusnya dihadiri langsung oleh unsur pemegang saham yang baru, secara khusus yakni Bupati Siak yang baru. Karena ini merupakan langkah awal untuk pembenahan sekaligus koreksi terhadap manajemen," kata Aris.
Ia meminta agar PT BSP transparan dalam mengelola perusahaan. Pelaksanaan RUPS yang terkesan terburu-buru, menurut Aris akan memunculkan spekulasi ada hal yang ingin ditutupi dengan kepemimpinan baru pemerintahan Kabupaten Siak.
"Reputasi PT BSP harus kembali dipulihkan," kata Aris.
PT BSP mengalami rentetan masalah operasional sejak 2 tahun lalu, pasca ditunjuk sebagai operator tunggal ladang minyak Coastal Plains and Pekanbaru (CPO Block) pada Agustus 2022 silam. Sebelumnya, sejak tahun 2002, CPP Blok dikelola secara bersama oleh PT BSP dengan Pertamina Hulu. CPP Blok merupakan warisan dari PT Caltex Pacific Indonesia (CPI).
Masalah operasional telah mengganggu produksi minyak CPP Blok, ditandai dengan kebocoran pipa salur minyak sejak Maret 2024 silam. Akibatnya, pengangkutan minyak dilakukan menggunakan truk (trucking) dari Zamrud ke Minas. Produksi minyak PT BSP pun sempat anjlok. Biaya produksi minyak makin tinggi yang memicu tekanan kuat terhadap kondisi finansial perusahaan. (R-03)
