Pemprov Riau Bentuk Satgas Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Riau secara resmi membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau – Pemerintah Provinsi Riau secara resmi membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.
Kegiatan pembentukan Satgas ini berlangsung di Kantor Gubernur Riau pada Rabu (14/5/2025), sebagai respons atas masih belum optimalnya penerimaan pajak dari distribusi dan konsumsi bahan bakar oleh badan usaha niaga di wilayah Provinsi Riau.
Tim ini akan bertugas melakukan pengawasan, pengumpulan data, penelusuran, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh potensi penerimaan PBBKB dapat dimaksimalkan.
Dalam sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PBBKB.
“Potensi penerimaan PBBKB di Provinsi Riau sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, Satgas ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta menelusuri berbagai potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau,” ujar Taufik.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM oleh badan usaha niaga, terutama bagi konsumen non-subsidi yang menjadi objek utama dari pungutan PBBKB. Transparansi dalam pelaporan dan pelacakan distribusi BBM juga menjadi fokus pengawasan tim.
Taufik juga mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan PBBKB, khususnya dalam hal pelaporan oleh badan usaha yang beroperasi lintas provinsi dan tidak selalu kooperatif dalam menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas daerah.
“Oleh karena itu, sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam upaya optimalisasi ini. Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM di Riau menjalankan kewajibannya secara adil dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor strategis seperti PBBKB menjadi sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
“Pemprov Riau akan terus berupaya menggali potensi PAD secara cermat dan terstruktur. Dengan hadirnya Satgas ini, kami berharap kontribusi sektor energi terhadap pembangunan daerah dapat semakin nyata dan terukur,” tutupnya. (R-05)
