Solmet Indonesia Provinsi Riau Dukung Gebrakan Satgas PKH, Usulkan PT Agrinas Bina Petani Kelapa Sawit Rakyat
Solidaritas Merah Putih (Solmet) mendukung gerakan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) khususnya di wilayah Provinsi Riau. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Solidaritas Merah Putih (Solmet) mendukung gerakan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) khususnya di wilayah Provinsi Riau. Sebagai provinsi dengan keberadaan kebun sawit dalam kawasan hutan terluas di Indonesia, operasi Satgas PKH patut diapresiasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan menyasar kelompok yang tepat.
"Operasi yang dilakukan Satgas PKH bisa disebut sebagai operasi yang paling sukses dalam sejarah penertiban penggunaan kawasan hutan. Juga memberikan efek yang kuat kepada seluruh stakeholder terkait. Langkah pemerintah melalui operasi yang digencarkan Satgas PKH di Riau patut didukung," kata Sekretaris DPW Solmet Provinsi Riau, Raya Desmawanto MSi, C.Me kepada SabangMerauke News, Selasa (13/5/2025).
Menurut Raya Desmawanto, program dan kebijakan penataan dan penertiban kawasan hutan yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya, tidak pernah membuahkan hasil yang konkret. Razia yang dilakukan selama ini terjadi secara sporadis dan tidak sistematis. Berbeda dengan operasi yang dilakukan Satgas PKH saat ini, langsung menyasar pada akar masalah yang sesungguhnya.
"Kombinasi penguasaan data dan lapangan, disertai dengan aksi konkret, membuat operasi Satgas PKH efektif. Sebelumnya, penertiban kawasan hutan hanya dilakukan di atas meja dengan pengumpulan data serta informasi semata. Namun oleh Satgas PKH, seluruh lini dilibatkan disertai dengan penguasaan teritori lapangan, sehingga hasilnya konkret dan manjur," kata Raya Desmawanto yang juga merupakan pegiat jurnalis pro lingkungan.
Solmet merupakan salah satu organisasi relawan pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Sebelumnya, dalam dua Pilpres terdahulu, Solmet menjadi salah satu barisan terdepan pemenangan Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, Solmet Provinsi Riau tetap meminta agar Satgas PKH fokus menyasar pada penguasaan kawasan hutan tanpa izin dalam areal yang luas. Raya mengingatkan agar penertiban kawasan hutan tidak menyasar petani kelapa sawit kecil, termasuk petani yang dibina oleh koperasi yang benar-benar dikelola dengan manajemen perkoperasian yang ideal, bukan koperasi abal-abal.
Ia meminta agar petani kelapa sawit tidak dirugikan atas penertiban kawasan hutan. Sebab masyarakat petani sawit menggantungkan ekonomi rumah tangganya dari usaha budidaya sawit yang sudah dilakukan cukup lama. Keterlanjuran atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, mesti dicarikan solusinya sehingga tidak merugikan masyarakat bawah.
"Jangan sampai lahan kebun sawit petani kecil diperlakukan sama dengan korporasi atau kelompok yang mengelola hutan dalam skala luas. Jangan sampai menciptakan kemiskinan baru terhadap petani rakyat," kata Raya yang juga merupakan Direktur Eksekutif Perhimpunan Masyarakat dan Agraria (Permadas).
Menurutnya, masyarakat petani sawit saat ini membutuhkan pembinaan, tidak sekadar penertiban. Sebab, para petani telah terbukti mampu bertahan, meski selama ini pemerintah tidak memberikan perhatian atau bantuan.
"Para petani sawit mampu berdikari, mandiri dan bertahan dalam mengelola kelapa sawit, meski nyaris tanpa sentuhan bantuan pemerintah. Mereka mampu memperbaiki infrastruktur jalan secara swadaya, membeli alat pertanian dan pupuk dengan harga pasar. Jadi, para petani sawit kita ini sesungguhnya tahan banting," kata Raya.
Ia juga mengusulkan, agar pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Palma Nusantara melakukan pembinaaan terhadap masyarakat petani kelapa sawit skala kecil. Kolaborasi antara PT Agrinas dengan petani diyakini akan bisa meningkatkan produksi kelapa sawit nasional.
"Menurut kami, PT Agrinas Palma Nusantara tidak cukup sekadar ditunjuk menjadi pengelola kebun sawit dalam kawasan hutan yang selama ini dikuasai kelompok korporasi. PT Agrinas juga harus mampu membina petani sawit agar kapasitas produksinya makin meningkat, memberikan dukungan manajemen dan pengadaan bibit sawit unggul," kata Raya.
Solmet Indonesia Provinsi Riau, kata Raya, telah mendapat laporan atas kecemasan masyarakat petani sawit lahannya akan terkena target operasi Satgas PKH. Termasuk laporan dari petani yang berhimpun dalam koperasi sawit.
"Kecemasan dan rasa takut yang dialami petani sawit rakyat ini tidak boleh diperpanjang. Negara justru harus hadir untuk membina mereka," tegas Raya. (R-03)
