Tegas! Pucuk Pimpinan Gereja HKBP Serukan Penutupan PT Toba Pulp Lestari, Ini Alasannya
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pendeta Dr Victor Tinambunan. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Sumut - Pucuk pimpinan atau Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pendeta Dr Victor Tinambunan menyerukan agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk segera ditutup. Seruan tersebut didasari beragam pertimbangan, yakni keberadaan perusahaan memicu bencana ekologis yang serius dan memunculkan konflik agraria dengan masyarakat di daerah Tapanuli Raya (kawasan sekitar Danau Toba).
PT TPL merupakan bagian dari Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group. PT TPL didirikan pada 26 April 1983 dan memulai operasi komersil pada 1 April 1989. Sebelum berubah nama menjadi PT TPL, perusahaan ini bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) memiliki pabrik pulp dan serat rayon di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Victor menegaskan, dari 10 ancaman global yang mengintai planet bumi, krisis atau bencana ekologis berada pada urutan pertama yang dampaknya sudah sangat terasa saat ini. Ia menyebut beragam pengalaman empiris terjadinya bencana di Tanah Batak menjadi peringatan alam yang nyata untuk memulihkan kembali hutan dan alam Danau Toba.
"Mulai sekarang mari kita menjaga jangan sampai terjadi bencana yang lebih besar. Sampai hari ini, penebangan pohon masih terjadi," kata Victor dalam wawancara dengan stasiun televisi nasional dikutip SabangMerauke News, Jumat (9/5/2024).
Victor menjelaskan, sikap keras HKBP yang mendesak penutupan PT TPL tidak muncul secara ujug-ujug. Ia menyatakan, beberapa tahun lalu, pimpinan gereja di kawasan Danau Toba juga sudah menyuarakan hal yang sama.
Selain itu, desakan menutup PT TPL juga didasari masukan dari beragam kalangan, termasuk kampus, NGO serta didukung hasil studi yang memadai.
"Korban sejak berdirinya PT TPL ini sudah sangat banyak. Korban jiwa, korban terluka, perladangan dan persawahan masyarakat,", kata Victor.
Menurutnya, tak ada keraguan lagi terhadap hasil penelitian yang yang mengungkap bencana alam di Tanah Batak (Tapanuli Raya) berkaitan dengan kehancuran hutan-hutan di daerah tersebut.
"Banjir bandang, tanah longsor merenggut korban jiwa, konflik agraria terus terjadi. Kondisi Danau Toba terganggu dan jalan rusak. Data-data empirik bisa dipelajari soal dampak PT TPL. Lebih banyak dampak negatifnya terhadap kehidupan yang lebih luas dan alam Tanah Batak serta masyarakat di sini. Itu intinya. Sangat jelas ada data-data yang bisa menjelaskan hal tersebut," tegasnya.
Ia menyatakan, hutan di Tanah Batak harus segera dipulihkan, meski tidak bisa seperti sedia kala. Namun, luasan hutan harus tetap terjaga sesuai persentasi yang ideal.
Soal ekses ekonomi jika PT TPL ditutup, menurut Victor hal tersebut memang akan dialami minoritas warga yang menjadi pekerja perusahaan. Namun, dalam jangka panjang, pemulihan hutan dan alam akan berdampak pada pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Ia meyakini, jika hutan di Tapanuli Raya dan Danau Toba bisa dipulihkan sebagaimana telah ditetapkan sebagai geopark, maka sektor pariwisata akan tumbuh dan diminati wisatawan mancanegara.
"Akan jauh lebih sejahtera masyarakat di sini kalau Danau Toba pulih sebagai geopark. Wisatawan mancanegara akan datang. Tidak perlu merusak alam di Tapanuli Raya ini untuk meningkatkan perekonomian. Justru yang terjadi saat ini kenyataannya terganggu," tegasnya.
Menurutnya, semangat untuk merawat Danau Toba saat ini telah menggema kembali. Jika pemulihan kawasan Danau Toba bisa dilakukan, maka jutaan wisatawan mancanegara akan tertarik datang.
"Kalau alam Tapanuli Raya baik, hutan lestari, Danau Toba terpelihara, wisatawan mancanegara akan datang. Kita akan bisa menyaksikan jauh lebih baik keadaan ekonomi masyarakat di Tanah Batak. Satu juta wisatawan datang, pasti menyejahterakan masyarakat," tegasnya.
"Tapi kalau gak ada perubahan, pembabatan hutan terjadi, bencana terjadi, Danau Toba kotor, bagaimana mungkin turis akan datang. Ini fokus kita," kata Victor.
Sebagai pucuk pimpinan HKBP, Victor menghimbau, semua pihak yang ada di Tapanuli untuk merawat alam dan lingkungan Tanah Batak. Ia juga meminta para pejabat pusat memberi perhatian serius dalam pemulihan Danau Toba.
"Agar pejabat di pemerintahan pusat memberikan perhatian pada kawasan alam dan hutan di sekitat Danau Toba," jelasnya.
Apalagi, sikap HKBP tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang dikenal dengan Asta Cita.
"Asta Cita kedua yakni tentang ekonomi hijau. Asta Cita kedelapan yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya. Gereja mendukung dan menopang kebijakan pemerintah tersebut," pungkasnya.
HKBP merupakan sinode gereja Protestan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah umat lebih dari 5 juta jiwa. Gereja ini berkantor pusat di Pearaja, Tarutung yang merupakan salah satu ikon religius Tanah Batak.
HKBP juga merupakan ormas keagamaan yang menolak menerima izin konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah. (R-03)
