BRK Syariah Inisiasi Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui Rakor ETPD
Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
BRK Syariah menginisiasi penguatan pelaporan digitalisasi keuangan daerah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Dalam Rapat Koordinasi ETPD yang digelar di Hotel Harris Batam center, Kamis (8/5/2024), dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto didampingi Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking Edi Wardana serta Branch Manager BRK Syariah Cabang Batam Alan Asyari, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). "Digitalisasi ini menjadi solusi strategis untuk mempermudah pemeriksaan keuangan, mendorong transparansi, dan meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah," ujar M.A Suharto.
M.A Suharto menyebut, TP2DD adalah inovasi penting dalam elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan daerah. Ia menyoroti bahwa kota Batam memiliki infrastruktur digital yang mumpuni dan semestinya bisa menjadi pelopor digitalisasi di regional Sumatra.
"Batam sudah unggul dari sisi infrastruktur IT, tinggal menjaga konsistensi dalam penerapan digitalisasi. Tahun lalu Batam berada di peringkat ketiga se-Sumatera, kami berharap tahun ini bisa lebih baik lagi," imbuhnya.
M.A Suharto menjelaskan, BRK Syariah pun telah menyiapkan sistem dan dukungan layanan digital bagi seluruh UPT maupun BLUD di lingkungan Pemko Batam, guna mendorong transformasi dari layanan tunai ke layanan non-tunai.
"Pergeseran ke sistem non-tunai bukan hanya mengikuti tren, tetapi sebagai bentuk reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel," jelas M.A Suharto.
Dukungan dari Pemerintah Kota Batam juga terlihat kuat. Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah, mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, menyatakan bahwa beberapa OPD penghasil seperti Dinas Perhubungan sudah mulai melakukan transaksi non-tunai. Pemko Batam memberikan apresiasi atas dukungan BRK Syariah yang telah memfasilitasi transformasi ini.
"Harapannya, praktik ini dapat ditularkan ke OPD lain untuk mendongkrak transparansi dan skor pelaporan keuangan, termasuk dalam aspek Tax Point Adjustment (TPA)," kata Raja Azmansyah.
Namun demikian, Azmansyah juga mengakui bahwa tantangan tetap ada, khususnya terkait kesiapan teknologi dan keberanian OPD dalam berinovasi. "Masih ada kegamangan karena menyangkut pertanggungjawaban. Maka dari itu, perlu dukungan teknologi yang kuat dan pendekatan ke masyarakat agar terbiasa melakukan transaksi secara digital," sebutnya.
Dukungan penuh juga datang dari Bank Indonesia Perwakilan Kepri. Asisten Direktur BI Kepri, Husni Naparin, menyampaikan bahwa indeks digitalisasi daerah, termasuk Batam, mengalami tren peningkatan. “Kami dampingi seluruh Pemda di Kepri dalam elektronifikasi transaksi. BRK Syariah sudah menyediakan kanal digital, tinggal bagaimana kolaborasi OPD dan Pemda untuk memanfaatkannya secara optimal,” ungkap Husni.
Husni menekankan bahwa edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, termasuk ke sekolah dan perguruan tinggi, menjadi kunci dalam membentuk budaya transaksi digital. Ia menilai sinergi antara BRK Syariah dan Pemko Batam sangat strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah dan efisiensi layanan publik.
Dengan konsistensi dan dukungan multipihak, Husni menambahkan, Batam dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daerah terbaik dalam digitalisasi keuangan di Sumatra. "Rakor ETPD kali ini pun menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan dan strategi percepatan transformasi digital keuangan daerah ke depan," tutup Husni. (R-04)
