Bank Dunia Ungkap 60 Persen Rakyat Indonesia Masuk Kategori Miskin
Bank Dunia mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika dihitung menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Bank Dunia mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika dihitung menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 hidup dengan pengeluaran kurang dari 6,85 dollar AS per kapita per hari dalam Purchasing Power Parity (PPP) 2017.
Untuk diketahui, Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari (sekitar Rp 115.000 dengan asumsi kurs Rp 16.780 per dollar AS).
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 285,1 juta, artinya sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia masih berkategori miskin berdasarkan standar ini.
Angka ini hanya mengalami penurunan sedikit, dari 61,8 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan ekonomi, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh mayoritas warga, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah.
Kemiskinan Menurun, tetapi Kesenjangan Masih Tinggi
Jika menggunakan garis kemiskinan yang lebih rendah, yakni 3,65 dollar AS per hari (ambang batas negara berpendapatan menengah bawah), tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan penurunan signifikan, dari 17,5 persen pada 2023 menjadi 15,6 persen pada 2024.
Sementara itu, hanya 1,3 persen penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yakni 2,15 dollar AS per hari.
Bank Dunia mencatat bahwa peningkatan upah riil sebesar 3,3 persen pada 2024, terutama di sektor pertanian, serta inflasi yang turun menjadi 2,3 persen, turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan moderat.
Namun, meskipun angka kemiskinan menurun, mayoritas penduduk Indonesia masih hidup di bawah standar hidup yang layak menurut ukuran negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Kesenjangan kesejahteraan tetap menjadi tantangan utama.
Pertumbuhan Ekonomi Stabil, tetapi Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas Lambat
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid pada 5 persen pada 2024, didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan belanja terkait pemilu.
Namun, penciptaan lapangan kerja berkualitas masih tertinggal. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen, lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi.
Namun, angka underemployment (pengangguran parsial) justru meningkat menjadi 8,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan penuh waktu atau yang sesuai dengan keterampilan mereka.
Menuju Negara Maju, tetapi Perlu Lompatan Produktivitas
Indonesia resmi memasuki kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2023 dan menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
"Untuk mencapainya, Indonesia harus mempercepat pertumbuhannya menjadi minimal 6 persen per tahun. Pemerintah menargetkan 8 persen pada 2029 melalui peningkatan investasi. Meskipun permintaan domestik yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan pelaksanaan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating," tulis laporan tersebut.
Namun, produktivitas tenaga kerja Indonesia justru mengalami penurunan dalam dekade terakhir.
Pertumbuhan produktivitas total (Total Factor Productivity/TFP) menurun dari 2,3 persen pada 2011 menjadi hanya 1,2 persen pada 2024.
Bank Dunia menilai bahwa untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural, termasuk memperdalam sektor keuangan, memperbaiki iklim investasi dan perdagangan, serta meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya.
Risiko Masih Mengintai
Dalam jangka menengah, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,8 persen per tahun hingga 2027.
Tingkat kemiskinan berdasarkan standar negara berpendapatan menengah bawah diperkirakan turun menjadi 11,5 persen pada 2027, tetapi kemiskinan menurut standar negara maju diperkirakan tetap tinggi.
Ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas merupakan risiko utama yang dapat membebani pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meskipun pemerintah telah mengalihkan belanja ke program prioritas dan mendirikan dana kekayaan negara baru (Danantara), tantangan dalam menarik investasi asing tetap ada, terutama karena investor membutuhkan kepastian kebijakan jangka panjang.(R-03)
