Menata Ulang Mesin Pemerintahan: Asmar-Muzamil Mulai Evaluasi Pejabat Daerah, Ada Enam Pejabat Eselon II Masuk Daftar
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil berkeliling melakukan sidak pada hari pertama masuk kerja pasca lebaran Idulfitri lalu. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, duet kepemimpinan Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin mulai menunjukkan arah perubahan. Satu per satu kebijakan strategis disusun. Di antara langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi struktur birokrasi yang menjadi tulang punggung roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Tak ingin terburu-buru, namun juga tak ingin stagnan, evaluasi itu kini memasuki tahap serius. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengusulkan sejumlah nama pejabat hasil dari evaluasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditindaklanjuti.
“Usulannya sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat, hasil dari evaluasi kinerja beberapa waktu lalu,” ujar Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, MPd.
Menurutnya, sebanyak enam pejabat eselon II masuk dalam daftar evaluasi tersebut. Namun, siapa saja nama-namanya masih menjadi rahasia yang dijaga ketat, karena menyangkut kebijakan langsung dari kepala daerah.
“Setelah evaluasinya keluar, baru akan dilakukan pelantikan,” tambah Bakharuddin, sembari menegaskan bahwa penataan ini bukan sekadar penyegaran birokrasi, tetapi bagian dari upaya membentuk tim kerja yang seirama dengan visi dan misi bupati-wakil bupati terpilih.
Langkah ini tentu akan menjadi barometer awal dari gaya kepemimpinan Asmar-Muzamil dalam lima tahun ke depan. Masyarakat kini menanti, apakah perubahan yang digagas lewat evaluasi ini mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan dekat dengan kebutuhan rakyat.
Di bawah kepemimpinan yang baru, harapan pun kembali tumbuh agar mesin pemerintahan tak hanya berjalan, tetapi berlari menuju pelayanan publik yang lebih baik dan tata kelola yang lebih transparan.
Sikap Tegas dan Demokratis Muzamil: Pemerintahan Harus Diisi Orang yang Siap Bekerja
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Bahrudin, tak berbasa-basi soal arah reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di awal kepemimpinannya bersama Bupati H. Asmar. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan pentingnya penyegaran dan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pemerintahan daerah demi menciptakan sistem kerja yang lebih baik dan profesional.
"Perlu melakukan penyegaran pada beberapa posisi penting agar sistem pemerintahan ini berjalan dengan baik. Untuk tahapan evaluasi sudah dimulai. Bahkan ada beberapa pejabat sudah kita panggil," ungkap Muzamil, membuka tabir kebijakan yang tengah berjalan.
Lebih dari sekadar formalitas, Muzamil menekankan bahwa pemanggilan sejumlah pejabat bukan hal simbolis. Itu adalah langkah awal dari proses fit and proper test untuk mengukur kepatutan dan kelayakan mereka mengemban tugas di era baru. Ia menyebutkan bahwa rotasi dan mutasi akan menyentuh posisi-posisi strategis dalam organisasi perangkat daerah (OPD).
“Rolling dan mutasi ini nantinya berdasarkan fit and proper test mengingat kami butuh pejabat yang bekerja dengan baik untuk segera mewujudkan visi dan misi kami,” tambahnya dengan nada serius.
Namun, di balik ketegasan itu, Muzamil juga menampilkan sikap terbuka dan demokratis. Ia menegaskan bahwa tak ada unsur paksaan dalam ajakan membangun pemerintahan yang lebih baik.
“Kami hanya mengajak dan mengimbau. Tapi kalau ada yang tidak sanggup ya silakan. Ini kan ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kami tidak pernah memaksa, ini pemerintahan demokrasi. Bagi yang mau kerja, ayo. Bagi yang tidak mau bekerja, ya silakan,” katanya lugas.
Muzamil menekankan bahwa semangat kerja, loyalitas, dan kedisiplinan sejatinya lahir dari kesadaran, bukan tekanan. Dalam pandangannya, aparatur negara harus termotivasi oleh tanggung jawab kepada publik, bukan oleh rasa takut terhadap atasan.
Kepada seluruh ASN dan tenaga honorer, ia juga menyampaikan pesan menenangkan. Bahwa rotasi jabatan bukanlah hal yang harus ditakuti jika dijalani dengan profesionalisme dan komitmen.
“Dengan melakukan kedisiplinan, tidak perlu lagi ada yang merasa takut dipindahkan dan digeser. Tetap semangat, kami tentunya punya ukuran. Kalau dia bisa, prestasinya bagus, ya kita upgrade. Tapi kalau memang prestasinya tidak baik, ya kita pertimbangkan lagi dengan yang lain,” ujarnya.
Terakhir, Muzamil menggarisbawahi pentingnya memaksimalkan SDM yang tersedia, mengingat keterbatasan yang dimiliki daerah. Menurutnya, efektivitas birokrasi hanya bisa tercapai jika setiap elemen dalam struktur pemerintahan mampu menjalankan peran secara optimal.
“SDM kita hari ini tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu luas. Untuk itu, sebagai kepala daerah, menjadi kewajiban kami untuk memaksimalkan sumber daya yang ada,” tutupnya, menyiratkan harapan besar terhadap kinerja aparatur di bawah kepemimpinannya. (R-01)
