Blak-blakan Ungkap Keterlibatan Plt Bupati Soal Pemilihan Alat Kelengkapan DPRD Kuansing, Demokrat: Zaman Mursini Dulu Juga Gitu!
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kuansing, Fedrios Gusni. Foto: Al Harif
SabangMerauke News, Kuansing - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kuansing, Fedrios Gusni blak-blakan soal adanya keterlibatan Plt Bupati, Suhardiman Amby dalam 'perebutan' pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD). Sebaliknya, 4 fraksi di DPRD Kuansing yang walkout (WO) dalam paripurna pemilihan pimpinan AKD, juga memiliki kepentingan dengan Suhardiman.
"Ini biar adek-adek juga jelas. Bukan sekarang ini saja. Di zaman Pak Mursini jadi bupati dulu, Pak Mursini juga ikut campur di AKD ini. Saya masih ingat, ada berkumpul di Pekanbaru saat itu," kata Fedrios Gusni kepada mahasiswa dari Universitas Islam Kuansing (Uniks) yang menggelar demonstrasi ke DPRD Kuansing, Rabu (13/42/2022).
BERITA TERKAIT: Mahasiswa Marah dengan Pecahnya DPRD Kuansing: Bubarkan Koalisi-Koalisi Itu!
Fedrios menjelaskan tidak ada salahnya jika Plt Bupati memiliki kepentingan dengan Dewan, termasuk dalam penyusunan komposisi AKD. Soalnya, hal tersebut sudah masuk dalam ranah politik.
Apalagi, Suhardiman Amby juga merupakan kader partai. Suhardiman merupakan mantan anggota DPRD Riau dari Partai Hanura periode 2014-2019 lalu.
BERITA TERKAIT: DPRD Kuansing Terbelah, Wakil Ketua DPRD Kuansing Minta Pendapat Hukum dari Kanwil Kemenkum HAM Riau
Fedrios menguraikan aksi walkout (WO) sejumlah fraksi dalam pemilihan AKD jabatan paruh waktu dua pekan lalu adalah sikap politik yang jelas. Menurutnya, Fraksi Demokrat yang ikut WO memang memiliki kaitan dengan kelompok yang di dalamnya terlibat Suhardiman Amby.
"Tentu sebagai bagian dari kelompok yang di dalamnya terlibat Plt Bupati, kami harus sepakat soal sikap (walkout) itu," jelasnya.
Ia mengakui ada 4 fraksi di DPRD Kuansing yang di dalamnya Plt Bupati ikut serta. Keempat fraksi tersebut yakni Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan dan PAN serta 1 orang anggota dari Hanura. Pada sisi lain, juga ada kepentingan dari koalisi poros Fraksi Golkar, PPP, Nasdem, PKB dan PKS.
Fedrios menegaskan, DPRD adalah lembaga politik yang sarat kepentingan. Beda pilihan dan pandangan adalah hal wajar.
"Di DPRD ini, tentu masing-masing punya pandangan. Punya sikap politik masing-masing. Setiap pihak mengklaim benar, begitu juga dengan pihak kelompok lain," jelasnya.
BERITA TERKAIT: Memaknai Friksi di DPRD Kuansing: Menguji Kedewasaan Elit Politik Lokal
Ia tak mempersoalkan kalau poros koalisi Demokrat cs kalah dalam pemilihan pimpinan AKD. Namun, pihaknya hanya mempersoalkan proses pemilihan AKD yang dinilai tidak tepat.
Pihaknya meminta agar pemilihan AKD diulang kembali. Fedrios menjelaskan, dalam pemilihan pimpinan AKD dua pekan lalu, ketua komisi seharusnya dipilih oleh masing-masing anggota komisi.
BERITA TERKAIT: PKB Kuansing: Plt Bupati Jangan Berlagak Seperti Anggota Dewan
Namun yang terjadi, lanjut Fedrios, ketua komisi dipilih oleh ketua-ketua fraksi. Padahal, para ketua-ketua fraksi tidak duduk di komisi tersebut.
Ia meminta agar para mahasiswa yang berdemo bisa berpikir jernih dan memahami konstruksi persoalan yang terjadi di DPRD Kuansing saat ini.
"Kami sebagai anggota Dewan di sini, juga selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat," katanya.
Demontrasi mahasiswa Uniks ke DPRD kemarin meminta agar segala bentuk kubu-kubuan maupun koalisi dibubarkan. Soalnya, akibat pembentukan poros koalisi yang keras itu, agenda di DPRD menjadi lumpuh.
Hal ini dibuktikan dengan batalnya rapat paripurna DPRD Kuansing pekan lalu dengan agenda penyampaian pidato LKPJ Bupati Kuansing. Sebanyak 4 fraksi tak mau hadir dalam paripurna. Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby pun tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Perwakilan mahasiswa Uniks, Bobi Hariansyah Purba menyampaikan sindirannya kepada para wakil rakyat. Ia meminta kepada koalisi fraksi yang melakukan WO mementingkan masyarakat.
"Kalian terlahir dari keluarga yang mapan. Beda dengan kami, seharusnya kalian lebih mementingkan masyarakat," kata Bobi.
Ia menilai ada banyak problem yang dialami Kuansing saat ini. Termasuk soal belum dibayarnya TPP pegawai dan gaji guru honor yang belum cair.
"Seharusnya kalian mencari solusinya bagaimana ini bisa diselesaikan dan semua bisa berjalan baik ke depannya,” kata Bobi.
Polarisasi kekuatan politik di DPRD Kuansing kini terbagi dua. Muncul julukan adanya Koalisi Sinjai yang diduga Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby ikut cawe-cawean di dalamnya. Pada kelompok lain ada sebutan Koalisi Kuansing Terhormat di mana Fraksi Golkar dengan kadernya Ketua DPRD Adam disebut sebagai penggerak utama. (cr4)
