Petani Kelapa di Inhil Tolak Rencana Pemerintah RI Tutup Ekspor Kelapa, Prabowo Diminta Turun ke Inhil
Aktifitas bongkar muat kelapa di Inhil ke kapal. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir menolak keras larangan ekpor kelapa yang di wacanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI.
Penolakan itu dikatakan oleh Sahrani petani kelapa yang berada di Desa Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
"Kami petani di Inhil menolak keras rencana pemerintah pusat melakukan pembatasan ekspor," lugas Sahrani Jumat (27/3/2025).
Ia meminta pemerintah pusat segera mengurungkan niat terkait wacana pembatasan kegiatan ekspor kelapa tersebut.
"Jika ekspor di batasi maka nasib kami akan kembali seperti dulu lagi. Kelapa kami hanya di hargai Rp 1.800/kg," ucapnya lagi.
Pria 41 tahun ini menjelaskan dengan terbukanya kran ekspor kelapa beberapa waktu lalu, harga kelapa bulat sempat menembus angka Rp 7.200 kg di tingkat petani, saat ini dikatakan Sahrani meskipun harga kelapa alami penurunan di angka Rp.6500/kg, masih cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari hari.
Pernyataan yang sama turut di amini oleh Taufik, petani kelapa yang berdomisili di Desa Lajau Kecamatan Tanah Merah.
Taufik meminta agar pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo memperhatikan nasib para petani di wilayah Kabupaten Inhil.
"Pak Presiden coba bapak turun langsung ke desa kami, biar pak presiden tau bagaimana sulitnya hidup kami para petani kelapa di Inhil ini," harapnya.
Diketahui akibatnya adanya ekspor kelapa bulat ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, India bahkan Eropa saat ini membuat harga kelapa di inhil alami kenaikan signifikan. Hal ini membuat petani kelapa dapat tersenyum sumringah sebab selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, petani di Inhil turut mengalokasikan uang hasil panen untuk melakukan perawatan kebun yang selama ini tak mampu mereka biayai akibat harga kelapa yang sempat menembus angka di bawah Rp 1.000/Kg. (R-03)
