Beda Respon Defisit-Tunda Bayar Pemprov Riau Rp 3,5 Triliun: Gubernur Wahid Pusing 7 Keliling, Wagub Hariyanto Sebut Tak Perlu Risau
Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Dua pemimpin daerah Riau yakni Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto punya respon yang berbeda menanggapi terjadinya defisit dan tunda bayar APBD 2024 mencapai Rp 3,5 triliun. Jika Abdul Wahid dibikin pusing kepala tujuh keliling, SF Hariyanto justru menilai defisit APBD yang terjadi tak perlu terlalu dirisaukan.
Menurut SF Hariyanto, terjadinya defisit anggaran adalah hal yang biasa terjadi. Ia menyebut kondisi itu disebabkan realisasi penerimaan yang tak sebanding dengan pengeluaran. Salah satunya realisasi penerimaan dari bagi hasil minyak bumi.
"Kenapa (penerimaan) tidak tercapai, pertama ada rencana pendapatan kami tahun 2023, kami dapat dana PI (Participating Interest) Rp 1,6 triliun. Sementara tahun 2024 hanya dapat Rp 200 miliar. Artinya, pendapatan turun. Kalau pendapatan turun, maka rdampak kepada belanja," kata Haryanto saat diwawancarai media di Pekanbaru, Senin (17/3/2025).
Mantan Sekdaprov Riau ini mengaku mendapat informasi dari Pertamina Hulu Rokan (PHR), bahwa biaya operasional perusahaan saat ini lebih besar. Hal tersebut karena banyaknya proyek di Blok Rokan yang membutuhkan investasi atau biaya.
Selain penurunan PI, kata SF Hariyanto, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat juga memperparah kondisi keuangan Riau. Ditambah lagi, pendapatan dari pajak kendaraan hanya mencapai 58 persen dari target yang telah ditetapkan.
"Pusat kan juga masih banyak yang belum kirim (dana bagi hasil). Saya dulu pernah menyatakan kalau uangnya masuk bisa nutupin," kata Haryanto.
SF Hariyanto menganggap bahwa masalah defisit anggaran ini bukan sesuatu yang luar biasa.
"Ini tidak ada masalah. Saya yakin dan percaya kepada Pak Gubernur ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak perlu dirisaukanlah, biasa itu," kata Haryanto.
Gubernur Abdul Wahid Pusing Kepala
Sebelumnya diwartakan, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku kewalahan menghadapi realitas berdarah-darahnya keuangan daerah terkait adanya tunda bayar mencapai Rp 2,2 triliun tahun ini. Ia bahkan merasa pusing tujuh keliling dan nyaris tidak mendapatkan solusi mengatasi persoalan finansial daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Wahid dalam sebuah video rapat yang diunggah di media sosial. Ia menyampaikan keluh kesahnya di depan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dan para mantan gubernur serta tokoh masyarakat.
"Kondisi keuangan kita saat ini sangat genting. Belum pernah ada sepanjang sejarah pemerintahan provinsi Riau kondisi begini. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling," kata Abdul Wahid.
Politisi PKB ini menuturkan, biasanya tunda bayar atau defisit keuangan daerah hanya berkisar di angka Rp 200 hingga Rp 250 miliar.
"Artinya memang tata kelola pemerintahan ini menurut saya tidak mengacu pada alur dan patut. Luar biasa," kata Abdul Wahid.
