APBD Berdarah-darah, Pemprov Riau Kucurkan Rp 3,4 Miliar Untuk Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Polri dan Tentara
Proyek pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru. Foto: Instagram Pku Every Where
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah kondisi keuangan yang tak sehat dan kritis, Pemprov Riau kembali mengucurkan dana APBD 2025 untuk proyek lanjutan rumah sakit dua instansi vertikal. Kucuran dana yang digelontorkan yakni sebesar Rp 3,4 miliar.
Adapun dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan manajemen konstruksi lanjutan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Tentara di Pekanbaru.
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Riau, untuk kegiatan manajemen Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Tentara dialokasikan dana sebesar Rp 1,3 miliar. Saat ini, tahapan lelangnya yakni pembukaan dan evaluasi penawaran.
Sementara, untuk kegiatan manajemen konstruksi lanjutan fisik pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara dikucurkan dana sebesar Rp 2,1 miliar. Saat ini, tahapan tender sudah sampai pada surat penunjukan penyedia barang/ jasa.
Pada tahun 2024 lalu, Pemprov Riau mengucurkan sebesar Rp 94 miliar untuk proyek pembangunan RS Bhayangkara dan RS Tentara yang tahun ini dibiayai dari APBD Provinsi Riau 2024. Rinciannya, sebesar Rp 50 miliar untuk RS Bhayangkara dan untuk pembangunan RS Tentara sebesar Rp 44 miliar.
Tunda Bayar Capai Rp 2,2 Triliun
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku kewalahan menghadapi realitas berdarah-darahnya keuangan daerah terkait adanya tunda bayar mencapai Rp 2,2 triliun tahun ini. Ia bahkan merasa pusing tujuh keliling dan nyaris tidak mendapatkan solusi mengatasi persoalan finansial daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Wahid dalam sebuah video rapat yang diunggah di media sosial. Ia menyampaikan keluh kesahnya di depan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dan para mantan gubernur serta tokoh masyarakat.
"Kondisi keuangan kita saat ini sangat genting. Belum pernah ada sepanjang sejarah pemerintahan provinsi Riau kondisi begini. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling," kata Abdul Wahid.
Politisi PKB ini menuturkan, biasanya tunda bayar atau defisit keuangan daerah hanya berkisar di angka Rp 200 hingga Rp 250 miliar.
"Artinya memang tata kelola pemerintahan ini menurut saya tidak mengacu pada alur dan patut. Luar biasa," kata Abdul Wahid.
Menurut Abdul Wahid, Pemprov Riau tidak memiliki solusi untuk mencari dana untuk menutup tunda bayar tersebut
"Mencari duitnya dari mana ini?" katanya beretorika.
Sangking suntuknya memikirkan kondisi keuangan Pemprov Riau, Abdul Wahid mengaku hanya bisa tidur 3 jam dalam sehari. Ia memohon agar dirinya diberikan kesehatan menghadapi masalah tersebut.
"Setiap hari saya tidurnya jam 3 subuh. Jam 5 bangun. Sudah selama 11 hari ini, saya tidur 3 jam sehari. Begitu sangking seriusnya saya mengurusi daerah ini. Saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahanan saja saya kuat menghadapinya. Begitulah beratnya kondisi kita," kata Abdul Wahid.
Kata Abdul Wahid, dirinya telah membuka dokumen kerja seluruh perangkat daerah Pemprov Riau. Bahkan, ketika anggaran kegiatan seluruh OPD di-nolkan, tetap tidak bisa menutup defisit anggaran.
"Saya kemarin sudah buka lembar kertas kerja semua OPD. Dinolkan pun semua kegiatan OPD tahun ini, tidak cukup membiayai tunda bayar," terangnya.
Ia sedang mengkaji kebijakan untuk memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh pegawai Pemprov Riau. Pertimbangannya karena dalam setahun ini, tidak ada kegiatan yang dilakukan OPD.
"Terakhir saya mungkin akan ambil keputusan, apakah karena tahun ini tidak ada kegiatan OPD, pegawai kita sebanyak 21 ribu, termasuk guru, TPP-nya harus kita potong untuk menutup tunda bayar, masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita," curhatnya.
Abdul Wahid juga mengirim sinyal kepada DPRD Riau bahwa dirinya akan menihilkan kegiatan OPD. Ia tak ingin masalah tunda bayar ini berlanjut hingga ke tahun 2026 mendatang.
"Jadi DPRD saya kasih tahu, bahwa saya menolkan biaya semuanya. Tapi itu pun tidak menutupi. Saya tak mau masalah tahun ini berlanjut di tahun berikutnya. Saya mau selesaikan di tahun 2025," tegasnya.
Abdul Wahid bahkan siap menanggung risiko kebijakan menolkan kegiatan dianggap tidak populer. Sebagai pemimpin, ia mengaku harus mengambil sikap yang tegas.
"Maka saya tegaskan saja. Biar kebijakan saya tak populer, tak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang akan saya lakukan," pungkas Abdul Wahid.
Ikhwal adanya tunda bayar dan defisit anggaran Pemprov Riau mencapai Rp 2,2 triliun, sudah dipergunjingkan oleh kalangan anggota DPRD Riau.
Namun setakad ini, belum ada langkah konkret DPRD Riau untuk mengusut dan meminta pertanggungjawaban dari aktor pejabat yang memicu terjadinya defisit anggaran. (R-03)
