Daftar 6 Pejabat Eselon Dua Pemprov Riau yang Akan Masuki Pensiun, Gubernur Abdul Wahid Jaring Penggantinya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan segera kehilangan enam pejabat eselon 2 yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan segera kehilangan enam pejabat eselon 2 yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid telah menyiapkan proses seleksi terbuka.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M. Taufiq OH, mengungkapkan bahwa total ada 18 jabatan yang perlu diisi tahun ini, termasuk enam posisi yang akan kosong karena pejabatnya pensiun.
"Selain jabatan yang memang kosong, ada enam pejabat yang akan pensiun tahun ini, sehingga perlu segera diisi," ujar Taufiq, Jumat (14/3/2025).
Enam pejabat yang akan memasuki masa pensiun diantaranya adalah Asrizal, Kepala BPSDM Riau yang akan masuk masa peminjamannya 1 April 2025. Kemudian Kamsol, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, pensiun 1 April 2025.
Tengku Zul Effendi, Staf Ahli Bidang Ekonomi pensiun 1 April 2025. Kemudian Kemal, Kepala Biro Ortal Setdaprov Riau, pensiun 1 September 2025.
Elly Wardhani, Asisten III Setdaprov Riau, pensiun 1 September 2025 dan Ikhwan Ridwan, Kepala Diskominfo Riau, pensiun 1 Oktober 2025.
Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan segera membuka seleksi untuk mengisi jabatan yang kosong, termasuk posisi yang akan ditinggalkan para pejabat yang pensiun.
"Kami akan segera membuka asesmen uji kompetensi agar jabatan yang kosong tidak terlalu lama diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt)," kata Gubernur.
Sebelum seleksi dibuka, Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Setelah mendapat persetujuan, panitia seleksi (Pansel) akan dibentuk untuk memastikan proses berjalan transparan dan profesional.
Dengan adanya seleksi terbuka, diharapkan jabatan-jabatan penting di Pemprov Riau segera terisi oleh pejabat definitif yang kompeten, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Gubernur Abdul Wahid juga mengingatkan agar seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap transparan dalam menjalankan tugasnya.
"Masyarakat harus tahu apa yang dikerjakan OPD, karena semua kegiatan yang bersumber dari APBD harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Sebagai langkah transparansi, Pemprov Riau berencana membuka layanan pengaduan dan hotline agar masyarakat bisa memberikan kritik, masukan, serta informasi terkait kinerja pejabat. (R-03)
